Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengklaim penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 aman dari penularan virus Corona (Covid-19).
Meski demikian, ia meminta masyarakat untuk tetap waspada lantaran tahapan Pilkada yang masih belum selesai.
Mahfud mengungkapkan kalau sebelum diputuskan digelar di tengah pandemi Covid-19, penyelenggaraan Pilkada Serentak banyak dikritik beragam elemen masyarakat karena dikhawatirkan akan menjadi klaster penyebaran virus. Akan tetapi, Mahfud meyakini kalau anggapan tersebut tidak terbukti.
Sebab, ia melihat banyaknya laporan dari seluruh daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 di mana pelaksanaan protokol kesehatan tetap dijalankan selama pencoblosan berlangsung.
"Tetapi seperti dilihat dari data yang disampaikan oleh Dokter Dewi tadi berdasar hasil olahan informasi ke Pusat Pengendalian Covid-19 di BNPB itu ternyata tidak ada bedanya tren perkembangan Covid-19 ini antara daerah yang melakukan Pilkada dan non-Pilkada," kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Rabu (9/12/2020).
Menurut Mahfud, jumlah kasus Covid-19 di daerah yang tidak menggelar Pilkada justru lebih banyak ketimbang daerah-daerah yang menggelarnya. Sehingga ia beranggapan kalau pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak harus ditakutkan menjadi klaster Covid-19.
Apalagi ia mengklaim kalau di setiap daerah sudah menerapkan beragam protokol kesehatan dari sejak tahapan awal hingga hari pencoblosan pada 9 Desember 2020.
Meski demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut meminta masyarakat untuk tetap waspada. Pasalnya, jalannya tahapan Pilkada Serentak 2020 masih panjang hingga penetapan akhir.
"Oleh sebab itu teruskan kewaspadaan seperti yang sudah kita lakukan selama ini yang pertama yang ada dua tantangan yang ke depan harus dihadapi pertama penyebaran Covid-19, penyebaran Covid-19 itu akan terus terjadi dan harus dikendalikan sampai batas tertentu."
Baca Juga: Pilkada 2020: Pesta Demokrasi dalam Bayang-bayang Pandemi Covid-19
Berita Terkait
-
Mahfud MD Soroti Masa Depan Demokrasi: Vonis Rudi S. Kamri Keliru, RUU Disinformasi Jangan Ujug-ujug
-
Mahfud MD Yakin Ada Korupsi di Kasus Kuota Haji: Feeling Saya Mengatakan Pasti Ada
-
Nadiem Ngaku Tak Untung Sepeserpun, Mahfud MD: Korupsi Tak Harus Terima Uang
-
Mahfud MD Soroti Sidang Nadiem: Tidak Fair Terdakwa Belum Terima Audit BPKP
-
Mahfud MD Sebut Kapolri Akui Rekrutmen Polri Ada Titipan: Dibuat Kuota Khusus untuk Masukkan Orang
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
Terkini
-
Jakarta Siaga Banjir, Pramono Anung Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 1 Februari 2026
-
KPK Periksa 17 Saksi Kasus Dugaan Suap Pajak PT Wanatiara Persada, Termasuk Sang Direktur
-
RUU PPI Masuk Prolegnas, WALHI Nilai Negara Masih Gagal Membaca Krisis Iklim
-
Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Prabowo, Budisatrio Djiwandono Tanggapi Begini
-
Diduga Tak Profesional, Tiga Kepala Kejaksaan Negeri Diperiksa Jamintel Kejagung
-
Oknum Polisi Anggota Polda DIY Diduga Aniaya Kekasih hingga Masuk RS, Aksi Terekam CCTV
-
Sudirman Said Luncurkan Pusat Studi Keberlanjutan UHN untuk Jawab Tantangan Krisis Iklim
-
Skandal Kuota Haji, Staf Asrama Haji Bekasi Diperiksa KPK
-
Viral Pemotor Merokok Pukul Penegur di Palmerah, Pelaku Catut Nama Polisi
-
Peluang Emas Lulusan SMK: Perusahaan Raksasa Rusia Tawarkan Gaji Rp43 Juta, Pemerintah RI Buka Jalan