Suara.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte memuji upaya Rusia untuk mengembangkan vaksin virus corona dan bersedia berpartisipasi dalam uji coba
Menyadur Channel News Asia, Rabu (12/8/2020) Presiden Duterte juga menyambut tawaran pasokan dari Moskow yang dia perkirakan akan gratis.
Rusia mengharapkan persetujuan peraturan untuk vaksin Covid-19 potensial bulan ini dan siap untuk memberikannya ke Filipina, atau bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk memproduksinya secara massal.
"Saya akan memberi tahu Presiden (Vladimir) Putin bahwa saya memiliki kepercayaan besar pada studi Anda dalam memerangi Covid-19 dan saya percaya bahwa vaksin yang Anda hasilkan sangat baik untuk kemanusiaan," kata Duterte di televisi pada Senin (10/8).
Perlombaan global untuk mengembangkan vaksin Covid-19 telah menimbulkan kekhawatiran bahwa kecepatan dan prestise nasional dapat membahayakan keselamatan.
Untuk menghilangkan ketakutan publik, Duterte menawarkan diri menjadi kelinci percobaan ketika vaksin itu tiba di negaranya.
"Saya bisa menjadi orang pertama yang dapat mereka coba." ujar Duterte.
Duterte mengatakan Filipina siap untuk bekerjasama dengan Rusia dalam uji coba, pasokan dan produksi vaksin Covid-19 tersebut.
Pada Juli, Duterte mengajukan permohonan kepada mitranya dari China untuk menjadikan Filipina sebagai prioritas jika akan mengembangkan vaksin.
Baca Juga: Mantap! Duterte Tawarkan Hadiah Miliaran Bagi Penemu Vaksin Covid-19
Duterte bulan ini melonggarkan batasan wilayah yang ketat di dan sekitar ibu kota Manila selama dua minggu pertama, mengindahkan permohonan dari medis untuk "timeout" di tengah lonjakan infeksi.
Jika situasinya menjadi "penularan yang tak terkendali", Duterte pada hari Senin berjanji akan memobilisasi militer untuk menegakkan lockdown.
Lockdown di Filipina menjadi salah satu yang terberat di dunia dan lawan Duterte hingga kelompok hak asasi telah menyuarakan keprihatinan tentang pendekatannya yang berpusat pada keamanan.
Filipina memiliki jumlah kasus Covid-19 tertinggi di Asia, naik menjadi 136.638 pada hari Senin (10/8) setelah kembali mencatatkan rekor lonjakan kasus harian hingga 6.958 kasus.
Rusia resmi mendaftarkan vaksin yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Nasional Gamaleya ke Kementerian Kesehatannya. Sekaligus menjadi negara pertama yang mendaftarkan vaksinnya.
Rusia juga berencana untuk mulai memberikan vaksin kepada ribuan warganya pada Oktober 2020.
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut