Menteri Luar Negerinya Soekarno dan Soeharto Lebih Unggul dari Era Jokowi

Karier Palar sebagai pengibar bendera NKRI di luar negeri sendiri terus berlanjut. Sejarawan A. B. Lapian dalam Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959 (1996) mengemukakan bahwa selain menjadi Duta Besar RI untuk PBB yang pertama, putra daerah Minahasa ini juga melakoni tugas serupa di India pada 1953 hingga 1956

Pada tahun 1960, konsep 12 mil wiayah perairan dinyatakan konsep kelautan 1939.

Pada zaman kepemimpinan Soeharto, saat itu ada diplomat handal Mochtar Kusumaatmaja. Mochtar menyatakan luas wilayah Indonesia hanya 2.027.087 kilometer persegi tanah diperluas menjadi 5.139.250 atau bertambah banyak 3.166.163 kilometer persegi.

Konsep Nusantara yang dikenal saat ini diadopsi dari era Soekarno. Tahun 1969, Indonesia mengajukan Hukum Selat Kontinental dengan negara tetangga, pada 1973 DPR meloloskan Archipelago Outlook dan dimasukan dalam GBHN, yakni istilah Tanah Air.

Belum lagi Menteri Luar Negeri Ali Alatas yang punya prestasi mentereng, salah satu prestasi spekatkuler yang dibuat Ali sebagai diplomat adalah mewujudkan perdamaian di Kamboja.

Dia bersama PM Kamboja saat itu, Hun Sen, Ali berhasil mengakhiri perang melawan Khmer Merah yang diperkirakan menewaskan antara 1,4 hingga 2,2 juta jiwa warga sipil.

Dalam pemerintahan Soekarno ada tiga politik luar negeri, yakni Menteri Luar Negeri Adam Malik tahun 1966-1978 dan Mochtar Kusumaatmaja 1978-1988 nasionalis-sekuler. Politik luar negeri sebelum Orde Baru. Pertama, periode Revolusi (1945-1949). Kedua, periode Demokrasi Parlementer (1950-1958). Dan ketiga, periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada 2 September 1948, Hatta berpidato di depan kelompok kerja KNIP yang isinya dikenal awal politik bebas aktif.

Hatta berpendapat politik luar negeri Indonesia harus ditentukan oleh kepentingan Indonesia sendiri dan dijalankan dengan situasi dan kenyataan yang dihadapi.

Baca Juga: Disentil Jokowi, Menpora Segera Benahi Sistem Pembinaan Olahraga Nasional

Kabinet pertama 1949-1950, Hatta dianggap arsitek utama politik luar negeri Indonesia dam menolak bersekutu dengan negara adidaya. Kabinet Sukiman dari Masyumi menanda-tangani perjanjian mutual security dengan Amerika Serikat dengan tujuan memperoleh bantuan ekonomi dan politik.

Setelah Irian Barat Politik Luar Negeri Indonesia tetap militan. Soekarno membagi dua menjadi Nefos (New Emercing Forces) dan Oldefos (Old Established Forces) Barat.

Saat Indonesia keluar dari PBB, Soekarno mengajukan dibentuknya Conefo (Confrence of New Emerging) untuk menandingi PBB dan didukung oleh Beijing dan markas di Jakarta dengan poros Beijing-Pyong Yang-Hanoi-Jakarta dengan orientasi anti barat.

Awal Orde Baru terumus politik luar negeri militer (Departemen Pertahanan dan Keamanan HANKAM, Lemhanas, Badan Koordinasi Intelejen Negara (BAKIN) dan Deplu.

Selain Adam Malik, Mochtar Kumumaatmaja, Ali Alatas Indonesia punya diplomat ulung Anwar Sani (dubes di PBB), Hasyim Jalal Ahli Kelautan dan Nana Sutresna.

Keputusan dibuat penasihat Soeharto, Kopkamtib (Jenderal Soemitro), Bakin (Benny Moerdani), CSIS (Ali Moertopo) Bappenas (Ali Wardhana, Widjojo Nitisastro), Deplu (A Malik).