Suara.com - Sebagai bagian dari pengawasan proses penyaluran bantuan sosial sembako agar lebih tepat sasaran, sekaligus mengacu pada pedoman dan memastikan tidak ada tindak penyelewengan di lapangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara mengecek langsung proses distribusi Bansos Sembako Bantuan Presiden, di Jakarta Selatan.
KPK dan Kementerian Sosial (Kemensos) memantau penyaluran bantuan di dua titik, yaitu di RT 01 RW 02 Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru dan di RT 14 RW 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak.
Ketua KPK, Komjen Pol Firli Bahuri, Mensos, Sekjen Kemensos, Hartono Laras, dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin, terlihat hadir di lokasi.
“Saya mengajak KPK meninjau proses penyaluran bansos. Ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo, agar kami yang ditugasi menyalurkan bansos ada pendampingaan dari institusi seperti KPK, BPKP, LKPP saat pengadaan,” kata Juliari, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2020).
Sejalan dengan keterangan Mensos, Firli menyatakan, kedatangannya melaksanakan fungsi pengawasan.
“Kami sengaja datang pada penyaluran bansos untuk memberikan kepastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak menerima bantuan dengan berpegang pada prinsip bantuan harus tepat sasaran,” katanya.
Berita Terkait
-
Menko PMK Minta BLT dan Bansos untuk Warga Miskin Jangan Disunat
-
Jokowi Tinjau Pembagian Bansos Sembako di Johar Baru, Jakarta Pusat
-
Mensos Minta PT Pos Tambah Loket agar Penyaluran BST lebih Cepat
-
Kabareksrim : Polri Mengawal Semua Proses Penyaluran Bantuan Sosial
-
Baru 286 Pemda yang Update DTKS untuk Bansos, Ini Kata Menteri Juliari
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Kemensos Salurkan Bansos Rp2,56 Triliun untuk Korban Bencana di Pulau Sumatra
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Polisi Ungkap Kendala di Balik Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Konten Kreator Cinta Ruhama
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Propam PMJ Datangi SPBU Cipinang, Usut Oknum Aparat Diduga Aniaya Pegawai Hingga Gigi Copot
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret