Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) dr Pandu Riono menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk Menko Luhut untuk menangani kenaikan kasus Covid-19 di sembilan provinsi di Indonesia sebagai keputusan yang salah.
Pandu mengatakan seharusnya Jokowi menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai orang yang kompeten di bidang kesehatan untuk memimpin penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Ya itu kan penugasan Luhut, seharusnya yang ditugaskan kementerian yang bertanggung jawab sesuai tupoksinya (Kemenkes). Memangnya Pak Luhut ngerti? ya ngerti, ngerti merintah, tapi kan dia kan tentara," kata Pandu dalam diskusi Pergerakan Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).
Menurutnya kebijakan yang ditempuh saat ini menggunakan pendekatan militerisme untuk mendisiplinkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan, bukan dengan pendekatan kesehatan masyarakat.
"Jadi sekarang ini manajemennya, kalau kita lihat rencananya operasi, bahasa operasi yustisi, operasi ini itu, ini bahasa militer, ini tidak bisa seperti itu," ucapnya.
Lebih lanjut, Pandu menilai pandemi ini akan terus berlarut-larut terjadi di Indonesia jika penanganan yang dilakukan pemerintah tetap seperti ini.
"Selama pemerintahan Pak Jokowi ini beliau akan menghadapi pandemi dan dampaknya, kalau pandeminya bisa diselesaikan sampai 2022, dampaknya akan sampai panjang sekali, sampai presiden yang akan datang juga masih menghadapi dampak dari pandemi ini, makanya jangan jadi presiden dulu, berat bebannya," pungkas Pandu.
Menkes ke Mana?
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai yang seharusnya muncul di garda terdepan itu ialah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Baca Juga: Inggris Laporkan Kenaikan Kasus COVID-19 Hingga 167 Persen!
Dicky menilai pengalaman penanganan pandemi Covid-19 dalam enam bulan ke belakang itu semestinya sudah cukup untuk menjadi pembelajaran. Bahwa pengendalian pandemi itu harus dipimpin oleh sektor kesehatan.
"Menteri Kesehatan yang harus menjadi... dengan seluruh jajarannya yang menjadi orang yang berada di pihak terdepan dalam mengendalikan pandemi ini," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Kamis (17/9/2020).
Prinsipnya, Presiden Jokowi itu menjadi pemimpin pasukan karena menjadi kepala negara yang memantau langsung penanganan pandemi. Akan tetapi menurut Dicky, seharusnya Terawan lah yang menjadi komandan hariannya.
Kalau hal tersebut tidak dilakukan, maka yang terjadi hanya trial error.
"Saya juga tidak melihat ini bermanfaat untuk Indonesia karena berarti kita tidak memperkuat sistem kesehatan yang kita miliki," tuturnya.
Dicky juga menyayangkan cara tersebut karena pandemi Covid-19 ini bukanlah cobaan yang hanya sekali terjadi. Maka menurutnya butuh banyak kesiapan salah satunya pengalaman dalam pengendalian pandemi.
Berita Terkait
-
Prabowo Jawab Tudingan Program MBG untuk Pilpres 2029: 'Selalu Berpikir Negatif'
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
UGM Jawab Sentilan Luhut Soal Penelitian: Kalau Riset Sudah Ribuan
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Mendagri: Digitalisasi Bantuan Sosial Dibutuhkan untuk Ketepatan Sasaran Penyaluran
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional