Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 149,8 triliun pada 2021. Anggaran ini yang terbesar di antara anggaran lainnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran ini juga mengalami kenaikan hampir Rp 50 triliun dibandingkan 2020.
Kenaikan ini, jelas dia, karena ada beberapa proyek yang ditunda dan kembali dijalankan pada tahun 2021.
"Bukan menunda dan membatalkan tapi mendelay, yang single years menjadi multi years atau yang belum lelang kita prioritaskan 2021," ujar Basuki dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (14/8/2020).
Basuki menuturkan, anggaran tersebut mayoritasnya sebanyak Rp 115,8 triliun digunakan untuk meneruskann proyek yang sebelumnya ditunda.
Kemudian, lanjutnya, Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 34,23 triliun.
"Untuk ketahanan pangan Rp 10 triliun food estate Kalimantan Tengah 165.000 hektar yang dikunjungi presiden di lahan aluviar bukan gambut," ucap dia.
Selain itu, Basuki mendapatkan tugas untuk menyiapkan prasarana dasar pada industri, mulai dari tol, sumber daya air, sanitasi dan rusun pekerja nanti di Batang sekitar Rp 9,6 triliun.
Sedangkan, Basuki bakal menganggarkan untuk pemulihan banjir juga akhir-akhi ini terjadi banyak daerah misalnya Gorontalo, Konawe, Masamba, Semarang Pekalongan, Kendal, dan Demak dengan total anggaran Rp 58,55 triliun.
Baca Juga: PUPR Salurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kuantan Singingi
"Kemudian dalam bidang jalan dan jembatan Rp 53,96 triliun, membangun 831 km jalan, 19 ribu meter jembatan, 3.100 meter flyover, underpas, terowongan dan 35 kilometer jalan bebas hambatan sebagai dukungan pemerintah terhadap investasi swasta peningkatan IRR nya. Serta peningkatan 1.279 km jalan nasional dan 2.171 meter penggantian jembatan," tuturnya.
Di sektor pemukiman, tambah Basuki, pihaknya bakal membenahi air bersih, sanitasi, persampahan dan strategis lainnya, serta juga melakukan rehabilitasi madrasah, SD, SMP, SMK sebesar Rp 26,56 triliun.
"Perumahan, kami alokasikan Rp 8,09 triliun dalam rangka pembangunan 9.210 unit rusun, 2.440 rumah khusus dan 111 ribu rumah swadaya dalam peningkatan rumah tidak layak huni," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Soroti Penyalahgunaan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran, KPK: Bisa Jadi Pintu Masuk Korupsi
-
Viral Zebra Cross Hilang Disulap Jadi Pac-Man di Tebet, Dinas Bina Marga DKI Buka Suara
-
PBNU Tegas Dukung Iran, Gus Yahya Serukan Perdamaian dan Desak RI Ambil Langkah Diplomatik
-
Pencurian Ternak Modus Tembak dan Kuliti Sapi Bikin Geger Kupang! Pelaku Aparat Desa hingga ABH
-
Ada Bazar di Monas, KA Keberangkatan Gambir Bakal Berhenti di Jatinegara
-
BGN Tindak Tegas! SPPG di Nabire Dibekukan Usai Mobil MBG Dipakai Angkut Sampah
-
Arus Balik Tahap 2 Dipantau Ketat! Korlantas Siap Terapkan One Way Nasional Kalikangkung-Cikatama
-
Stasiun Jakarta Masih Diserbu Penumpang Arus Balik, Tembus 52 Ribu Penumpang Hari Ini
-
Antisipasi Macet Monas, KAI Alihkan Naik Kereta dari Gambir ke Jatinegara Hari Ini
-
Tekan BBM Lewat WFH ASN? DPRD Jakarta Peringatkan Risiko ke Layanan Publik