Suara.com - Pakar psikologi politik Hamdi Muluk mengharapkan tokoh publik memberikan contoh yang baik, bukan malah melakukan provokasi terhadap massa dengan menyebarkan hoaks.
"Kita berharap tokoh-tokoh ini bersikap seperti negarawan, memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, mementingkan negara dulu. Kalau dia sendiri tukang kompor ya repot, apalagi follower-nya banyak, umatnya banyak,” ujar Hamdi Muluk, Jumat (9/10/2020).
Apalagi, kata dia, provokasi biasanya terkait dengan dua hal utama, yakni hoaks atau fake news, kemudian dilanjutkan ke teori konspirasi.
Menurut dia berita-berita bohong ini adalah yang paling sering, baru kemudian teori konspirasi, jika keduanya digabungkan untuk kemudian digiring ke arah provokasi.
Dia menuturkan bahwa masyarakat harusnya disadarkan, diajak untuk berpikir cerdas agar tidak cepat percaya hoaks dan teori-teori konspirasi.
Ia mengingatkan pentingnya mengecek dulu kebenaran dari berita-berita yang ada, karena dengan teknologi sekarang hal tersebut bisa dimuat degan mudah.
"Bisa saja itu diedit sedikit-sedikit kemudian dimasukkan ke grup WA, ke sosmed. Covid sekarang juga gitu, anjuran pemerintah untuk pakai masker dan jaga jarak mereka malah bilang ’Covid itu tidak ada, konspirasi, akal-akalan China dan Yahudi biar kita wajib vaksin’, katanya. Kan seperti itu berita yang beredar," ujar Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
Hamdi Muluk menyarankan agar informasi yang ada itu diimbangi untuk menangkalnya.
Koordinator Program Master dan Doktoral di Fakultas Psikologi UI itu menyarankan literasi digital penting untuk dilakukan sedini mungkin, sejak dari TK.
Baca Juga: Hamdi Muluk Sebut Lembaga Survei Bantu Publik Tentukan Pilihan Saat Pemilu
Karena. katanya, media sosial ini sangat susah sekali dikontrol dibandingkan dengan media-media yang lain. Karena sekarang medan pertempurannya adalah di internet, di media sosial.
"Kominfo, Badan Siber, BNPT, polisi dan badan-badan keamanan itu harus melakukan monitoring dan sebisa mungkin ditangkal meskipun memang sulit. karena memang ini tantangan-nya sekarang. Nah Kominfo dan Badan Siber perlu untuk memantau ini, mana yang perlu dimatikan dan seterusnya," kata dia.
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Mubahalah: Ahmad Dhani hingga Rizieq Shihab, Kini Syekh Ahmad Al Misry Ditantang
-
Laras: Yang Mulia, Mohon Bebaskan Saya dan Tunjukkan Negara Ruang Aman untuk Perempuan Bersuara
-
Rangkul Tokoh Publik, Puan Maharani Minta Maaf! DPR Janji Transformasi Usai Gelombang Protes
-
Pendidikan 7 Tokoh Publik Perumus "17+8 Tuntutan Rakyat", dari PTN Ternama hingga Harvard
-
Nama Cak Imin dan Mendes Diseret Yusril di Sidang MK, Bandingkan Politisisasi Bansos dan Dana Desa
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Berapa Harga Sepatu Lari Ortuseight Ori? Ini 5 Pilihan Bagus untuk Daily Run
Pilihan
Terkini
-
Donald Trump Pede Akan Umumkan Kemenangan Mutlak Perang dengan Iran
-
DPR Bersiap Sahkan RUU Polri Hari Ini, Keputusan Final Ditentukan di Paripurna
-
Jual Mobil Demi Keliling Dunia, Pesepeda Wanita Iran Ini Ungkap Rahasia Bahagia Lewat 'Slow Life'
-
Ayatollah Mojtaba Khamenei: Rezim Zionis Goyang, Tunggu Beberapa Hari Lagi Berakhir
-
Berapa Korban Gempa Filipina? Ini Update Terbaru Per 9 Juni 2026
-
Bos Maktour Kembali Dipanggil KPK Usai Anak Buahnya Ditahan
-
Kilang Petrokimia Mahshahr Iran Jadi Sasaran Rudal Balasan Zionis Israel
-
12 Korupsi Sepanjang Tahun 2026: Rasuah Merajalela, Terbaru Bupati Muara Enim
-
Krisis Pascagempa Filipina, Warga Mindanao Bertahan di Tengah Pemadaman Listrik Massal
-
KPK Lebih Dulu Selidiki Kasus Korupsi MBG Sebelum Kejagung Tetapkan Tersangka