Suara.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengaku tak mau ambil pusing soal adanya oknum ojek online yang membuka paksa jalur putar balik atau U-turn di Jalan Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan. Peristiwa itu dianggap sebagai pro-kontra atas kebijakan yang coba diterapkan oleh Dishub DKI Jakarta.
Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo mengatakan penolakan memang kerap terjadi saat petugas melakukan rekayasa lalu lintas. Ia menyebut sejumlah rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengurai kemacetan.
"Jadi memang terkait dengan manajemen lalu lintas, terus terkait dengan penutupan jalan Satrio memang pasti akan ada pro kontra," ujar Syafrin di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).
Syafrin mengklaim sejak putar balik itu ditutup lalu lintas Jalan Dr Satrio lebih baik. Ia menganggap jalur putar balik itu adalah salah satu sumber kemacetan selama ada perbaikan trotoar.
"Artinya hambatan yang disebabkan oleh arus belok kiri ke arah jalan Satrio itu tidak terjadi lagi dan memang itu tujuannya untuk memecah kepadatan di titik itu," jelasnya.
Meski sempat dibuka oleh driver ojol dan masyarakat, Disub DKI Jakarta sudah kembali menutup U-turn. Ia juga menempatkan petugas untuk berjaga di lokasi agar kejadian serupa tak terulang lagi.
"Sore ini kita perkuat untuk penutupan ditambah dengan penugasan petugas yang kita perkuat lagi," pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah pengendara motor dan warga membongkar batas beton di jalur putar balik di bawah flyover Jalan Dr Satrio Kuningan Jakarta Selatan pada Kamis (5/12/2019). Padahal sebelumnya, jalur putar balik telah ditutup Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pada Rabu (4/12/2019).
Penutupan jalur itu dilakukan Dishub DKI Jakarta karena dianggap sebagai salah satu penyebab kemacetan di jalan tersebut. Bahkan kemacetan di daerah tersebut sempat dikeluhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat hendak menuju ke lokasi suatu acara.
Baca Juga: Viral Video Mobil Jokowi Terjebak Macet, Jadi Sorotan Warganet
Jokowi mengeluh terjebak macet selama 30 menit.
Video yang memperlihatkan pembongkaran pembatas beton tersebut beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sejumlah ojek online (ojol) bersama warga setempat membuka paksa jalur itu. Bahkan, terlihat beberapa orang mengangkat dan menggeser pembatas beton yang menutup jalur.
Video itu diunggah di akun media sosial instagram @jktinfo. Terdapat tiga potong video yang ditampilkan di akun tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Cak Imin Pastikan Bantuan BPJS Tepat Sasaran, Masyarakat Miskin Tetap Bisa Berobat
-
Komisi XII DPR Minta ESDM Hitung Akurat Kebutuhan Energi Ramadan-Lebaran: Jangan Ada Kurang Pasokan
-
Seorang Pemotor Tewas Usai Tertemper Kereta Bandara di Perlintasan Kalideres Jakbar
-
Komisi III DPR Beri Deadline 1 Bulan ke Kapolri, Ambil Alih dan Sikat Habis Oknum Polisi Bermasalah!
-
Sekretaris Eks Mendikbudristek Sebut Nadiem Makarim Larang Rekam Semua Rapat Daring
-
Saksi Sebut Nadiem Makarim Transfer ke 5 Stafsus Pakai Uang Pribadi
-
Bikin Publik Kecewa, Dasco Langsung Minta Pemerintah 'Rem' Rencana Impor 105 Ribu Mobil dari India!
-
Dedi Mulyadi Jemput 13 Korban LC di NTT, Pastikan Proses Hukum Tetap Berlanjut!
-
Soal Alumni LPDP Ogah Anaknya Jadi WNI, Ketua Komisi X: Alarm Sosial dan Ujian Komitmen Kebangsaan
-
Menteri PPPA Minta Hukum Transparan Bagi Oknum Brimob Penganiaya Anak di Tual