Suara.com - Sejumlah pakar tampil dalam webinar yang diselenggarakan Political and Public Policy bertajuk "Indonesia Terancam Krisis Pangan."
Ketika berbicara di awal webinar, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan dalam menghadapi kemungkinan krisis pangan akibat pandemi Covid-19, Kementerian Pertanian terus berupaya menjaga ketersediaan stok pangan.
Dia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertanian sebagai salah salah satu garda terdepan dalam upaya penanganan dampak Covid-19, dituntut melakukan langkah nyata untuk menjamin ketersediaan pangan.
Sedangkan pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santoso menyoroti pentingnya sektor pangan dan kaitannya dengan stabilitas politik, kerusuhan sosial, dan isu lainnya.
Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia mengatakan krisis pangan yang pernah terjadi saat rezim Presiden Soekarno dan setelahnya, Presiden Soeharto.
Di era Soekarno, tepatnya setahun setelah Indonesia merdeka, pemerintah saat itu sempat membantu negara India memenuhi kebutuhan pangan. Pada waktu itu, Indonesia mengekspor setengah juta ton beras ke India.
Kemudian sekitar tahun 1950-an, pemerintah mulai meningkatkan produksi pertanian hingga ke target swasembada pangan. Tapi di akhir tahun 1950-an, harga beras meroket karena produksi beras mengalami penurunan.
Dwi mengatakan saat itu krisis pangan mulai menghantui stabilitas politik. Awal mula krisis pangan disebabkan produksi beras menurun hingga akhirnya negara bergantung kepada impor.
“Kita jadi negara di akhir tahun 50-an atau menjelang 60-an, kita menjadi negara impor terbesar di dunia pada saat itu, dengan nilai impor 800 ribu ton sampai 1 juta ton per tahun. Dan ini relatif ironis, karena ketika setelah setahun merdeka kita ekspor,” kata dia.
Baca Juga: Tes Covid DKI Tinggi, Anies Minta Daerah Lain Jalankan Instruksi Jokowi
Food crisis terjadi di Indonesia sampai tahun 1964. Bahkan krisis pangan tersebut memicu terjadinya social unrest di banyak tempat di negeri ini.
“Lalu apakah ini sebenarnya kejadian yang memicu kejadian tahun 65? Kalau kesimpulan kami sih, karena food crysis sebelum tahun 65 ini menduduki posisi penting. Karena apa? Ketika masyarakat lapar segala hal bisa dilakukan,” kata Dwi.
Hal serupa, kata Dwi, terjadi ketika ketika rezim Soeharto berkuasa. Hal tersebut bisa dilihat di tahun 1997, di saat Indonesia mulai bergantung kepada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan.
“Ini kalau kita lihat antara impor dan produksi, tahun 97 Indonesia mengalami kekeringan yang besar, lalu produksi turun relatif tajam, dan kemudian kita melakukan impor beras sepanjang sejarah pada tahun 98 sebesar 6,4 juta ton. Dan memicu krisis besar juga,” kata dia.
Tapi, kata Andreas, pandemi Covid-19 tidak akan sampai membuat Indonesia mengalami krisis pangan sehingga tak perlu takut. Sudah ada antisipasi krisis pangan sebagaimana yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian.
Langkahnya seperti meningkatkan kapasitas produksi dengan mempercepat musim tanam II, mengembangkan lahan rawa dan upaya lainnya.
Berita Terkait
-
Harga Minyak Goreng Makin Mahal, Telur dan Cabai Rawit Bagaimana?
-
Mulai dari Tuban, Pertamina Gulirkan Pasar Murah Bantu Warga Penuhi Kebutuhan Pokok
-
Bapanas Proyeksikan 7 Komoditas Pangan Pokok Bebas Impor pada 2026, Stok Beras Capai 16 Juta Ton!
-
Tolak Usulan JK, Jokowi: Ijazah Asli Sudah Pernah Dipamerkan, Biar Pengadilan yang Memutuskan!
-
Riset Global Soroti Inovasi Pertanian AI dari Indonesia, Disebut Bisa Pulihkan Tanah Rusak
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi