Suara.com - Sejumlah pakar tampil dalam webinar yang diselenggarakan Political and Public Policy bertajuk "Indonesia Terancam Krisis Pangan."
Ketika berbicara di awal webinar, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan dalam menghadapi kemungkinan krisis pangan akibat pandemi Covid-19, Kementerian Pertanian terus berupaya menjaga ketersediaan stok pangan.
Dia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertanian sebagai salah salah satu garda terdepan dalam upaya penanganan dampak Covid-19, dituntut melakukan langkah nyata untuk menjamin ketersediaan pangan.
Sedangkan pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santoso menyoroti pentingnya sektor pangan dan kaitannya dengan stabilitas politik, kerusuhan sosial, dan isu lainnya.
Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia mengatakan krisis pangan yang pernah terjadi saat rezim Presiden Soekarno dan setelahnya, Presiden Soeharto.
Di era Soekarno, tepatnya setahun setelah Indonesia merdeka, pemerintah saat itu sempat membantu negara India memenuhi kebutuhan pangan. Pada waktu itu, Indonesia mengekspor setengah juta ton beras ke India.
Kemudian sekitar tahun 1950-an, pemerintah mulai meningkatkan produksi pertanian hingga ke target swasembada pangan. Tapi di akhir tahun 1950-an, harga beras meroket karena produksi beras mengalami penurunan.
Dwi mengatakan saat itu krisis pangan mulai menghantui stabilitas politik. Awal mula krisis pangan disebabkan produksi beras menurun hingga akhirnya negara bergantung kepada impor.
“Kita jadi negara di akhir tahun 50-an atau menjelang 60-an, kita menjadi negara impor terbesar di dunia pada saat itu, dengan nilai impor 800 ribu ton sampai 1 juta ton per tahun. Dan ini relatif ironis, karena ketika setelah setahun merdeka kita ekspor,” kata dia.
Baca Juga: Tes Covid DKI Tinggi, Anies Minta Daerah Lain Jalankan Instruksi Jokowi
Food crisis terjadi di Indonesia sampai tahun 1964. Bahkan krisis pangan tersebut memicu terjadinya social unrest di banyak tempat di negeri ini.
“Lalu apakah ini sebenarnya kejadian yang memicu kejadian tahun 65? Kalau kesimpulan kami sih, karena food crysis sebelum tahun 65 ini menduduki posisi penting. Karena apa? Ketika masyarakat lapar segala hal bisa dilakukan,” kata Dwi.
Hal serupa, kata Dwi, terjadi ketika ketika rezim Soeharto berkuasa. Hal tersebut bisa dilihat di tahun 1997, di saat Indonesia mulai bergantung kepada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan.
“Ini kalau kita lihat antara impor dan produksi, tahun 97 Indonesia mengalami kekeringan yang besar, lalu produksi turun relatif tajam, dan kemudian kita melakukan impor beras sepanjang sejarah pada tahun 98 sebesar 6,4 juta ton. Dan memicu krisis besar juga,” kata dia.
Tapi, kata Andreas, pandemi Covid-19 tidak akan sampai membuat Indonesia mengalami krisis pangan sehingga tak perlu takut. Sudah ada antisipasi krisis pangan sebagaimana yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian.
Langkahnya seperti meningkatkan kapasitas produksi dengan mempercepat musim tanam II, mengembangkan lahan rawa dan upaya lainnya.
Berita Terkait
-
Polisi Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal: Bukan karena Risiko Kabur, Tapi...
-
Roy Suryo 'Disikat' Polisi, Dicekal ke Luar Negeri Malah Cuma Senyum: Misi di Australia Beres!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa Kasus Korupsi Jalan, ICW Curiga KPK Masuk Angin
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Selidiki Kasus BPKH, KPK Ungkap Fasilitas Jemaah Haji Tak Sesuai dengan Biayanya
-
Ada Terdakwa Perkara Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Tersandung Kasus Petral, Ada Riza Chalid?
-
Skandal Korupsi Ekspor POME: Kejagung Periksa 40 Saksi, Pejabat dan Swasta Dibidik
-
Polisi Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal: Bukan karena Risiko Kabur, Tapi...
-
Misteri Diare Massal Hostel Canggu: 6 Turis Asing Tumbang, 1 Tewas Mengenaskan
-
Lapor ke Mana Pun Tak Direspons, Kisah Wanita Korban Eksibisionisme yang Ditolong Damkar Benhil
-
Brasil Minta Duit Miliaran Dolar Buat Jaga Hutan, tapi Izin Tambang Jalan Terus
-
Korupsi Tax Amnesty: Kejagung Sebut Periksa Sejumlah Nama Sebelum Pencekalan, Termasuk Bos Djarum?
-
Anggaran Bantuan Hukum Warga Miskin di Jember Mengalami Penurunan
-
Detik-detik Tembok Sekolah di Palmerah Roboh: Udah Goyah, Lari Selamatkan Diri dari Api