Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Penyematan jabatan pimpinan partai kepada Moeldoko dianggap bisa menjatuhkan citra Presiden Joko Widodo atau Jokowi apabila hasil KLB tersebut dinyatakan ilegal.
Penyelenggaraan KLB dilakukan oleh sederet tokoh pendiri partai Demokrat. Posisi mereka berada di luar kelompok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terpilih berdasarkan hasil sidang Kongres V Partai Demokrat pada Maret 2020.
Apabila hasil KLB dianggap sah, pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Iman menilai hal tersebut bakal membuka jalur bagi Moeldoko ke kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Jika memperoleh pengesahan dari Kemenkumham maka akan menaikkan posisi tawarnya di hadapan presiden," kata Arif saat dihubungi Suara.com, Jumat.
Tetapi, apabila jabatan Ketum Partai Demokrat yang diberikan kepada Moeldoko tidak sah secara negara, maka akan berdampak buruk bagi Jokowi.
"Jadi beban karena predikat ketum partai ternyata ilegal sehingga bisa menurunkan citra dan kepercayaan publik pada Jokowi," tuturnya.
"Kalau enggak memperoleh berarti KLB tersebut dianggap pemerintah khususnya Kemenkumham bodong atau cacat prosedur."
Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, berhasil melengserkan kubu Cikeas. KLB Demokrat tersebut digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Hasilnya, Ketua Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi KLB yang digelar Jumat (5/3/2021).
Baca Juga: Demisionerkan AHY, Ketum Moeldoko Versi KLB Segera Didaftarkan ke Kemkumham
"Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) Dr Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa periode 2021-2025," kata pimpinan sidang yang dibacakan Jhoni Allen, dikutip dari SuaraSumut.com.
Sebelumnya, peserta KLB mengusulkan dua nama untuk kandidat Ketum Demokrat. Masing-masing, Marzuki Alie dan Moeldoko.
Berita Terkait
-
Moeldoko Sentil Pemerintah Terkait Nasib Subsidi Mobil Listrik yang Bikin Konsumen Bingung
-
Pengamat Sebut Akan Bawa PSI ke Senayan, Agenda Jokowi Keliling Indonesia Bukan Silaturahmi Biasa
-
Moeldoko: Pakai Mobil Listrik Lebih Hemat, Biaya BBM dari Rp 6 Juta Jadi Rp 800 Ribu
-
Disebut Danai Ijazah Palsu Jokowi, Jusuf Kalla Laporkan Pencemaran Nama Baik
-
Perbedaan Mencolok Hampers Jokowi dan Prabowo: Camilan Tradisional vs Bahan Dapur
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 3 HP Xiaomi dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- Klasemen Piala AFF U-19: Timnas Indonesia Wajib Menang Besar atas Timor Leste demi Gusur Vietnam
Pilihan
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
Terkini
-
Siap-siap! Tarif Transjabodetabek Naik Hingga Rp15 Ribu, Bukan Lagi Rp3.500
-
Jadi Kasus Langka, Peneliti UGM Beberkan Hasil Penelitian Kebakaran Misterius Sleman
-
Singapura Beri Jalan, KPK Targetkan Ekstradisi Paulus Tannos Rampung Cepat
-
Bantah Sembunyi, Silmy Karim Ngaku Cuma Jalani Agenda Biasa Saat Jadi Buruan KPK
-
Harga MinyaKita Bakal Naik, DPR Warning Pemerintah: Jangan Biarkan Penimbun Ambil Untung
-
Bakal Jadi Presiden Rusia Sampai 2036, Vladimir Putin: Hanya Tuhan yang Tahu
-
Saling Sikut DPR vs Pemerintah Soal Komposisi Anggota Kompolnas di Draf RUU Polri
-
Polisi Masuk ke Sektor Gizi Nasional? Simak Poin-Poin Usulan Pemerintah dalam Revisi UU Polri
-
Open House Sekolah Rakyat Jambi, Gus Ipul Tegaskan Pentingnya Data yang Akurat dan Sasaran Tepat
-
Bukan Tanpa Alasan! KPK Jelaskan Kehadiran Brimob Bersenjata saat Geledah Rumah Silmy Karim