Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku pemerintah belum memutuskan akan memulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS dari Timur Tengah.
Menurut ia, para eks ISIS tersebut bisa saja dipulangkan, tetapi nantinya akan mendatangkan banyak mudarat atau ruginya.
Mahfud mengatakan kepulangan WNI eks ISIS tersebut masih dianalisis baik atau buruknya terkait dengan pemulangan WNI. Namun Mahfud menegaskan kalau keputusan itu belum diambil pemerintah.
"Sampai hari ini belum ada keputusan dipulangkan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).
Mahfud menuturkan kalau pemerintah membentuk tim yang dipimpin langsung oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Alius Suhardi. Tim itu akan memutuskan apakah pemerintah akan memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia.
Menurutnya ratusan WNI eks ISIS itu bisa saja dipulangkan ke tanah air, akan tetapi menurutnya bisa tidak dipulangkan dengan mempertimbangan kerugiannya.
"Bisanya sih bisa, pilihannya dipulangkan atau tidak karena ada mudaratnya juga," kata dia.
Mudarat yang dicontohkan Mahfud ialah seperti dampak dari berpulangnya para eks ISIS itu dan kemudian berbaur dengan masyarakat Indonesia. Dampak bagi masyarakat dan juga bagi para eks ISIS itu pun dinilainya bisa jadi menimbulkan masalah baru.
"Kalau dipulangkan itu nanti bagaimana deradikalisasinya dan kemudian penerjunannya ke tengah masyarakat ketika merasa secara psikologis terisolasi oleh sikap-sikap masyarakat nanti kan bisa jadi masalah baru kan," ujarnya.
Baca Juga: Pejabat Natuna Ingin Lapor Jokowi Soal Panglima TNI, Ini Respons Mahfud MD
Dengan begitu Mahfud menerangkan kalau pemulangan WNI eks ISIS tersebut masih menjadi pembahasan termasuk membahas perihal hukumnya.
"Kalau mau dipulangkan ini dasar hukumnya, kalau tidak dipulangkan ini dasar hukumnya. Kita bicara aturan hukumlah, ini negara hukum, kita tunggu dulu," pungkasnya.
Untuk diketahui, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menyebut BNPT akan segera memulangkan 600 WNI eks ISIS dari Timur Tengah ke Indonesia. Fachrul mengatakan sebagian besar WNI eks ISIS tersebut dalam keadaan terlantar. Sehingga, dia pun menyatakan rencana pemulangan mereka ke Indonesia atas prinsip kemanusiaan.
Berita Terkait
-
Polri Tunggu Arahan Pemerintah Soal Wacana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS
-
DPR Minta Pemerintah Lakukan Deradikalisasi kepada 600 WNI Eks-ISIS
-
Dewan Pengawas KPK Temui Mahfud MD, Ini yang Dibahas
-
Kata Menkopolhukam Mahfud MD soal WNI Terduga Teroris Pelintas Batas
-
WNI Terduga Teroris Pelintas Batas Minta Pulang, Mahfud: Ada Dua Alternatif
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Jurus Prabowo Setop Wisata Bencana: Siapa Pejabat yang Disentil dan Mengapa Ini Terjadi?
-
Gus Yahya Ajak Warga Nahdliyin Bersatu Hadapi Tantangan, Terutama Bencana Sumatra
-
Ramai Patungan Beli Hutan, Memang Boleh Rimba Dibeli Dan Bagaimana Caranya?
-
Peradilan Militer Dinilai Tidak Adil, Keluarga Korban Kekerasan Anggota TNI Gugat UU ke MK
-
Ria Ricis dan Selebriti Pandu Shopee Live Superstar, Jumlah Produk Terjual Naik Hingga 16 Kali
-
5 Kali Sufmi Dasco Pasang Badan Bela Rakyat Kecil di Tahun 2025
-
Kelola Sendiri Sampah MBG, SPPG Mutiara Keraton Solo di Bogor Klaim Untung hingga 1.000 Persen
-
Di Hadapan Kepala Daerah, Prabowo Ingin Kelapa Sawit Jamah Tanah Papua, Apa Alasannya?
-
Komnas Perempuan: Situasi HAM di Papua Bukan Membaik, Justru Makin Memburuk
-
Jaksa Agung: KUHP-KUHAP Baru Akan Ubah Wajah Hukum dari Warisan Kolonial