Suara.com - Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kembali melayangkan kritik kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Pasalnya, imbauan untuk work from home (WFH) atau bekerja dari rumah dalam rangka antisipasi virus corona dinilai tak efektif.
Melalui akun Twitter-nya, politikus yang pernah menjadi juru bicara capres-cawapres Prabowo-Sandi pada 2019 silam itu menyindir Anies jika anjuran WFH tak akan efektif karena masih berupa imbauan yang bisa diikuti atau tidak.
"Orang bod*h pun tahu dan paham bahwa yang namanya himbauan itu boleh dituruti boleh tidak, karena sifatnya tidak mutlak," tulisnya.
Ia juga menyayangkan kebijakan Anies Baswedan yang mengurangi armada operasi angkutan umum hingga membuat antrean menumpuk.
"Maka lucu bila Anies tidak tahu tentang itu dan kemudian mengurangi armada operasi angkutan umum hingga terjadi penumpukan penumpang," lanjut Ferdinand.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) memberlakukan kebijakan pengurangan transportasi sejak hari Senin (16/3/2020) guna mencegah penyebaran virus corona.
Namun, kebijakan ini justru menuai kritik dari sejumlah kalangan dan masyarakat karena terjadi penumpukan penumpang di sejumlah titik.
Salah seorang warganet bernama @gadezza melaporkan adanya antrian panjang yang mengular di Halte Puri Beta 2. Antrean tersebut bahkan sampai hingga ke jalan-jalan.
Baca Juga: Antrean Penumpang TransJakarta Membludak, Hotman 'Semprit' Anies
"Coba kalau jadi bikin antrian kayak gini karena headway TJ per 20 menit. Apa enggak bikin orang mepet-mepet juga? Social distancing measure dari mana? @PT_Transjakarta @aniesbaswedan tolong dipertimbangkan kebijakannya. Lokasi Halte Puri Beta 2," tulis @gadezza.
Banyak di antara penumpang yang akhirnya justru berdesak-desakan sehingga kebijakan pengurangan transportasi justru bertolakbelakang dengan konsep 'Social Distancing' yang dianjurkan oleh pemerintah.
Sementara itu, sampai saat ini pasien positif corona di Indonesia mencapai 117 orang, 5 orang meninggal dunia, dan delapan orang dinyatakan sembuh.
Tag
Berita Terkait
-
Integrasi Transportasi Terhambat, Pemprov DKI Sebut Pemda Depok dan Bekasi Tak Punya Anggaran
-
Kabar Gembira! Pramono Anung Gratiskan Moda Transportasi Jakarta di Malam Tahun Baru 2026
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Prabowo Resmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Apa Kata Warga?
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Sidang Vonis Laras Faizati Digelar Hari Ini, Harapan Bebas Menguat Jelang Ulang Tahun Ke-27
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL