Suara.com - Partai Demokrat memilih keluar atau walk out dari rapat paripurna saat tengah membahas rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja pada Senin (6/10/2020) malam.
Partai berlambang mercy itu pun kian geram saat melihat video pimpinan DPR sengaja mematikan mik yang digunakan anggota Irwan Fecho ketika masih berbicara.
Potongan video Ketua DPR RI Puan Maharani sedang dibisikan oleh Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin lalu mematikan mik anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan tengah beredar luas di media sosial.
Video itu juga disinggung oleh politikus Partai Demokrat lainnya.
Seperti yang disampaikan oleh Andi Arief melalui akun Twitternya @AndiArief__ pada Senin (5/10/2020).
Sembari mengunggah video, Andi menyinggung aksi Puan yang tidak memberikan Irwan kesempatan untuk menyelesaikan pendapatnya. Padahal menurut Andi, Puan pun pernah merasakan hal yang sama namun tidak sampai miknya kemudian dimatikan.
"Anggota Fraksi Demokrat sedang bicara, tiba-tiba mic dimatikan. Dulu kau menangis saja kami berikan tampungannya dalam wajan-wajan penghormatan. Puan Marahani," kata Andi.
Kemudian Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Imelda Sari juga turut mengunggah video serupa dalam akun Twitternya.
Ia menyinggung atas sikap Puan.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Sah, Amnesty: Potensi Lahirnya Krisis HAM Baru
"Gambar berbicara, saat Anggota @FPD_DPR Irwan Fecho bicara menyampaikan sikap anggota, mic dimatikan oleh Pimpinan DPR . This is democracy??!," ujar Imelda melalui @isari68 pada Senin (5/10/2020).
Demokrat Walk Out
Proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di dalam rapat paripurna DPR RI, Senin kemarin sempat diwarnai ketegangan. Kali ini, perdebatan lebih riuh lantaran diselingi dengan teriakan para wakil rakyat.
Keriuhan itu bahkan membuat Fraksi Partai Demorkat walk out dari paripurna. Adapun keriuhan terjadi usai sembilan fraksi menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja.
Adapun perdebatan terjadi saat Fraksi Partai Demokrat meminta kembali untuk menyampaikan pendapat mereka. Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman dalam interupsinya meminta waktu satu menit. Tetapi hal itu tidak mendapat persetujuan.
Pantauan Suara.com di ruang rapat, Benny yang duduk di barisan depan bahkan sampai berdiri saat menyampaikan interupsi. Saat yang sama, anggota dari fraksi lainnnya melakukan protes dengan berteriak.
Berita Terkait
-
Gaji DPR Turun Drastis, Dasco: Beban Negara Berkurang, Legislator Bekerja Lebih Baik
-
Rangkul Tokoh Publik, Puan Maharani Minta Maaf! DPR Janji Transformasi Usai Gelombang Protes
-
Puan Maharani Pimpin Reformasi DPR; Gebrakan Awal, Tuntutan Publik Menyusul?
-
Didemo Sana Sini, Puan Bersiap Hapus Tunjangan Rumah DPR, Kunker Disetop!
-
Kumpulkan Para Pimpinan Fraksi di Senayan, Puan: Saya Akan Pimpin Reformasi DPR
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO