Suara.com - Konflik Palestina dan Israel kembali memanas. Perang di perbatasan wialah itu menjadi sorotan dunia. Untuk memahami penyebab konflik Israel dan Palestina, Anda perlu tahu sejarah Israel terlebih dahulu.
Israel berdiri pada tanggal 14 Mei 1948, tepatnya satu hari sebelum mandat Inggris berakhir di Palestina. Berikut ini informasi lengkap mengenai sejarah Israel.
Sejarah Israel
Diketahui, pada 2 November 1917, Pemerintah Inggris menetapkan Deklarasi Balfour. Dalam deklarasi tersebut menjanjikan bahwa warga Yahudi memperoleh tanah di Palestina.
Hanya saja, kekuasaan Inggris atau Mandat Palestina ini justru diwarnai kekerasan dan kerusuhan, yang pada akhirnya dibentuk Komite Investigasi Anglo-Amerika tahun 1946.
Akibat kerusuhan tersebut, sampai akhir Maret 1948, setidaknya menewaskan 2.000 orang dan 4.000 lainnya mengalami luka-luka.
Amerika Serikat (AS) pun merekomendasikan ke Investigasi Anglo-Amerika agar 100 ribu pengungsi Yahudi di Eropa segera dipindahkan ke Palestina dan tidak ada negara Yahudi atau Arab di Palestina. Komite pun kemudian menyetujuinya.
Namun, rupanya implementasi rekomendasi ini tak mudah. Akibatnya, Partai Buruh Inggris pun berang karena Harry S Truman selaku Presiden AS kala itu mendukung imigrasi 100 ribu pengungsi Yahudi, tapi malah menolak temuan dengan komite lainnya.
Karena kondisi ini, akhirnya Inggris menyampaikan niatnya untuk menyerahkan Mandat Palestina ke PBB
Baca Juga: Sejarah Palestina: Konflik, hingga Dampaknya bagi Dunia Internasional
Membentuk Komite Khusus
Pada 15 Mei 1947, PBB akhirnya membentuk Komite Khusus untuk Palestina atau dikenal juga dengan UNSCOP. Komite tersebut terdiri dari 11 negara, yang bertugas melakukan sidang serta kunjungan ke Palestina guna melakukan investigasi.
Pada 31 Agustus 1947, UNSCOP merekomendasikan ke Sidang Umum PBB mengenai skema pembagian wilayah di Palestina pada masa transisi selama dua tahun, yang dimulai awal September 1947.
Pembagian tersebut terdiri dari negara Arab merdeka (11.000 km persegi) dan negara Yahudi (15.000 km persegi). Sedangkan Betlehem dan kota Yerusalem berada di bawah kendali PBB.
Kelompok Yahudi Menolak
Usulan mengenai pembagian yang seperti yang sudah disebutkan di atas, rupanya tidak memuaskan kelompok Yahudi maupun Arab. Kelompok Yahudi merasa kecewa karena kehilangan Yerusalem.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina