Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyebut, kesalahan data bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta pada tahap I lalu mencapai dua persen.
Hal ini berbeda dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anies sebelumnya menyebut kesalahan data penerima bansos tahap pertama sebesar 1,6 persen dari sekitar 1,198 juta penerima.
"Kalau kesalahan 1,6 persen itu kan kata Anies, kalau kata PDIP DKI itu lebih, karena kami selalu bersinggungan dengan masyarakat, laporan RT dan RW, kesalahan pendataan itu sampai dua persen, tolong bisa ditinjau langsung ke lapangan," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Jakarta, Rabu (13/5/2020).
Karena kesalahan itu, kata Gembong, tak heran bila masih ada warga yang berkategori mampu justru mendapatkan bansos pada tahap pertama.
Dan juga tak sedikit warga yang mendapatkan bantuan lebih dari satu sumber.
Namun demikian, Gembong menyebut pada tahap dua nanti, diyakininya penyaluran PSBB akan berjalan lebih baik dengan belajar dari berbagai kesalahan pada tahap pertama.
"Pengalaman pertama amburadul, tapi kami harapkan Insya Allah yang kedua nggak terulang kembali. Kami harapkan tidak ada satu orangpun warga Jakarta yang terdampak (sosial-ekonomi) Covid-19 tidak menerima bansos," ujar Gembong, dilansir dari Antara.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penyaluran bansos selama PSBB tahap dua akan diberikan seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tepatnya pada akhir pekan bulan Mei 2020.
Baca Juga: Ayah Kurung Putrinya di Kamar Selama 9 Tahun karena Skizofrenia
Sebab saat ini, Kementerian Sosial sedang menyalurkan bansos kepada warganya dalam menghadapi PSBB selama pandemi Covid-19 dan diberikan setiap dua pekan.
"Dari DKI sendiri nanti akan memberikan bingkisan bantuan sosial menjelang Idul Fitri yang nanti proses eksekusinya akan dilakukan sekitar seminggu dan 10 hari sebelum Lebaran," kata Anies saat jumpa pers di Balai Kota pada, Jumat (1/5/2020).
Adapun bantuan yang diberikan berupa paket bahan pangan pokok seperti, beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 lt 1 pouch, biskuit 2 bungkus, 2 masker kain, dan 2 sabun mandi batang.
Pendistribusian bansos tahap pertama sempat menimbulkan polemik. Sebab fakta di lapangan masih banyak warga Jakarta yang berkategori mampu justru terdaftar sebagai penerima bansos.
Namun demikian, Anies mengklaim kesalahan pendataan itu hanya terjadi sekitar 1,6 persen sementara 98,4 persen tepat sasaran.
"Dari 1,2 juta orang, ketemu 1, 2, 3 (yang tidak tepat sasaran), pasti. Jadi tidak usah ditutup-tutupi, itu faktanya," ujar Anies.
Berita Terkait
-
Kalah di PTUN Soal Reklamasi Pulau G, Pemprov DKI Pertimbangkan Ajukan PK
-
Penerima Bansos Tahap Dua DKI 2,1 Juta KK, Pemprov Hanya Tanggung Sebagian
-
Dominasi Pengaduan di Ombudsman, Warga Banyak Keluhkan Bansos Tak Merata
-
Kalah di Pengadilan, Anies Diminta Perpanjang Izin Reklamasi Pulau G
-
Anies Diserang Para Menteri, Geisz Chalifah: Kok Saya Kangen Soeharto
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029