Suara.com - Kecewa Jaksa Agung Sebut Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat, Adian Napitupulu: Saya Juga Sakit Hati
Adian Napitupulu, politikus PDIP, mengakui sakit hati atas pernyataan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin yang menyebut tragedi Semanggi I dan II bukan pelangggaran HAM berat masa lalu.
Adian menegaskan, selaku penegak hukum, Burhanuddin semestinya merujuk pada bukti, peristiwa dan tindakan hukum.
Eksponen reformasi 98 itu menilai, hasil Rapat Paripurna DPR Tahun 2001 yang menjadi dasar Burhanuddin menyebut Tragedi Semanggi I dan II bukan pelangggaran HAM berat masa lalu, merupakan keputusan politisi DPR.
Padahal, sebagai lembaga penegak hukum Burhanuddin mestinya merujuk pada bukti, peristiwa dan tindakkan hukum.
"Saya juga sakit hati. Saya juga kecewa karena Kejaksaan Agung itu lembaga penegakan hukum. DPR itu lembaga politik. Pernyataan politik tidak kemudian serta merta menghilangkan peristiwa hukumnya dan kejahatan hukumnya. Sebagai Jaksa Agung dia harus bicara tentang bukti, peristiwa, dan tindakan hukum. Bukan mengutip pernyataan politik," kata Adian saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).
Adian lantas mengemukakan, dirinya sependapat dengan pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery yang meminta Burhanuddin untuk membedakan antara pernyataan politik dan penegakkan hukum.
Menurut Adian, pernyataan politik tidak bisa dijadikan dasar untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak dalam sebuah perkara hukum.
"Kalau ada orang salah, dia salah atau benar bukan karena pernyataan politik. Dia salah atau benar karena hukum memutuskan dia salah atau benar," ujarnya.
Baca Juga: Omongan Jaksa Agung soal Semanggi 1 dan 2, Putri Gus Dur: Tunggu Presiden
Untuk itu, Adian pun meminta Burhanuddin tetap berpegang teguh pada bukti, peristiwa dan tindakkan hukum terkait Tragedi Semanggi I dan II.
Salah satunya, yakni berdasar temuan Komnas HAM yang menyatakan bahwa Tragedi Semanggi I dan II merupakan pelangggaran HAM berat masa lalu.
"Komnas HAM bilang apa? Pelanggaran HAM berat. Yang lain bilang apa? Pelanggaran HAM berat. Ya sudah usut saja," tegasnya.
Berita Terkait
-
Tim KPK Ribut dengan Satgas saat Mau Geledah PDIP? Adian Putar Video CCTV
-
Omongan Jaksa Agung soal Semanggi 1 dan 2, Putri Gus Dur: Tunggu Presiden
-
Kontroversi Jaksa Agung Soal Tragedi Semanggi, Gusdurian: Ikut Komnas HAM
-
Kontroversi Jaksa Agung Soal Tragedi Semanggi, Mahfud MD: Nanti Saya Tanya
-
Amnesty Internasional: Ucapan Jaksa Agung Bukti Kemunduran Perlindungan HAM
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!