Suara.com - Ekosistem pers di Indonesia perlu dibenahi untuk mendorong indeks kebebasan pers agar naik signifikan. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers M Nuh dalam kegiatan "Seminar Refleksi Kebebasan Pers 2019", di Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Nuh mengatakan, pada Tahun 2019 indeks kebebasan pers hanya naik empat poin dari 69 poin. Kemudian, kenaikan angka IKP 2019 tersebut dinilai belum mencerminkan kenaikan level kualitas kebebasan pers, karena masih berada pada tingkat yang sama kalau dibandingkan dengan 2018 lalu.
"Kualitas kebebasan pers tidak bisa hidup sendiri, tapi ada ekosistem yang harus dibenahi," katanya seperti dilansir Antara.
Lebih lanjut, Nuh menjelaskan, ekosistem pers itu terdiri dari jaminan keberlangsungan kehidupan media, kualitas redaksi dan jurnalis, kemampuan jurnalis dalam memahami persoalan dan jaminan keamanan jurnalis saat bertugas.
"Kalau jurnalis berada dalam tekanan baik dari media atau pun dari luar bagaimana mereka mau menulis dan yang perlu diperhatikan juga mengenai kesejahteraan, bagaimana mau bertugas, kalau tidak sejahtera," ucapnya.
Selain ekosistem, Nuh juga mengingatkan agar kebebasan pers tidak dimaknai dengan kemerdekaan yang kebablasan.
"Kalau produk pers diibaratkan sebagai oksigen, maka kalau sehat oksigennya maka sehat pula yang mengonsumsinya, kalau terkontaminasi maka akan menyakitkan. Kita sebagai produsen harus selalu menciptakan informasi yang sahih dan sehat," ujarnya.
Selain itu, dia juga mengingatkan agar pers selalu menjaga independensi dan tidak berpihak ke salah satu calon kepala daerah dalam gelaran Pilkada serentak 2020 mendatang.
"Media harus tetap independen, kalau sudah 'nempel' bukan media lagi namanya tetapi menjadi alat propaganda," katanya.
Baca Juga: UGM - Dewan Pers Kerja Sama Pemberdayaan Pers Mahasiswa
Kalau media sudah berpihak pada salah satu calon, hal tersebut kata dia akan memicu kekacauan di masyarakat karena informasi yang beredar sudah tidak lagi sehat.
Pers, kata Nuh, harus terus menempatkan diri sebagai penjernih informasi bagi masyarakat, apalagi pada gelaran pesta demokrasi. Ketika pesta demokrasi, informasi yang tersiar ke publik begitu banyak dan belum tentu benar, sebab pada era digital setiap orang bisa menyebarkan apa pun melalui media sosial.
"Dan posisi media kita harapkan juga menjadi pendingin bukan jadi pemanas di Pilkada, supaya tidak terjadi pertengkaran," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
UGM - Dewan Pers Kerja Sama Pemberdayaan Pers Mahasiswa
-
Dewan Pers Sebut Kesejahteraan Wartawan di Lampung Masih Rendah
-
Dewan Pers Kecam Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Meliput Demo
-
Soroti Kekerasan Oknum Terhadap Jurnalis, AJI: Polisi Musuh Kebebasan Pers
-
Tak Kondusif, Ketua DPR Temui Organisasi Pers Bahas RKUHP di Pos Pamdal
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional