Momen lain yang disebutkan Ulil, waktu dua ormas Islam besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, meminta agar pelaksanaan pilkada serentak akhir tahun 2020 ditunda karena pandemi, Presiden Jokowi tak peduli.
"Ia jalan terus, as if nothing happens," kata Ulil.
Momen terakhir: Presiden Jokowi meninggalkan ibu kota ketika buruh dan mahasiswa demo atas pengesahan UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020). "Yang ironis, Presiden pergi ke Kalteng untuk, antara lain, melakukan hal yang begitu remeh: menengok bebek," katanya.
Menurut Ulil momen-momen tersebut menegaskan komunikasi politik yang dilakukan Presiden amat buruk. "Buruk sekali."
Menilai serangkaian tindakan Presiden Jokowi dalam beberapa bulan terakhir, sejak November tahun 2019, Ulil melihat suatu pola yang relatif ajeg, yaitu: "Presiden makin terputus dari realitas masyarakat. Dia hanya mau peduli pada ambisi-ambisi besarnya."
Jika Presiden Jokowi bersikap seperti ini terus-menerus sampai akhir jabatan, Ulil khawatir dia hanya akan mencicil secara akumulatif ketidak-percayaan publik dari waktu ke waktu. Itu sebabnya, Ulil menyarankan siapapun yang ada di lingkaran dalam Presiden, harus ada yang mengingatkan. "Ini ndak bener."
"Pak Jokowi, plis bersikaplah lebih rendah hati. Dengarkan suara orang-orang yang memprotes kebijakan Anda. Tak ada gunanya mengejar ambisi untuk menyelesaikan proyek-proyek besar yang ambisius, tapi mengabaikan suara publik. Nuwun sewu, Pak Presiden."
Jokowi menegur semua menterinya terungkap setelah disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Khusus dalam konteks omnibus law Cipta Kerja memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan Presiden juga sangat tahu. Kami semuanya ditegur oleh presiden bahwa komunikasi publik kita sangat jelek. Untuk itu ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," ujar Moelodko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Baca Juga: Usai Debat dengan Ulil Soal Revolusi, Rustam Kembali Didebat Partai Socmed
Istana mengatakan akibat komunikasi publik yang jelek, terutama menyangkut substansi UU Cipta Kerja, timbul gelombang protes.
Moeldoko mengakui perkembangan teknologi komunikasi membikin pemerintah kewalahan, terutama menghadapi disinformasi dan hoaks di media sosial.
"Di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks," kata dia.
Moeldoko mengatakan kini para menteri mulai memperbaiki gaya komunikasi untuk menyampaikan pesan supaya benar-benar sampai ke masyarakat.
Istana mengatakan akibat komunikasi publik yang jelek, terutama menyangkut substansi UU Cipta Kerja, timbul gelombang protes.
Moeldoko mengakui perkembangan teknologi komunikasi membikin pemerintah kewalahan, terutama menghadapi disinformasi dan hoaks di media sosial.
Berita Terkait
-
Kenapa Ustaz Abdul Somad Tak Pernah Mau Jadi Imam Salat Minta Hujan?
-
Tuai Kontroversi, Gus Ulil Bolehkan Suap-Menyuap Demi Dapatkan Hak
-
Aktivis Penolak Tambang Raja Ampat Dicap Wahabi, Ferry Irwandi Skakmat Gus Ulil: Sesat Pikir!
-
Dari Wahabi ke Oligarki, Ketua PBNU Gus Ulil Tuduh Aktivis Lingkungan Didanai Amerika
-
Akun Aktivis Greenpeace Indonesia Diretas Usai Debat Tolak Aktivitas Tambang dengan Ketua PBNU
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Pengamat Sorot Kasus Tata Kelola Minyak Kerry Chalid: Pengusaha Untungkan Negara Tapi Jadi Terdakwa
-
Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya di Balik Kunjungan ke Moskow Bertemu Putin
-
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Sebut Terkait Suap Proyek
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an