Gatot hingga Rocky Desak Cabut Mandat Jokowi, PDIP: Barisan Sakit Hati

Suara.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Wanto Sugito menilai deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas oleh sejumlah tokoh termasuk Din Syamsuddin dan Rocky Gerung pada hari ini di Tugu Proklamasi, Jakarta sebagai manuver politik yang mengatasnamakan rakyat.

"Namanya saja Koalisi Aksi. Jadi di situ yang ada hanya aksi politik. Jangankan menyelamatkan Indonesia, menjaga disiplin deklarasi dengan mematuhi protokol COVID-19 saja tidak bisa. Bandingkan dengan upacara HUT Kemerdekaan RI oleh DPP PDI Perjuangan di Lapangan Banteng, yang sangat tertib dan berdisiplin," kata Wanto seperti dilaporka Antara, Selasa (18/8/2020).

Menurut Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan itu, kredibilitas KAMI sudah tergerus dengan sendirinya oleh karakter para pengusungnya yang lebih mengedepankan manuver politik.

Dalam konteks itu, Wanto menyatakan kader PDIP seluruh Indonesia percaya rakyat Indonesia sudah semakin cerdas. Rakyat punya intuisi kolektif guna membedakan mana pemimpin yang mumpuni dan bekerja keras bagi negeri.

"Rakyat bisa membedakan yang mana yang niat jadi pemimpin tapi nyatanya hanya mengejar mimpi. Kami meragukan maksud deklarator KAMI, kecuali hanya sebagai representasi mewakili barisan sakit hati," kata Wanto.

Alumnus UIN Syarif Hidayatullah ini mengatakan, rakyat paham bagaimana sosok Rizal Ramli, Amien Rais, Rocky Gerung, dan beberapa tokoh deklarator lainnya. Sangat kuat aroma bahwa alasan menyelamatkan Indonesia hanya sebagai bentuk oposan terhadap Presiden Jokowi.

"Grass roots PDI Perjuangan itu jelas. Taat azas. Bu Mega selalu bela Pak Jokowi, maka kami juga pasang badan untuk Pak Jokowi," katanya.

"Terlebih begitu kental nuansa post power syndrome dari para deklarator yang hadir. Maka gerakan KAMI tersebut sebenarnya bentuk gerakan menyelamatkan mimpi kekuasaan masing-masing. Kami tidak habis pikir atas berbagai manuver politik yang terbukti tidak laku tersebut," kata Wanto menegaskan.

Ketika ditanya tanggapan atas pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Tangsel itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto hanya berkomentar singkat.

Baca Juga: Peringatan untuk Koalisi Aksi yang Digagas Din

"Biarlah Ketua DPC PDI Perjuangan yang menanggapi. Skala prioritas partai saat ini adalah menyatu dan bergotong royong dengan rakyat di dalam mengatasi dampak COVID-19, bukan menanggapi deklarasi KAMI. Karena sikap mereka ke Pak Jokowi seperti itu, tanpa diperintah, rakyat dan grass roots partai merespons cepat manuver elite KAMI," kata Hasto singkat.

KAMI dideklarasikan hari ini dengan sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin, Titiek Soeharto, Gatot Nurmantyo, Said Didu, dan Rocky Gerung.

Seruan Keras

Lewat akun Twitter, Din Syamsuddin, mengunggah poster yang bertuliskan pernyataan dari para tokoh penggagas KAMI tersebut.

Salah satunya pernyataan dari eks Panglima TNI Jend (Purn) Gatot Nurmantyo.

Dari isi poster tersebut, Gatot mengeluarkan pernyataan keras dan kontroversial.

Ia mengajak rakyat bergabung bersama dengan KAMI untuk menghancurkan pemerintahan oligarki rezim Jokowi.

“Bersama gerakan KAMI, mari hancurkan pemerintahan oligarki ini. Sudah saatnya rakyat mengambil alih,” ujar Gatot dalam poster tersebut.

Selain itu, Gatot juga menyampaikan orasinya saat menghadiri deklarasi KAMI.

Dalam orasinya, Gatot juga berbicara kondisi Indonesia akibat proxy war yang diperburuk karena berkembangnya oligarki kekuasaan.

“Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang dan tidak beruntung lagi, mereka melakukan dengan topeng konstitusi apakah benar ini terjadi pada negeri kita? Biar rakyat yang menjawab,” ujarnya seperti dikutip Terkini.id--jaringan Suara.com.

Selain itu, ia juga menyinggung permasalahan biologis yang saat ini tengah terjadi di Indonesia, yakni pandemi COVID-19.

Dia menyebutkan, penanganan pemerintah terlihat menggampangkan pandemi itu, bahkan lebih fokus kepada kepentingan lain. Gatot pun menekankan bahwa dia hadir dalam acara deklarasi KAMI atas nama pribadi.

Ia pun mengaku siap bertanggung jawab apabila ada implikasi hukum dari acara tersebut.

“Sebagai inisiator, Prof Rachmad Wahab, Bachtiar Hamzah, MS Kaban, dan lainnya saya tekan di sini sejak pembukaan dalam acara sampai penutupan nanti apabila ada hal-hal berkaitan berdasarkan hukum maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi Gatot Nurmantyo,” tegas Gatot.

Sementara Rocky Gerung dalam poster yang dibagikan akun Twitter Din Syamsuddin, mengajak rakyat bergabung bersama KAMI untuk mencabut mandat rezim Jokowi.

“Bersama KAMI mari kita cabut mandat rezim Jokowi! Kemakmuran mutlak milik rakyat,” kata Rocky Gerung dalam poster tersebut.

Sama halnya dengan Gatot, Rocky juga menyampaikan orasi politiknya di hadapan sejumlah massa.

Dilihat dari video orasinya yang dibagikan akun Twitter Mas Piyu Ori, nampak Rocky Gerung dengan menggunakan mic melontarkan pernyataan keras yang ditujukan untuk rezim pemerintahan Jokowi.

“Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas segala pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi membuang Pancasila sebagai upaya nyata melumpuhkan NKRI hasil proklamasi 45,” ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung dalam video tersebut nampak mengenakan kemeja abu-abu dan celana panjang berwarna krem. Sementara di lengan kirinya terpasang kain merah putih.

Sedangkan eantan Petinggi BUMN, Said Didu, menyebut rezim Jokowi dengan sebutan rezim zalim.

Ia pun mengajak rakyat mencabut mandat Jokowi dan mengambil alih pemerintahan, kembali ke tangan rakyat.

“Ambil alih pemerintahan ke tangan rakyat! Cabut rezim zalim Jokowi!” demikian pernyataan Said Didu seperti tertulis di poster yang dibagikan akun Twitter Din Syamsuddin.

Kena Tegur

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya mengatakan, berdasarkan beberapa foto yang beredar, acara yang dihadiri beberapa tokoh politik itu sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan terkait jaga jarak dan pemakaian masker yang benar.

"Hari ini ada aksi masyarakat dari Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi di Jakarta dan ini juga terlihat kerumunan massa yang cukup besar dan sangat berdekatan, sebagian ada yang menggunakan masker dan cukup banyak yang tidak menggunakan masker, atau maskernya digunakan dan diturunkan di dagu," kata Wiku dalam jumpa pers dari Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Wiku berharap acara ini tidak dicontoh oleh masyarakat lainnya demi menghentikan rantai penularan virus covid-19 yang selama ini sudah diupayakan.

"Hal-hal seperti ini kami mohon perhatian anggota masyarakat bahwa apa yang kita capai secara bersama dan berusaha susah payah yang ditunjukkan dalam zonasi risiko itu menggambarkan tingkat penularan," tegasnya.