Suara.com - Ekosistem pers di Indonesia perlu dibenahi untuk mendorong indeks kebebasan pers agar naik signifikan. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers M Nuh dalam kegiatan "Seminar Refleksi Kebebasan Pers 2019", di Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Nuh mengatakan, pada Tahun 2019 indeks kebebasan pers hanya naik empat poin dari 69 poin. Kemudian, kenaikan angka IKP 2019 tersebut dinilai belum mencerminkan kenaikan level kualitas kebebasan pers, karena masih berada pada tingkat yang sama kalau dibandingkan dengan 2018 lalu.
"Kualitas kebebasan pers tidak bisa hidup sendiri, tapi ada ekosistem yang harus dibenahi," katanya seperti dilansir Antara.
Lebih lanjut, Nuh menjelaskan, ekosistem pers itu terdiri dari jaminan keberlangsungan kehidupan media, kualitas redaksi dan jurnalis, kemampuan jurnalis dalam memahami persoalan dan jaminan keamanan jurnalis saat bertugas.
"Kalau jurnalis berada dalam tekanan baik dari media atau pun dari luar bagaimana mereka mau menulis dan yang perlu diperhatikan juga mengenai kesejahteraan, bagaimana mau bertugas, kalau tidak sejahtera," ucapnya.
Selain ekosistem, Nuh juga mengingatkan agar kebebasan pers tidak dimaknai dengan kemerdekaan yang kebablasan.
"Kalau produk pers diibaratkan sebagai oksigen, maka kalau sehat oksigennya maka sehat pula yang mengonsumsinya, kalau terkontaminasi maka akan menyakitkan. Kita sebagai produsen harus selalu menciptakan informasi yang sahih dan sehat," ujarnya.
Selain itu, dia juga mengingatkan agar pers selalu menjaga independensi dan tidak berpihak ke salah satu calon kepala daerah dalam gelaran Pilkada serentak 2020 mendatang.
"Media harus tetap independen, kalau sudah 'nempel' bukan media lagi namanya tetapi menjadi alat propaganda," katanya.
Baca Juga: UGM - Dewan Pers Kerja Sama Pemberdayaan Pers Mahasiswa
Kalau media sudah berpihak pada salah satu calon, hal tersebut kata dia akan memicu kekacauan di masyarakat karena informasi yang beredar sudah tidak lagi sehat.
Pers, kata Nuh, harus terus menempatkan diri sebagai penjernih informasi bagi masyarakat, apalagi pada gelaran pesta demokrasi. Ketika pesta demokrasi, informasi yang tersiar ke publik begitu banyak dan belum tentu benar, sebab pada era digital setiap orang bisa menyebarkan apa pun melalui media sosial.
"Dan posisi media kita harapkan juga menjadi pendingin bukan jadi pemanas di Pilkada, supaya tidak terjadi pertengkaran," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
UGM - Dewan Pers Kerja Sama Pemberdayaan Pers Mahasiswa
-
Dewan Pers Sebut Kesejahteraan Wartawan di Lampung Masih Rendah
-
Dewan Pers Kecam Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Meliput Demo
-
Soroti Kekerasan Oknum Terhadap Jurnalis, AJI: Polisi Musuh Kebebasan Pers
-
Tak Kondusif, Ketua DPR Temui Organisasi Pers Bahas RKUHP di Pos Pamdal
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
Terkini
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP Mulai Lobi Fraksi Lain di Parlemen
-
Arus Pendek Listrik Bikin Rumah Lapak di Kebon Jeruk Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan ke Lokasi
-
Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD, Sikap PDIP Dinilai Tak akan Banyak Mengubah Arah
-
Menkes Minta Percepatan Perbaikan Rumah Nakes Terdampak Bencana di Sumatra: Biar Bisa Kerja Normal
-
Tak Hanya PDIP, Komisi II DPR Klaim Bakal Tampung Usulan Golkar hingga Gerindra Soal Model Pilkada
-
Ketua Komisi II DPR: Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN adalah Pesan 'No Point to Return'
-
Tangerang 'Lumpuh' Diterjang Banjir: 50 Ribu Jiwa Terdampak, Kosambi Paling Parah
-
Kasus Dugaan Penipuan Akademi Crypto Masuk Tahap Pemeriksaan, Korban Klaim Rugi Rp3 Miliar
-
PDIP Pilih Jadi 'Penyeimbang': Strategi Cerdas atau Sekadar Oposisi Abu-Abu?
-
Viral Video Tawuran di Rel Kereta Pekojan Disebut Pakai Senpi, Polisi: Video Lama!