ICW Kecam Rencana Prabowo Borong Jet Tempur Bekas

Suara.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mempertanyakan latar belakang Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ingin membeli 15 pesawat jet tempur bekas jenis Eurofighter Typhoon milik Austria.

Adnan juga penasaran, apakah ada pihak yang membisiki Prabowo untuk memborong pesawat-pesawat bekas tersebut. 

Adnan ragu lantaran pesawat Eurofighter itu dibeli Austria pada 2002 silam dan sudah digunakan hingga 17 tahun.

Namun, setelahnya pesawat itu tidak lagi digunakan karena sisa masa usia pesawat yang tinggal 13 tahun tidak akan sebanding dengan biaya perawatannya yang mahal. 

"Tapi tiba-tiba Indonesia berminat, ini kan kacau. Barang yang sudah dihitung-hitung tidak efisien lagi, kemudian tiba-tiba kita mau beli," keluh Adnan dalam diskusi virtual, Senin (27/7/2020). 

Adnan pun mempertanyakan dasar Prabowo begitu ngebet membeli pesawat bekas penggunaan angkatan bersenjata Austria tersebut.

Adnan juga melontarkan pertanyaan soal pihak ketiga yang membisiki mantan Danjen Kopassus tersebut agar mau membeli pesawat, yang biaya perawatannya notabene bisa mencapai Rp 65 triliun dalam setahun tersebut. 

"Apakah ada pihak-pihak tertentu yang kemudian membisiki Kementerian Pertahanan supaya bisa beli? Karena selama ini kita juga melihat banyak praktik pengadaan alutsista yang itu dimediasi oleh pihak ketiga, oleh para broker," ujarnya. 

"Dan broker-broker ini memang kantornya juga enggak ada, tapi kemudian punya akses yang cukup kuat di pemerintahan maupun DPR supaya proses ini bisa berjalan cepat dan mudah," tutur Adnan. 

Baca Juga: Negara Ingin Modernisasi Alutsista, Tapi Prabowo Malah Beli Pesawat Seken

Akan tetapi, menurut Adnan langkah tersebut tidak akan semudah membolak-balik telapak tangan. Sebab, menurutnya ada prosedur yang mesti dilalui apabila ingin melakukan pengadaan alutsista. 

Salah satu prosedurnya ialah dengan meminta persetujuan dari DPR RI selaku mitra kerja pemerintah. 

"Nah, saya kira fungsi kita adalah mendorong kembali supaya rencana pengadaan itu tidak terjadi," pungkas sang koordinator ICW.