Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Penyematan jabatan pimpinan partai kepada Moeldoko dianggap bisa menjatuhkan citra Presiden Joko Widodo atau Jokowi apabila hasil KLB tersebut dinyatakan ilegal.
Penyelenggaraan KLB dilakukan oleh sederet tokoh pendiri partai Demokrat. Posisi mereka berada di luar kelompok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terpilih berdasarkan hasil sidang Kongres V Partai Demokrat pada Maret 2020.
Apabila hasil KLB dianggap sah, pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Iman menilai hal tersebut bakal membuka jalur bagi Moeldoko ke kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Jika memperoleh pengesahan dari Kemenkumham maka akan menaikkan posisi tawarnya di hadapan presiden," kata Arif saat dihubungi Suara.com, Jumat.
Tetapi, apabila jabatan Ketum Partai Demokrat yang diberikan kepada Moeldoko tidak sah secara negara, maka akan berdampak buruk bagi Jokowi.
"Jadi beban karena predikat ketum partai ternyata ilegal sehingga bisa menurunkan citra dan kepercayaan publik pada Jokowi," tuturnya.
"Kalau enggak memperoleh berarti KLB tersebut dianggap pemerintah khususnya Kemenkumham bodong atau cacat prosedur."
Sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, berhasil melengserkan kubu Cikeas. KLB Demokrat tersebut digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Hasilnya, Ketua Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi KLB yang digelar Jumat (5/3/2021).
Baca Juga: Demisionerkan AHY, Ketum Moeldoko Versi KLB Segera Didaftarkan ke Kemkumham
"Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) Dr Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa periode 2021-2025," kata pimpinan sidang yang dibacakan Jhoni Allen, dikutip dari SuaraSumut.com.
Sebelumnya, peserta KLB mengusulkan dua nama untuk kandidat Ketum Demokrat. Masing-masing, Marzuki Alie dan Moeldoko.
Berita Terkait
-
Perbedaan Mencolok Hampers Jokowi dan Prabowo: Camilan Tradisional vs Bahan Dapur
-
Moeldoko Kenang Try Sutrisno: Sosok Panglima Agitator yang Bakar Semangat Prajurit
-
Qodari Ungkap Perbedaan KSP Era Baru: Lebih Fokus pada Verifikasi Lapangan dan Pendekatan Holistik
-
Rekam Jejak Abraham Samad, Kini Terjerat Isu Ijazah Palsu Jokowi
-
Jokowi Bilang SBY Negarawan, Demokrat Anggap Polemik 'Partai Biru' Selesai
Terpopuler
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
5 Fakta Gugurnya 3 Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian PBB di Lebanon
-
Pemerintah Berduka 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Minta Kewaspadaan Ditingkatkan
-
Modal Air Detergen, Komplotan 'Black Dollar' di Meruya Libas Uang WN Korea Rp1,6 Miliar
-
Wamendagri Warning ASN: WFH Bukan Berarti Libur, Pelayanan Publik Jangan Sampai Terganggu!
-
Pengamat UGM Nilai Keputusan Tahan Harga BBM Tepat, Jaga Daya Beli di Tengah Tekanan Global
-
Pramono Akui Laporan JAKI Banyak Mandek, Kasus Zebra Cross Tebet Disorot
-
Mantan Kades Rindu Hati Dituntut 4,5 Tahun Penjara, Kasus Dana Desa Rugikan Negara Rp892 Juta
-
Israel Sahkan Hukuman Mati untuk Warga Palestina, PBB Beri Kecaman Keras
-
DPR Minta Warga Tak Panik, Harga BBM Dipastikan Tetap Stabil
-
Pramono Minta Maaf Soal Zebra Cross Tebet, Janji Perbaikan Sesuai Standar