Suara.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati ikut menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan sumbangsih anak muda kekinian yang dinilai hanya bisa berdemo hingga melakukan perusakan.
Terkait hal itu, Asfinawati mengingatkan agar Megawati untuk tidak menggeneralisir aksi demonstrasi dengan kericuhan. Sebab, Asfinawati menyebut bahwa banyak unjuk rasa yang memprotes terhadap Omnibus Law - Undang Undang Cipta Kerja dikakukan secara damai.
"Ada logika melompat dan menggeneralisir kalau demo kerap berujung kerusuhan dan yang merusak pasti yang berdemonstrasi. Padahal banyak sekali orang berdemonstrasi dan tidak melakukan kekerasan," kata Asfinawati kepada Suara.com, Jumat (30/10/2020).
Dia mengatakan, fakta itu diperkuat dengan hasil investigasi Mata Najwa bertajuk '62 Menit Operasi Pembakaran Halte Sarinah l Buka Mata' yang disiarkan pada Rabu (28/10) lalu.
Dalam video berdurasi 9 menit, 58 detik yang diunggah di akun YouTube Narasi Newsroom itu, dapat dipastikan bahwa pelaku perusak dan pembakar Halte Transjakarta Sarinah bukanlah bagian dari demostran. Melainkan diduga dari kelompok tertentu yang terorganisir dan dengan sengaja ingin menciptakan kericuhan.
"Itu menguatkan pembakaran halte bukan dilakukan oleh pendemo. Dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke tim advokasi memang penangkapan sebagian besar random, yaitu yang ikut aksi, bukan karena melakukan kekerasan. Karena itu sebagian besar kan dibebaskan," ujarnya.
Peristiwa Kuda Tuli
Asfinawati lantas mengingatkan kembali kepada Megawati terkait peristiwa Kuda Tuli, 27 Juli 1996. Peristiwa penyerangan terhadap Kantor DPP PDI (sebelum berganti menjadi PDI-P) di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat itu diketahui bermula atas adanya dualisme di tubuh PDI.
Ketika itu Ketua Umum PDI versi Kongres Medan, Soerjadi menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI yang dikuasai Ketua Umum PDI versi Kongres Surabaya, yakni Megawati.
Baca Juga: Asfinawati Sindir Fadjroel Rachman: Saat Orba Ikut Demo, Gak Ke Pengadilan?
Peristiwa penyerbuan yang menyebabkan lima orang meninggal dunia itu diduga kuat melibatkan unsur militer di bawah pemerintahan Orde Baru. Sebab, Presiden Soeharto ketika itu tidak menyukai atau merestui PDI dipimpin oleh Megawati.
Sementara itu, menurut Asfinawati, tumbangnya rezim Orde Baru sebagaimana diketahui tidak lain berkat perjuangan mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat lainnya turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi. Hingga akhirnya, Soeharto pun mundur dari jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998.
Atas hal itu, Asfinawati pun menyindir Megawati untuk kembali mengingat betapa pentingnya aksi demonstrasi tersebut. Sebab, berkat perjuangan di jalanan tersebut kekinian Megawati dan PDI turut menikmatinya hingga menjadi partai penguasa.
"Kalau tidak ada demonstrasi, Orde Baru yang berada d balik penyerangan kantor PDI di tahun 96 enggak akan tumbang. Saat 96 itu kan banyak korban," tegas Asfinawati.
Omong Kosong
Asfinawati juga menilai pernyataan Megawati yang menyarankan agar pihak-pihak yang tidak setuju dengan Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR RI hanyalah omong kosong belaka. Sebab, apa yang disarankan oleh Megawati itu sejatinya telah dilalui tanpa hasil.
Tag
Berita Terkait
-
Menolak Takut! 30 Hari Tragedi Air Keras Andrie Yunus, Aktivis Tandai Lokasi Penyiraman Pakai Mural
-
Dugaan Kuasa Hukum Soal Kasus Andrie Yunus: Operasi Intelijen Libatkan 16 Orang
-
Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras
-
Komnas HAM Nilai Kasus Andri Yunus Penuhi Unsur Pelanggaran HAM, Tapi Tunggu Keputusan Internal
-
YLBHI Soroti Kejanggalan Kasus Andrie Yunus, Pelaku Diduga Hanya Pelaksana
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
Terkini
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028
-
Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba
-
Unggah Foto AI Dipeluk Yesus, Donald Trump Ingin Dianggap sebagai Mesias
-
Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK
-
Resmi, UBL Pecat Dosen Terduga Pelaku Pelecehan Mahasiswi