Suara.com - Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna menilai pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta terlalu lambat dan berlarut-larut karena sudah lebih dari satu tahun.
Yayat mengatakan pemilihan pengganti Sandiaga Uno ini sudah berjalan terlalu lama. Yayat bahkan ikut terlibat sebagai tim uji kepatutan dan kelayakan saat periode sebelumnya tahun lalu.
Namun setelah ia bersama tim fit and proper test sudah memilih calonnya, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, prosesnya malah mandek di DPRD.
"Bayangkan setahun lebih loh kami sudah diminta untuk memberi input, masukan. Sudah terpilih calonnya," ujar Yayat di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020).
Ia membandingkan dengan pemilihan Djarot Saiful Hidayat saat menjadi Wagub pengganti di periode lalu. Menurutnya saat itu prosesnya cepat dan tak serumit sekarang.
"Waktu pak Djarot dipilih oleh pak Ahok enggak seriwuh ini. Maksud saya aman-aman saja," jelasnya.
Menurutnya proses yang panjang ini disebabkan komitmen yang rendah dari partai politik dalam menyelesaikan pemilihan. Dengan kata lain, terlalu banyak kepentingan dalam perebutan kursi DKI 2.
Akhirnya, kata Yayat, warga Jakarta menjadi korbannya karena proses ini. Kondisi demikian disebutnya seperti saat orde baru.
"Padahal yang dikorbankan ini adalah warga jakarta. Ini kita seperti kembali ke masa orde baru. Pemilihannya oleh DPRD," tuturnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Minta Wagub DKI Pendamping Anies Jangan Cuma Jadi Tukang Stempel
Karena itu, ia menilai pemilihan kali ini terlalu riweuh atau rumit. Akibatnya, warga DKI tidak lagi memedulikannya lagi.
"Lama-lama orang Jakarta itu enggak peduli tuh dengan persoalan ada Wagub dan tidak ada Wagub. Jadi pertanyaan paling besar pemilihan ini untuk siapa? Apa lagi prosesnya sudah hampir lebih tiga tahun masa kepemimpinan pak Anies," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu