Suara.com - Sejumlah pakar tampil dalam webinar yang diselenggarakan Political and Public Policy bertajuk "Indonesia Terancam Krisis Pangan."
Ketika berbicara di awal webinar, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan dalam menghadapi kemungkinan krisis pangan akibat pandemi Covid-19, Kementerian Pertanian terus berupaya menjaga ketersediaan stok pangan.
Dia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertanian sebagai salah salah satu garda terdepan dalam upaya penanganan dampak Covid-19, dituntut melakukan langkah nyata untuk menjamin ketersediaan pangan.
Sedangkan pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas Santoso menyoroti pentingnya sektor pangan dan kaitannya dengan stabilitas politik, kerusuhan sosial, dan isu lainnya.
Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia mengatakan krisis pangan yang pernah terjadi saat rezim Presiden Soekarno dan setelahnya, Presiden Soeharto.
Di era Soekarno, tepatnya setahun setelah Indonesia merdeka, pemerintah saat itu sempat membantu negara India memenuhi kebutuhan pangan. Pada waktu itu, Indonesia mengekspor setengah juta ton beras ke India.
Kemudian sekitar tahun 1950-an, pemerintah mulai meningkatkan produksi pertanian hingga ke target swasembada pangan. Tapi di akhir tahun 1950-an, harga beras meroket karena produksi beras mengalami penurunan.
Dwi mengatakan saat itu krisis pangan mulai menghantui stabilitas politik. Awal mula krisis pangan disebabkan produksi beras menurun hingga akhirnya negara bergantung kepada impor.
“Kita jadi negara di akhir tahun 50-an atau menjelang 60-an, kita menjadi negara impor terbesar di dunia pada saat itu, dengan nilai impor 800 ribu ton sampai 1 juta ton per tahun. Dan ini relatif ironis, karena ketika setelah setahun merdeka kita ekspor,” kata dia.
Baca Juga: Tes Covid DKI Tinggi, Anies Minta Daerah Lain Jalankan Instruksi Jokowi
Food crisis terjadi di Indonesia sampai tahun 1964. Bahkan krisis pangan tersebut memicu terjadinya social unrest di banyak tempat di negeri ini.
“Lalu apakah ini sebenarnya kejadian yang memicu kejadian tahun 65? Kalau kesimpulan kami sih, karena food crysis sebelum tahun 65 ini menduduki posisi penting. Karena apa? Ketika masyarakat lapar segala hal bisa dilakukan,” kata Dwi.
Hal serupa, kata Dwi, terjadi ketika ketika rezim Soeharto berkuasa. Hal tersebut bisa dilihat di tahun 1997, di saat Indonesia mulai bergantung kepada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan.
“Ini kalau kita lihat antara impor dan produksi, tahun 97 Indonesia mengalami kekeringan yang besar, lalu produksi turun relatif tajam, dan kemudian kita melakukan impor beras sepanjang sejarah pada tahun 98 sebesar 6,4 juta ton. Dan memicu krisis besar juga,” kata dia.
Tapi, kata Andreas, pandemi Covid-19 tidak akan sampai membuat Indonesia mengalami krisis pangan sehingga tak perlu takut. Sudah ada antisipasi krisis pangan sebagaimana yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian.
Langkahnya seperti meningkatkan kapasitas produksi dengan mempercepat musim tanam II, mengembangkan lahan rawa dan upaya lainnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Akan Sambangi Sejumlah Daerah, Pengamat Soroti Strategi Politik Jangka Panjang
-
PSI Lampung Siaga Satu Sambut Jokowi, Siapkan Agenda Besar Bareng Relawan Gibran
-
Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Lampung Akhir Juni, PSI Sebut Antusiasme Warga Tinggi
-
Harga Pangan Kian Meroket: Cabai Merah Besar Tembus Rp107 Ribu, Beras Ikut Naik
-
Bukan Sekadar Seremonial, Ini Alasan PDIP Wajibkan Lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
Terkini
-
Ritual Ganjil Suami di Kendari: Usai Injak Istri hingga Tewas, Jasad Korban Dimandikan dan Disisir
-
Gudang Limbah Membara di Cikarang, Api Sambar Pemukiman dan Truk
-
Presiden Prabowo: Cahaya Kebijaksanaan Waisak Jadi Fondasi Karakter dan Persatuan Bangsa
-
Cikeas Penuh Karangan Bunga, Para Tokoh Beri Penghormatan Terakhir untuk Ryamizard Ryacudu
-
12 Unit Damkar Berjibaku Jinakkan Kebakaran Gudang Limbah di Rawajulang
-
Remaja Pembunuh Gadis 12 Tahun di Makassar Dijerat Pasal Berlapis, Ibu Korban Desak Hukuman Mati
-
Uang Tunai Rp65 Juta Jadi Abu, Tabungan Lansia di Blora Ludes akibat Kebakaran Rumah
-
Presiden Prabowo Berduka atas Kepergian Jenderal Ryamizard Ryacudu
-
Remaja Putri Tewas Terjebak Saat Api Mengamuk di Bengkel Cikupa
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend