Suara.com - Polri mengaku masih menunggu kebijakan dari pemerintah untuk mengawasi pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks-ISIS dari Timur Tengah.
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan koordinasi dan perhitungan risiko terus dilakukan Polri dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Agama, Kementerian Sosial di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan terkait rencana ini.
"Apakah betul dipulangkan, masih menunggu informasi dari pemerintah. Tentunya kan di dalam kegiatan tersebut tidak hanya polisi saja yang ada ya. Ada beberapa stakeholder yang berkaitan dengan hal tersebut. Yaitu ada BNPT, pemerintah, dan ada kepolisian dan sebagainya di sana," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2020).
Argo menyebut pihaknya masih menunggu rapat teknis untuk mematangkan rencana pemulangan WNI eks-ISIS.
"Nanti saat rapat-rapat teknis pun akan kami berikan masukan. Tapi kami belum mendapatkan informasi untuk rapat teknis, masih menunggu," ucap Argo.
Sebelumnya, Menteri Agama, Fachrul Razi menyebut BNPT akan segera memulangkan 600 WNI eks-ISIS dari Timur Tengah ke Indonesia.
Fachrul mengatakan sebagian besar WNI eks ISIS tersebut dalam keadaan terlantar. Sehingga, dia pun menyatakan rencana pemulangan mereka ke Indonesia atas prinsip kemanusiaan.
Rencana pemulangan mereka akan diputuskan dalam rapat koordinasi menteri di bawah Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.
"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait, di bawah koordinasi Menkopolhukam. Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," kata Fachrul di Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Lakukan Deradikalisasi kepada 600 WNI Eks-ISIS
Berita Terkait
-
DPR Minta Pemerintah Lakukan Deradikalisasi kepada 600 WNI Eks-ISIS
-
Rocky Gerung Soroti Pemulangan WNI Eks ISIS: Kenapa Menag yang Ngomong?
-
Kasus Lama Akseyna Diselidiki Lagi, Polri: Itu Wajar Dilakukan
-
Ogah Perkeruh Situasi, Alasan Polisi Batal Gelar Perkara soal Ucapan Luthfi
-
Kemenkes: Semprot Disinfektan Pada WNI dari Wuhan Diatur Oleh WHO
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Airlangga Girang, Modal Asing Mulai 'Mudik' ke Saham RI
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
-
MSCI Buka Suara Usai Diskusi dengan BEI, OJK dan KSEI Perihal IHSG
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
Terkini
-
KPK Siap Hadapi Praperadilan Ulang Paulus Tannos, Buronan e-KTP yang Nekat Ganti Identitas
-
Indonesia Jadi Penjual Rokok Terbanyak ASEAN, Dokter Paru Ingatkan Dampak Serius Bagi Kesehatan
-
Polda Metro Jaya Klarifikasi Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Mens Rea Jumat Ini
-
Momen Pramono Tertawa Lepas di Rakornas, Terpikat Kelakar Prabowo Soal '2029 Terserah'
-
'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
-
Diprotes Warga Srengseng Sawah, Pemprov DKI Jakarta Siap Evaluasi Izin Party Station
-
Kembali Jadi Tersangka, Ini Daftar Hitam Kasus Hukum Habib Bahar bin Smith
-
Hubungan Putri Kerajaan Norwegia dengan Epstein, Sebut 'Predator Seks' Sosok Menawan
-
Arief Hidayat Pamit dari MK: Bongkar Rahasia 'Dissenting Opinion' hingga Kelakar Kekalahan Ganjar
-
Polemik Yayasan Unsultra: Pemprov Sultra Sesalkan Nur Alam Tak Hadir Mediasi, Sebut Tak Kooperatif