Momen lain yang disebutkan Ulil, waktu dua ormas Islam besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, meminta agar pelaksanaan pilkada serentak akhir tahun 2020 ditunda karena pandemi, Presiden Jokowi tak peduli.
"Ia jalan terus, as if nothing happens," kata Ulil.
Momen terakhir: Presiden Jokowi meninggalkan ibu kota ketika buruh dan mahasiswa demo atas pengesahan UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020). "Yang ironis, Presiden pergi ke Kalteng untuk, antara lain, melakukan hal yang begitu remeh: menengok bebek," katanya.
Menurut Ulil momen-momen tersebut menegaskan komunikasi politik yang dilakukan Presiden amat buruk. "Buruk sekali."
Menilai serangkaian tindakan Presiden Jokowi dalam beberapa bulan terakhir, sejak November tahun 2019, Ulil melihat suatu pola yang relatif ajeg, yaitu: "Presiden makin terputus dari realitas masyarakat. Dia hanya mau peduli pada ambisi-ambisi besarnya."
Jika Presiden Jokowi bersikap seperti ini terus-menerus sampai akhir jabatan, Ulil khawatir dia hanya akan mencicil secara akumulatif ketidak-percayaan publik dari waktu ke waktu. Itu sebabnya, Ulil menyarankan siapapun yang ada di lingkaran dalam Presiden, harus ada yang mengingatkan. "Ini ndak bener."
"Pak Jokowi, plis bersikaplah lebih rendah hati. Dengarkan suara orang-orang yang memprotes kebijakan Anda. Tak ada gunanya mengejar ambisi untuk menyelesaikan proyek-proyek besar yang ambisius, tapi mengabaikan suara publik. Nuwun sewu, Pak Presiden."
Jokowi menegur semua menterinya terungkap setelah disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Khusus dalam konteks omnibus law Cipta Kerja memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan Presiden juga sangat tahu. Kami semuanya ditegur oleh presiden bahwa komunikasi publik kita sangat jelek. Untuk itu ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," ujar Moelodko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Baca Juga: Usai Debat dengan Ulil Soal Revolusi, Rustam Kembali Didebat Partai Socmed
Istana mengatakan akibat komunikasi publik yang jelek, terutama menyangkut substansi UU Cipta Kerja, timbul gelombang protes.
Moeldoko mengakui perkembangan teknologi komunikasi membikin pemerintah kewalahan, terutama menghadapi disinformasi dan hoaks di media sosial.
"Di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks," kata dia.
Moeldoko mengatakan kini para menteri mulai memperbaiki gaya komunikasi untuk menyampaikan pesan supaya benar-benar sampai ke masyarakat.
Istana mengatakan akibat komunikasi publik yang jelek, terutama menyangkut substansi UU Cipta Kerja, timbul gelombang protes.
Moeldoko mengakui perkembangan teknologi komunikasi membikin pemerintah kewalahan, terutama menghadapi disinformasi dan hoaks di media sosial.
Berita Terkait
-
Giliran PBNU Tegaskan Pelapor Pandji Pragiwaksono Bukan Organ Resmi: Siapa Mereka?
-
Kenapa Ustaz Abdul Somad Tak Pernah Mau Jadi Imam Salat Minta Hujan?
-
Tuai Kontroversi, Gus Ulil Bolehkan Suap-Menyuap Demi Dapatkan Hak
-
Aktivis Penolak Tambang Raja Ampat Dicap Wahabi, Ferry Irwandi Skakmat Gus Ulil: Sesat Pikir!
-
Dari Wahabi ke Oligarki, Ketua PBNU Gus Ulil Tuduh Aktivis Lingkungan Didanai Amerika
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua