Suara.com - Achmad Yurianto, Juru bicara pemerintah Indonesia khusus penanganan virus corona Covid-19, mengungkapkan fakta rahasia saat menanggapi video viral perempuan pasien dalam pengawasan yang dilepas rumah sakit tanpa pengawasan.
Yurianto mengakui, sejumlah rumah sakit ingin menjaga citra agar tidak diketahui merawat pasien terkait virus corona Covid-19.
Pernyataan ini disampaikan Yurianto dalam video yang diunggah ke kanal YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (17/3/2020).
Awalnya, Yurianto menjelaskan kepada Deddy perihal kronologi pasien tersebut sampai dilepaskan tanpa pengawasan.
"Ini sebenarnya pasien yang berobat ke Rumah Sakit Mitra Keluarga kalau tidak salah. Dia datang ke sana. Dia adalah pasien yang diyakini, ini kayaknya terinfeksi nih. Artinya, dia menjadi pasien dalam pengawasan (PDP)," kata Yurianto.
Ia menambahkan, "Rumah sakit mengatakan bahwa kami tidak memiliki fasilitas merawat. Oleh karena itu, silakan Anda menuju ke rumah sakit lain yang bisa merawat. Kita kasih pengantar. Silahkan dengan pengantar ini Anda menuju ke rumah sakit lain. Mekanisme seperti itu".
Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan ini menjelaskan bahwa sebenarnya rumah sakit tidak perlu fasilitas khusus untuk menangani pasien Covid-19.
"Sebenarnya kalau kita lihat adalah kalau memang dia diyakinkan, rumah sakit itulah yang memintakan spesimennya untuk diperiksa. Kalau seandainya dia positif dengan klinis seperti itu sebenarnya tidak membutuhkan fasilitas yang khusus. Yang penting hanya dipisahkan saja dari pasien yang lain," kata Yurianto.
Ia melanjutkan, "Kita menyadari betul bahwa beberapa rumah sakit, dia menjaga citranya dengan jangan sampai ketahuan orang bahwa saya merawat Covid-19".
Baca Juga: Enggan Terapkan Opsi Lockdown, Yurianto Sebut Indonesia Negara Merdeka
Mendengar pernyataan Yurianto, Deddy langsung kaget. Ia tidak menyangka ada rumah sakit yang bersikap seperti itu di tengah wabah.
"Oh my god! Wow!" kata Deddy.
Yurianto melanjutkan, "Kalau ketahuan nanti semua pasien yang lain enggak mau datang. This is business. Kalau begitu selamat datang di Indonesia".
"Kerjaan Anda tambah banyak dong, Pak," ucap Deddy.
Pemerintah, melalui Yurianto, tidak pernah mau merilis nama rumah sakit karena pertimbangan seperti itu. Kecuali RS Sulianti Saroso dan RS Persahabatan yang telah menjadi rujukan bagi pasien COVID-19.
"Itu yang terjadi. Banyak sekali rumah sakit yang menolak kasus ini. Itulah dari awal kami keras tidak pernah mau menyebut nama rumah sakit," ungkapnya.
Berita Terkait
-
WNI di Singapura Positif Corona Bertambah, Kini Jadi 9 Orang
-
Pemerintah Perpanjang Status Darurat Nasional Covid-19 Hingga 29 Mei 2020
-
Bekasi Ajukan Anggaran Ratusan Juta Beli Alat Pelindung Diri Virus Corona
-
Kembali dari Bali, Siswa SMP 24 Gresik Berstatus Orang Dalam Risiko Corona
-
Benarkah Menhub Budi Karya Kritis? Ini Update Kondisinya di RSPAD
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina