Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati tidak bisa berkata-kata kala mengetahui Presiden Joko Widodo justru menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani kenaikan kasus Covid-19 tertinggi di sembilan provinsi di Indonesia.
Menurutnya, penunjukan Luhut dipandang tidak tepat lantaran bukan merupakan sektor kementerian yang mengurus bidang kesehatan.
Seharusnya, kata Mufidayati, Jokowi jangan sampai mengulang kesalahan dengan penunjukan kepada kementerian yang tidak tepat dalam persoalan penanganan pandemi.
"Speechless, berharap agar negara tidak lagi mengulang kelemahan-kelemahan yang telah terjadi di masa lalu dalam menangani pandemi ini, sebagaimana evaluasi dari dunia international terhadap penanganan pandemi di Indonesia yang memiliki banyak catatan," kata Mufidayati kepada Suara.com, Jumat (18/9/2020).
Mufidayati berharap agar pemerintah dapat serius menangani Covid-19, salah satu caranya ialah dengan menunjuk kementerian atau lembaga yang tepat terkait kesehatan.
"Mitigasi bencana kesehatan ini dikelola dengan lebih baik, melalui penunjukan kementrian yang tepat, kebijakan yang terpadu dari semua sektor mengutamakan atau berbasis penanganan bencana kesehatan dan anggaran yang sangat mencukupi untuk semua kebutuhan rakyat, fasyankes, tenaga medis, tenaga kesehatan, alat kesehatan, obat dan vaksin dalam upaya menghentikan wabah Covid 19," tutur Mufidayati.
Jokowi sebelumnya menunjuk Menko Luhut untuk mendampingi Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang makin meroket.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan Luhut dan Doni nantinya akan membantu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
"Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada menko marves Yaitu Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB yaitu bapak Doni monardo untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan," ujar Wiku dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Selasa (15/9/2020).
Baca Juga: Inggris Laporkan Kenaikan Kasus COVID-19 Hingga 167 Persen!
Kesembilan provisi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua serta Bali.
Wiku menuturkan, pelibatan Luhut dan Doni Monardo diharapkan dapat mengendalikan kasus Covid-19 dengan tiga fokus utama yaitu menurunkan penambahan kasus, meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian provinsi-provinsi tersebut.
"Target yang diharapkan adalah penurunan penambahan kasus harian nomor 1, nomor 2 adalah peningkatan angka kesembuhan dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian," tutur dia.
Wiku menuturkan, Presiden Jokowi memberi target kepada Doni dan Luhut agar dapat mengendalikan kasus Covid-19 di sembilan provinsi itu dalam dua minggu ke depan.
"Diminta oleh Presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu 2 minggu kedepan," ucap dia.
Luhut Memang Ngerti?
Berita Terkait
-
Prabowo Jawab Tudingan Program MBG untuk Pilpres 2029: 'Selalu Berpikir Negatif'
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
UGM Jawab Sentilan Luhut Soal Penelitian: Kalau Riset Sudah Ribuan
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Mendagri: Digitalisasi Bantuan Sosial Dibutuhkan untuk Ketepatan Sasaran Penyaluran
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji