Dukung Pembentukan RUU KKR, KSP Konsultasi Dengan Ahli Internasional

Suara.com - Pemerintah menunjukan keseriusan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menuntaskan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu. Bahkan, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyempatkan berdiskusi bersama ahli internasional untuk meminta masukan pembentukan KKR.

Kepala KSP Moeldoko melakukan teleconference dengan pengajar di Harvard Law School Amerika Serikat, Martha L Minow untuk berdiskusi mengenai penyelesaian kasus HAM masa lalu yang bisa diselesaikan dengan KKR.

Diskusi tersebut menjadi salah satu bukti dukungan KSP atas pembentukan KKR. Apalagi saat ini, pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang KKR. Rencananya, RUU KKR akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2020.

“RUU KKR nantinya diharapkan akan merefleksikan berbagai praktik baik yang sudah diterapkan di berbagai negara, dan diformulasikan sehingga tidak akan mengorbankan rasa keadilan yang juga diidamkan seluruh pihak,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (17/12/2019).

Dalam diskusinya bersama Moeldoko, Minow mengungkapkan tidak ada satu bentuk yang ideal bagi sebuah KKR. Akan tetapi, menurutnya, ada sejumlah aspek penting dalam proses rekonsiliasi yakni kejujuran, pengakuan, keadilan dan penyesalan secara mendalam.

Baca Juga: Mahfud Sebut Komisi KKR untuk Bereskan Kasus HAM Masa Lalu yang Macet

Tanpa aspek tersebut, kata Minow, rekonsiliasi akan sulit dilakukan. Ia menambahkan, pembentukan KKR juga mesti bersifat independen dan dijalankan oleh aktor independen pula.

Lebih lanjut, dalam masukannya, Minow mengatakan rasa penyesalan pelaku perlu diperlihatkan dan dipaparkan secara jelas. Dengan begitu proses rekonsiliasi akan lebih mudah dilakukan.

Selain itu, menurutnya kejujuran secara utuh juga perlu didorong dalam proses KKR. Dua hal itu dianggap sangat penting karena berkaitan dengan pemberian keadilan bagi korban dan keluarga korban.

Minow juga mengungkapkan dalam kinerjanya, KKR mesti memiliki tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu masalah HAM di masa lalu.

"Pemerintah perlu memiliki timeline atau deadline waktu yang jelas dalam proses KKR," jelas Minow.

Baca Juga: Jubir Jokowi Bekerja Sama dengan Menkopolhukam Bakal Bentuk KKR