Suara.com - Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kembali melayangkan kritik kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Pasalnya, imbauan untuk work from home (WFH) atau bekerja dari rumah dalam rangka antisipasi virus corona dinilai tak efektif.
Melalui akun Twitter-nya, politikus yang pernah menjadi juru bicara capres-cawapres Prabowo-Sandi pada 2019 silam itu menyindir Anies jika anjuran WFH tak akan efektif karena masih berupa imbauan yang bisa diikuti atau tidak.
"Orang bod*h pun tahu dan paham bahwa yang namanya himbauan itu boleh dituruti boleh tidak, karena sifatnya tidak mutlak," tulisnya.
Ia juga menyayangkan kebijakan Anies Baswedan yang mengurangi armada operasi angkutan umum hingga membuat antrean menumpuk.
"Maka lucu bila Anies tidak tahu tentang itu dan kemudian mengurangi armada operasi angkutan umum hingga terjadi penumpukan penumpang," lanjut Ferdinand.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) memberlakukan kebijakan pengurangan transportasi sejak hari Senin (16/3/2020) guna mencegah penyebaran virus corona.
Namun, kebijakan ini justru menuai kritik dari sejumlah kalangan dan masyarakat karena terjadi penumpukan penumpang di sejumlah titik.
Salah seorang warganet bernama @gadezza melaporkan adanya antrian panjang yang mengular di Halte Puri Beta 2. Antrean tersebut bahkan sampai hingga ke jalan-jalan.
Baca Juga: Antrean Penumpang TransJakarta Membludak, Hotman 'Semprit' Anies
"Coba kalau jadi bikin antrian kayak gini karena headway TJ per 20 menit. Apa enggak bikin orang mepet-mepet juga? Social distancing measure dari mana? @PT_Transjakarta @aniesbaswedan tolong dipertimbangkan kebijakannya. Lokasi Halte Puri Beta 2," tulis @gadezza.
Banyak di antara penumpang yang akhirnya justru berdesak-desakan sehingga kebijakan pengurangan transportasi justru bertolakbelakang dengan konsep 'Social Distancing' yang dianjurkan oleh pemerintah.
Sementara itu, sampai saat ini pasien positif corona di Indonesia mencapai 117 orang, 5 orang meninggal dunia, dan delapan orang dinyatakan sembuh.
Tag
Berita Terkait
-
Isu Polusi Udara, Wamen Bima Arya Minta Pejabat Naik Transportasi Umum
-
Bye-bye Kehujanan di Dukuh Atas! MRT Jadi Otak Integrasi 4 Moda Transportasi Jakarta
-
Bye-bye Angkot Tua! Bogor Siap Bebaskan Diri dari Kemacetan Mulai 2026
-
Transportasi Publik Jakarta Peringkat 17 Dunia, Terbaik Kedua di ASEAN Ungguli KL dan Bangkok
-
Panduan Lengkap Rute Transjakarta 2025: Peta Jaringan BRT, Mikrotrans, hingga Bus Wisata
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre