Suara.com - Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menjelaskan prinsip dasar dalam komunikasi publik.
Ia mengatakan bahwa informasi yang disampaikan ke media harus benar meskipun kadang belum semuanya tersampaikan.
Pernyataan tersebut dituturkan Febri saat KPK sedang mengusut kasus suap penggantian anggota DPR Pengganti Antar Waktu (PAW) 2019-2024 yang melibatkan Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU dan Harun Masiku, caleg PDIP.
Hal ini disampaikan Febri dalam cuitan yang diunggah ke akun Twitter pribadinya @efdesaja pada Senin (20/1/2020).
"Ada satu prinsip dasar dalam komunikasi publik. Sampaikanlah informasi yang benar. Meskipun kadang belum semua kebenaran bisa disampaikan seketika. Tapi, jangan pernah bohong bicara ke media. Itu yang diajarkan ke saya beberapa tahun lalu. Selamat pagi Senin," tulis Febri.
Ia mengaku tidak mudah menyampaikan informasi yang benar apalagi jika dibenturkan dengan pendapat tentang kredibilitas lembaga.
"Tapi bukankah akan jauh lebih beresiko bagi kredibilitas yang paling mendasar jika kebenaran akhirnya terungkap? Meskipun bagi sebagian kalangan, mungkin malah ditempatkan sebagai bagian strategi," ujar Febri.
Jubir KPK dari tahun 2016-2019 ini percaya fungsi utama komunikasi publik bagi institusi publik adalah "menjaga" lembaganya.
"Poinnya bukan pada apa yang disampaikan saja, tapi apa yang telah dilakukan dan disampaikan secara benar," katanya.
Baca Juga: Ronald Syarif, Sosok di Balik Tim Barongsai Indonesia yang Mendunia
Febri menegaskan bahwa pernyataannya tersebut tidak ditujukan spesifik kepada pihak tertentu.
"Utas ini bukan ditujukan spesifik untuk pihak tertentu ya, sekedar berbagi bagi yang perlu atau mungkin bagi yang lupa, agar ingat dan kembali," tutup Febri.
Berita Terkait
-
Harun Masiku Kabur ke Singapura, Andi Arief Curigai Dirjen Imigrasi
-
Yenti Garnasih Duga Ada Penipuan di Balik Kasus Suap Harun - Wahyu
-
Rekaman CCTV Penggeledahan Penyidik KPK di Kantor DPP PDIP
-
Suaranya Semangat Banget, Video Polisi Belajar Iqra Ini Jadi Sorotan
-
Politisi Demokrat: Ada yang Janggal Soal Posisi Harun Masiku Saat OTT KPK
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
-
Jelang Kunjungan Prabowo ke Inggris, Trah Sultan HB II Tolak Keras Kerja Sama Strategis! Ada Apa?
-
Siapa Ario Damar? Tokoh Penting Palembang yang Makamnya Kini Dikritik Usai Direvitalisasi
Terkini
-
Siap Dukung Prabowo di Pilpres 2029, Ini 6 Fakta Partai Baru Gema Bangsa
-
Usai Didakwa Pemerasan Rp 70 Juta dan Gratifikasi Rp 3,3 Miliar, Noel: Saya Akui, Saya Bersalah
-
DPRD DKI Usul Pajak Rokok Jakarta Dialokasikan untuk Bangun Panti Rehab Narkoba
-
Jaksa Ungkap 4 Arahan Nadiem Makarim dalam Grup WA Mas Menteri Core Team
-
Dari Kota Impian hingga Wacana Rusun Subsidi, Apa yang Terjadi dengan Meikarta?
-
Nadiem Makarim: Saksi Sebut Saya Salah Satu Menteri Terbaik!
-
Pesawat ATR 42-500 Hilang Kontak di Maros Sulsel, Keluarga Penumpang Masih Menunggu Kabar
-
Di Sidang Tipikor, Immanuel Ebenezer Bacakan Surat dari Anak: Ini yang Menguatkan Saya!
-
Saksi Sebut Digitalisasi Pendidikan Era Nadiem Makarim seperti Segelas Kopi Hitam yang Sudah Diramu
-
Geger! Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK, Ratusan Juta Rupiah Disita