Suara.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja demokrasi naik turun sejak Februari 2020. Hal tersebut bisa terjadi karena pengaruh dari kondisi perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19.
Kalau menurut hasil survei per April 2021, masyarakat yang puas dengan kinerja demokrasi mencapai 53,7 persen. Angka tersebut diperoleh dari penjumlahan 52,6 persen responden yang memilih cukup puas dan 1,1 persen sangat puas.
Namun, Burhanuddin mengungkapkan kalau kepuasan masyarakat terhadap kinerja demokrasi pada Februari 2020 sempat mencapai 75,6 persen.
"Ini sebelum Indonesia dinyatakan resmi terkena pandemi," kata Burhanuddin dalam paparannya secara daring, Selasa (4/5/2021).
Tetapi setelah adanya pandemi Covid-19, kepuasan masyarakat atas kinerja demokrasi langsung menurun dan naik kembali. Menurut Burhanuddin, hal tersebut terjadi ketika pemerintah menetapkan peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di mana masyarakat dibatasi dalam melakukan kegiatan.
"Ketika PSBB dilonggarkan Covid-19 belum juga bisa diselesaikan itu seperti menberikan harapan palsu karena masyarakat kelas bawah juga tidak bisa bekerja maksimal karena yang punya uang masyarakat kelas menengah atas," jelasnya.
Selain itu, Burhanuddin menilai kalau kepuasan masyarakat terhadap ekonomi juga berpengaruh kepada kepuasan masyarakat terhadap kinerja demokrasi.
"Ini pesan penting buat pemerintah kalau ingin meningkatkan kepuasan terhadap demokrasi isu ekonomi meters. Ekonomi tidak bisa dipisahkan dari sejauh mana mepersepsi puas atau tidak terhadap demokrasi."
Baca Juga: Akademisi UGM: Kebebasan Pers Indikator Kematangan Demokrasi Suatu Negara
Berita Terkait
-
Demonstran Hardiknas Ditahan, Fadli Zon: Ranking Demokrasi RI Makin Jatuh
-
Akademisi UGM: Kebebasan Pers Indikator Kematangan Demokrasi Suatu Negara
-
Jadi Beban Demokrasi, Nasdem - PKS Sepakat Hilangkan Polarisasi Politik
-
KRPI Sebut Pemerintah Gunakan Tameng Covid-19 untuk Bungkam Ruang Demokrasi
-
Perbaiki Demokrasi Cacat, Golkar-PKS Sepakat Tinggalkan Politik Identitas
Terpopuler
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- 5 Fakta Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Publik Penasaran!
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
Pilihan
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
-
Dari LPS ke Kursi Menkeu: Akankah Purbaya Tetap Berani Lawan Budaya ABS?
-
Perang Tahta Sneakers Putih: Duel Abadi Adidas Superstar vs Stan Smith. Siapa Rajanya?
Terkini
-
Terjebak Kerusuhan di Nepal, 3 Dosen Poltekkes Selamat Tiba di Indonesia
-
Tragedi Lereng Bromo, Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Bus Karyawan RS Jember Tewaskan 8 Orang
-
Bukan Sekadar Gonggongan, Anjing Peliharaan Jadi Pahlawan, Selamatkan Warga dari Banjir Bali
-
Begini Kata Pimpinan Komisi I DPR Dave Laksono Soal Penayangan Video Prabowo di Bioskop
-
Kompak di Wisuda FKUI, Momen Sri Mulyani dan Retno Marsudi Rayakan Putra Jadi Dokter Spesialis Top!
-
Anti Gagal! Panduan Lengkap SSCASN 2025: Dari Buat Akun Hingga Tips Jitu Lolos CPNS dan PPPK
-
Contoh Singapura dan Filipina, DPRD DKI Diminta Dukung Rencana IPO PAM Jaya
-
Mabes TNI Ungkap Motif Kopda FH di Balik Kasus Penculikan Kacab Bank BUMN
-
Tergiur Uang Haram, Kopda FH Rela Jadi 'Makelar' Pembunuhan, Dibayar Berapa?
-
Kopda FH, Tersangka Pembunuhan Kacab Bank BUMN Ternyata Sudah Desersi dari Satuan