Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira enggan menanggapi lebih jauh perihal video viral di TikTok yang diduga telah menghina Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam video tersebut, keduanya disebut sebagai keturunan binatang.
Kendati ogah berkomentar banyak terkait apa langkah PDI Perjuangan menanggapi video tersebut, Andreas meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mem-block akun TikTok pembuat konten hinaan kepada Jokowi dan Puan.
"TikTok gak perlu dikomentari. Tugas Kominfo block saja akun TikTok tersebut," kata Andreas.
Tidak hanya akun TikTok pembuat hinaan kepada Jokowi dan Puan, Andreaa meminta Kominfo juga melakukam penyaringan konten dan block akun-akun media sosial yang kedapatan membuat dan menyebarkan ujaran kebencian atau hinaan.
"Memang sudah tugasnya (Kominfo)," kata Andreas.
Sebelumnya, warganet dihebohkan dengan beredarnya video TikTok yang diduga telah menghina Presiden Jokowi dan Puan Maharani.
Dari video yang diunggah akun TikTok @acygacalfarucha, Jokowi dan Puan disebut merupakan keturunan binatang.
Tak hanya di TikTok, video tersebut kemudian tersebar di platform media sosial lain. Seperti di Instagram, video itu diunggah ulang oleh @memomedsos pada Minggu (22/11/2020).
Baca Juga: Rizieq Tolak Tes Swab Langgar Perda Covid, PDIP: Anies Jangan Tebang Pilih!
"Viral Video Penghinaan Terhadap Presiden di TikTok," tulis @memomedsos.
Dalam video tersebut tampak dua foto yang memperlihatkan Puan Maharani dan Jokowi. Foto Puan tampak sedang bersama beberapa orang.
Sementara Jokowi terlihat bersama Wapres Maruf Amin dan Sekretariat Kabinet Pramono Anung sedang masuk ruang rapat di Istana.
Lalu terdapat tulisan "ini keturunan anjing babi" yang tertera di tengah-tengah bingkai video tersebut.
Saat ditelusuri, akun Tiktok @acygacalfarucha tidak dapat ditemukan. Namun akun TikTok @keze_12 menggunggah ulang video tersebut dengan narasi yang menghina Jokowi.
Video tersebut ramai mendapat respon warganet. Rata-rata warganet menyayangkan sikap pencipta video tersebut. Mereka pun meminta pihak berwajib untuk segera menangkapnya.
Berita Terkait
-
Finish 10K BorMar 2025 dalam 81 Menit, Hasto Kristiyanto Lampaui Capaian Pribadi: Merdeka!
-
Hasto Kristiyanto Ikut Start 10K BorMar 2025: Mencari Daya Juang di Bawah Keagungan Borobudur
-
Ikut Borobudur Marathon, Hasto PDIP: Mens Sana in Corpore Sano Harus Jadi Budaya
-
Ribka Tjiptaning dari Partai Apa? Dipolisikan Buntut Ucapannya Soal Soeharto
-
Panas di Senayan: Usulan BPIP Jadi Kementerian Ditolak Keras PDIP, Apa Masalahnya?
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi
-
Muhammad Rullyandi Sebut Polri Harus Lepas dari Politik Praktis, Menuju Paradigma Baru!