Suara.com - Sejauh ini baru dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok yang resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah: Pradi Supriatna -Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono.
Sayangnya, tahapan pilkada baru dibuka, sudah mulai muncul aksi provokatif di kota yang bertetangga dengan Jakarta.
Bentuk aksi yang muncul yaitu berupa pemasangan spanduk bertuliskan: Kami Warga Muhammadiyah Tidak Rela Kota Depok Dipimpin PKI Perjuangan.
Spanduk-spanduk berisi isu sentimental itu, antara lain ditemukan di Jalan Keadilan, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas.
Apa kepentingan pemasangan spanduk untuk memainkan isu sentimental? Menurut analisa Direktur Indo Strategi Research And Consulting Arif Nurul Imam kalau konteksnya pilkada, tidak lepas dari kontestasi elektoral untuk mencari dukungan pemilih.
Tetapi apakah efektif memainkan isu seperti itu, menurut Arif, tidak ada jaminan bisa sukses mendulang suara pemilih, apalagi masyarakat Kota Depok dikenal sebagai kaum urban.
"Memang Kota Depok selama ini selalu dimenangkan partai berbasis Islam (PKS). Bisa jadi ini juga akan efektif (menarik suara dukungan pemilih muslim), tapi juga sebaliknya bisa menjadi blunder. Tetapi kalau kemudian isu-isu sentimental seperti ini yang dimainkan dalam pilkada, itu juga tidak baik dalam demokratisasi. Idealnya kan tarung gagasan dan program yang harus didorong," kata Arif kepada Suara.com, Senin (7/9/2020).
Propaganda semacam itu, kata Arif, sebenarnya bukan hal baru lagi dalam kontestasi politik. Hanya saja, bagi pemilik suara, terutama pemilih urban dan rasional, propaganda-propaganda dengan mengangkat isu sentimental biasanya tak berpengaruh apa-apa
"Akan dianggap sampah karena main isu sentimental," kata Arif.
Baca Juga: Sanksi Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Covid-19, Pelantikan Ditunda
Siapa yang diuntungkan dengan memainkan isu sentimental? Menurut Arif, tidak ada yang diuntungkan, justru semua pihak rugi.
"Karena kalau isu primordial dimunculkan, maka tarung gagasan program tidak akan muncul karena hanya akan berdebat soal itu. Dan secara elektoral belum tentau propaganda primordial ini efektif," katanya.
Dilaporkan ke polisi
Kasus itu, kata pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Ahmad Dahlan, sudah dilaporkan ke Polres Metro Depok karena mengait-ngaitkan Muhammadiyah. Dia mengutuk keras dalang aksinya.
"Jangan merusak dan membawa nama ormas Islam seperti Muhammadiyah. Ini negara hukum. Kami melaporkan hal ini ke Polres Metro Depok," kata Dahlan, Minggu (6/9/2020).
Propaganda tersebut dinilai fitnah yang keji yang mengatasnamakan Muhammadiyah.
Berita Terkait
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Pilkada Kembali ke DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Kemunduran Demokrasi?
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar