Suara.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja demokrasi naik turun sejak Februari 2020. Hal tersebut bisa terjadi karena pengaruh dari kondisi perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19.
Kalau menurut hasil survei per April 2021, masyarakat yang puas dengan kinerja demokrasi mencapai 53,7 persen. Angka tersebut diperoleh dari penjumlahan 52,6 persen responden yang memilih cukup puas dan 1,1 persen sangat puas.
Namun, Burhanuddin mengungkapkan kalau kepuasan masyarakat terhadap kinerja demokrasi pada Februari 2020 sempat mencapai 75,6 persen.
"Ini sebelum Indonesia dinyatakan resmi terkena pandemi," kata Burhanuddin dalam paparannya secara daring, Selasa (4/5/2021).
Tetapi setelah adanya pandemi Covid-19, kepuasan masyarakat atas kinerja demokrasi langsung menurun dan naik kembali. Menurut Burhanuddin, hal tersebut terjadi ketika pemerintah menetapkan peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di mana masyarakat dibatasi dalam melakukan kegiatan.
"Ketika PSBB dilonggarkan Covid-19 belum juga bisa diselesaikan itu seperti menberikan harapan palsu karena masyarakat kelas bawah juga tidak bisa bekerja maksimal karena yang punya uang masyarakat kelas menengah atas," jelasnya.
Selain itu, Burhanuddin menilai kalau kepuasan masyarakat terhadap ekonomi juga berpengaruh kepada kepuasan masyarakat terhadap kinerja demokrasi.
"Ini pesan penting buat pemerintah kalau ingin meningkatkan kepuasan terhadap demokrasi isu ekonomi meters. Ekonomi tidak bisa dipisahkan dari sejauh mana mepersepsi puas atau tidak terhadap demokrasi."
Baca Juga: Akademisi UGM: Kebebasan Pers Indikator Kematangan Demokrasi Suatu Negara
Berita Terkait
-
Demonstran Hardiknas Ditahan, Fadli Zon: Ranking Demokrasi RI Makin Jatuh
-
Akademisi UGM: Kebebasan Pers Indikator Kematangan Demokrasi Suatu Negara
-
Jadi Beban Demokrasi, Nasdem - PKS Sepakat Hilangkan Polarisasi Politik
-
KRPI Sebut Pemerintah Gunakan Tameng Covid-19 untuk Bungkam Ruang Demokrasi
-
Perbaiki Demokrasi Cacat, Golkar-PKS Sepakat Tinggalkan Politik Identitas
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta