Suara.com - Kombinasi penerapan lockdown dan distribusi bantuan yang tak merata membuat masyarakat Lebanon terancam kelaparan.
Organisasi Hak Asasi Manusia Human Rights Watch (HRW) menyebut skenario terburuk itu sangat mungkin terjadi apabila program bantuan tak ditingkatkan pemerintah hingga Juni 2020.
Lebanon telah menerapkan lockdown setelah pemerintah mengumumkan darurat kesehatan pada 15 Maret. Pemberlakuan lockdown berlangsung hingga 26 April mendatang.
Sebelum pandemi Covid-19 memberangus sektor ekonomi Lebanon, masyarakat mereka telah lebih dulu terdampak krisis finansial.
Sejak musim gugur, ribuan orang telah kehilangan pekerjaan dan sebagian besar mengalami pemotongan gaji menjadi setengahnya.
Pemberlakuan lockdown oleh pemerintah bertujuan untuk menghentikan rantai penyebaran virus Corona.
Namun, keputusan itu turut jadi bumerang lantaran ekonomi yang sudah rapuh kembali tergerus.
"Kami tak pernah melihat hari-hari gelap seperti saat ini," kata Suzan, ibu dua anak, seperti dilansir dari Aljazeera, Senin (20/4/2020).
"Kondisi ini lebih parah dari peperangan," tambahnya.
Baca Juga: Tinju Dunia: Anthony Joshua Rilis 6 Petinju Incarannya Sebelum Pensiun
Menteri Urusan Sosial Ramzi Moucharafieh memperkirakan awal pekan ini, sekitar 75 persen dari populasi Lebanon membutuhkan bantuan. Namun, tak banyak yang bisa dilakukan pemerintah.
Mahmoud Kataya, seorang aktivis bersama dengan LSM Anti-Korupsi, telah coba membantu menggalang sumbangan untuk warga.
Namun, kian hari kemampuan orang-orang untuk memberi bantuan turut menurun lantaran krisis ekonomi yang ada.
Orang-orang seperti Mahmoud Kataya secara tak langsung telah menentang kebijakan lockdown yang tak bertanggung jawab bagi kebutuhan masyarakat.
"Masalahnya adalah, ketika seorang wanita atau pria tua memanggil Anda dan menangis karena mereka tidak memiliki makanan untuk anak-anak mereka, Anda akan memberi mereka daging dari tulang Anda?" kata Mahmoud.
"Tapi berapa lama kita bisa melanjutkan kampanye ini? Berapa lama kita bisa hidup ketika orang-orang kehilangan setengah dari gaji dan bank telah menyitanya sebagian?" tandasnya.
Berita Terkait
-
Puluhan Ribu Warga Hadiri Pemakaman Ulama, Bangladesh Lockdown 7 Desa
-
Lockdown Corona, Serigala sampai Babi Hutan Kini Kuasai Kota-kota Italia
-
Kelaparan saat Wabah Corona, Yuli Sekeluarga Cuma Bertahan dengan Air Putih
-
Jamaah Tabligh Terjebak Lockdown di India: Perjalanan Kami Terencana
-
Niat Tulis Lockdown Tapi Tipo, Spanduk Peringatan Ini Bikin Netizen Ngakak
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba