Suara.com - Polri mengaku masih menunggu kebijakan dari pemerintah untuk mengawasi pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks-ISIS dari Timur Tengah.
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan koordinasi dan perhitungan risiko terus dilakukan Polri dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Agama, Kementerian Sosial di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan terkait rencana ini.
"Apakah betul dipulangkan, masih menunggu informasi dari pemerintah. Tentunya kan di dalam kegiatan tersebut tidak hanya polisi saja yang ada ya. Ada beberapa stakeholder yang berkaitan dengan hal tersebut. Yaitu ada BNPT, pemerintah, dan ada kepolisian dan sebagainya di sana," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2020).
Argo menyebut pihaknya masih menunggu rapat teknis untuk mematangkan rencana pemulangan WNI eks-ISIS.
"Nanti saat rapat-rapat teknis pun akan kami berikan masukan. Tapi kami belum mendapatkan informasi untuk rapat teknis, masih menunggu," ucap Argo.
Sebelumnya, Menteri Agama, Fachrul Razi menyebut BNPT akan segera memulangkan 600 WNI eks-ISIS dari Timur Tengah ke Indonesia.
Fachrul mengatakan sebagian besar WNI eks ISIS tersebut dalam keadaan terlantar. Sehingga, dia pun menyatakan rencana pemulangan mereka ke Indonesia atas prinsip kemanusiaan.
Rencana pemulangan mereka akan diputuskan dalam rapat koordinasi menteri di bawah Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.
"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait, di bawah koordinasi Menkopolhukam. Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," kata Fachrul di Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Lakukan Deradikalisasi kepada 600 WNI Eks-ISIS
Berita Terkait
-
DPR Minta Pemerintah Lakukan Deradikalisasi kepada 600 WNI Eks-ISIS
-
Rocky Gerung Soroti Pemulangan WNI Eks ISIS: Kenapa Menag yang Ngomong?
-
Kasus Lama Akseyna Diselidiki Lagi, Polri: Itu Wajar Dilakukan
-
Ogah Perkeruh Situasi, Alasan Polisi Batal Gelar Perkara soal Ucapan Luthfi
-
Kemenkes: Semprot Disinfektan Pada WNI dari Wuhan Diatur Oleh WHO
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Satu Calon Pelatih Timnas Indonesia Tak Hadiri Proses Wawancara PSSI, Siapa?
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
Terkini
-
Soal Polemik Perpol Baru, Kapolri Dinilai Taat Konstitusi dan Perkuat Putusan MK
-
Kritik Penunjukan Eks Tim Mawar Untung sebagai Dirut Antam, KontraS: Negara Abai Rekam Jejak HAM!
-
Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar
-
Detik-Detik Pengendara Motor Tewas Tertabrak Bus Minitrans di Pakubuwono Jaksel
-
Jawab Kritik Rektor Paramadina, Wamendiktisaintek Tegaskan Fokus Pemerintah Bukan Kuota PTN
-
Korsleting Dominasi Kasus Kebakaran Jakarta, Pengamat: Listriknya 'Spanyol', Separuh Nyolong!
-
Operasi Senyap KPK di Banten, Lima Orang Terjaring OTT Semalam
-
Waspada Cuaca Ekstrem, Distamhut DKI Pangkas 69 Ribu Pohon Rawan
-
Polisi Gadungan Bersenpi Peras Korban di ATM Pondok Gede, Motor dan Uang Rp 4,2 Juta Raib!
-
Jimly Asshiddiqie Sebut Cuma Ada Tiga Pejabat Berwenang yang Bisa Batalkan Perpol 10/2025