Giliran Uni Eropa Jatuhkan Sanksi Atas Kudeta Militer di Myanmar

Suara.com - Uni Eropa menjatuhkan sanksi ada hari Senin terhadap individu yang terkait dengan kudeta militer di Myanmar. Sanksi ini adalah tanggapan paling serius dari Uni Eropa sejauh ini.

Menyadur DW Selasa (23/03) hal ini terungkap saat para menteri luar negeri anggota Uni Eropa mengadakan pertemuan di Brussel.

Setidaknya 250 orang telah tewas dalam tindakan keras yang dilakukan terhadap militer terhadap protes anti-junta yang sedang berlangsung.

Ketua junta militer Min Aung Hlaing mendapat sanksi berupa pembekuan aset dan masuk dalam daftar hitam larangan visa.

"Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan mengenai fungsi negara dan ia bertanggung jawab untuk merusak demokrasi dan supremasi hukum," jelas jurnal resmi.

Sebanyak 11 orang yang terlibat dalam kudeta militer Myanmar dan penindasan para demonstran menjadi sasaran.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menekankan bahwa Uni Eropa hanya menargetkan individu yang bertanggung jawab atas kekerasan di Myanmar.

"Jumlah pembunuhan telah mencapai tingkat yang tak tertahankan, itulah sebabnya kami tidak akan dapat menghindari pemberian sanksi," kata Maas.

"Kami tidak bermaksud untuk menghukum rakyat Myanmar tapi mereka yang terang-terangan melanggar hak asasi manusia. Kami masih mendorong untuk tetap berdialog untuk solusi damai," tambahnya.

Baca Juga: Myanmar Semakin Bergejolak, PBB: 138 Demonstran Tewas Sejak Kudeta Militer

Tom Andrews dari PBB juga menyerukan sanksi sebagai tanggapan atas serangan kejam junta militer mereka terhadap rakyat Myanmar. "Dunia harus merespons dengan memotong akses mereka melalui uang dan senjata," cuitnya.