Hingga Agustus 2020, 348 Tenaga Kesehatan di Sumut Terpapar Corona

Suara.com - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara menyatakan hingga Agustus 2020 ada sebanyak 348 tenaga medis di Sumut terpapar virus Corona.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut Mayor Kes dr Whiko Irwan melalui video streaming.

"Tenaga medis yang terpapar Corona jumlahnya ada 348 orang. Terdiri dari dokter spesialis, dokter umum hingga analis laboratorium," kata Whiko, Senin (10/8/2020).

Secara rinci Whiko memaparkan, tenaga medis yang terpapar Corona terdiri dari 40 orang dokter spesialis, dan 13 orang peserta pendidikan spesialis.

Selanjutnya, ada 29 orang dokter umum, 207 orang perawat, 29 orang bidan dan 30 orang analis laboratorium.

"Dan beberapa orang dokter meninggal dunia dengan konfirmasi positif Corona," ujarnya.

Selain itu, Whiko juga menjelaskan jumlah penderita suspek Corona sebanyak 564 orang.

Pasien yang terkonfirmasi positif Corona di Sumut sebanyak 4.948 orang.

"Dalam sepekan terjadi peningkatan jumlah pasien, yakni mencapai 755 orang," bebernya.

Baca Juga: Bertambah 479 Pasien, Positif Corona di Jakarta Capai 26.193 Orang

Untuk pasien Corona yang sembuh bertambah menjadi 2.097 orang. Hal tersebut menyebabkan adanya penambahan sejak sepekan sebanyak 445 pasien sembuh.

Namun, jumlah pasien yang meninggal dunia akibat terpapar Corona juga mengalami peningkatan, yakni 226 orang.

"Untuk jumlah pasien yang meninggal penambahan dalam seminggu terkahir yakni 22 orang," ucapnya.

Oleh sebab itu, kata Whiko, Pemprov Sumut akan mulai menjalankan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2020.

Inpres tersebut mengintruksikan seluruh pemerintah di daerah untuk melakukan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pengendalian pencegahan Covid-19.

Pemprov Sumut akan menindaklanjuti Inpres tersebut dengan terus melakukan sosialisasi yang masif dengan memaksimalkan komponen masyarakat yang ada.

"Gubernur meminta bupati dan walikota untuk mengeluarkan peraturan bupati atau peraturan wali kota untuk mendisiplinkan masyarakat. Dengan menerapkan sanksi yang ada dalam Inpres dengan mempertimbangkan kearifan lokal," pungkasnya.

Kontributor : Muhlis