Ganjar Pranowo Ingatkan Pesantren Lakukan Protokol Kesehatan secara Ketat

Suara.com - Protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan disiplin, karena pandemi Covid-19 belum selesai. Protokol kesehatan harus ditegakkan secara ketat di semua tempat, termasuk di sejumlah pondok pesantren.

"Kemarin saya diundang rapat oleh Presiden (Jokowi). Ada dua hal yang dibahas, pertama soal Covid-19, kedua soal ekonomi. Nah yang soal Covid-19, intinya presiden mengingatkan bahwa belum selesai, sehingga protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan disiplin," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat meresmikan gedung SMP Birrul Ummah Tegalrejo Magelang, Jateng, Kamis (16/7/2020). 

Ia meminta pengasuh pondok pesantren di seluruh Jateng mengetatkan protokol kesehatan. Ia tidak ingin, pondok pesantren menjadi salah satu klaster penyebar Covid-19.

Ganjar menerangkan, sudah banyak pondok pesantren yang melakukan aktivitasnya. Sejumlah santri dari berbagai daerah sudah masuk ke Jateng untuk menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren itu.

"Saya kemarin mendapat pesan dari beberapa anak NU muda di berbagai negara. Mereka minta agar ada upaya pencegahan penularan covid-19 di pondok pesantren. Mereka tidak rela, romo kyai dan ibu nyai pengasuh pondok pesantren meninggal karena Covid-19," terangnya.

Oleh sebab itu, Ganjar meminta seluruh pengasuh pondok pesantren memperketat protokol kesehatan. Semua aktivitas santri harus disiplin, termasuk pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan pakai sabun.

"Persoalannya, banyak pondok pesantren yang airnya tidak mengalir, kalau wudhu atau mandi di kolam. Ini yang harus dibenahi, termasuk saat santri mengaji atau tidur," jelasnya.

Ganjar juga menyempatkan diri melihat proses belajar para santri di Yayasan Birrul Ummah Tegalrejo. Ganjar senang, karena semua santri tertib memakai masker dan jarak antara satu dengan lainnya terjaga.

"Seperti ini yang kami harapkan, tinggal nanti saat mereka keluar istirahat atau lainnya, tetap diminta disiplin menjaga jarak," pungkasnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Beri Waktu 12 Bulan bagi Perusahaan untuk Kelola Limbahnya