Suara.com - Sejumlah aparat kepolisian mendatangi Kantor Sekretariat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa (PB HMI) di Jalan Sultan Agung, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk menghalau rencana aksi unjuk rasa kader HMI di Istana Negara.
Kabag Ops Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ruslan Idris mengatakan hal itu lantaran mereka tak mengantongi izin keramaian.
"Mereka mau demo, kami cegat karena enggak ada izin," kata Ruslan saat dihubungi, Jumat (6/8/2021).
Ruslan mengklaim situs dan kondisi di sekitar PB HMI kondusif. Dia juga memastikan tak ada penangkapan terhadap kader HMI.
"Kami pengamanan di luar aja," katanya.
Sebelumnya, beredar selembaran surat instruksi mengatasnamakan PB HMI yang mengajak aksi unjuk rasa serentak secara nasional pada 6, 13, dan 16 Agustus 2021.
Dilihat oleh Suara.com, dalam surat tersebut tertulis aksi tersebut bertajuk #AgustusMerdeka. Aksi ini rencananya digelar bertepatan dengan dua tahun masa kepemimpinan Joko Widodo - Maruf Amin yang dianggap gagal menangani pandemi Covid-19.
Tampak surat tersebut ditandatangani Pj Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin dan Sekjen M Akbar Hanubun tertanggal 2 Agustus 2021/23 Zulhijah 1442 H.
Baca Juga: Bripka Arif Setiawan Viral Bantu Jualan Koran di Solo, Istri: Dia Family Man
Berita Terkait
-
Disebut Bakal Gelar Aksi Jelang 2 Tahun Jokowi - Maruf, PB HMI Membantah
-
HMI Protes Tindakan Kasar Aparat Terkait PPKM, Hanif: Masyarakat Bukan Binatang!
-
Blokade Jalan Demo Tolak PPKM di Depan KFC Menteng, Belasan Kader HMI Dibekuk Polisi
-
PPKM Darurat Bisa Gagal karena Masalah Perut, HMI Minta Pemerintah Optimalkan Bansos
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
- 4 Rekomendasi Sampo Urang-Aring untuk Menghitamkan dan Menyuburkan Rambut
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Relokasi Akibat Krisis Iklim: Mengapa Memindahkan Warga Tidak Sesederhana Memindahkan Rumah?
-
Asa Baru Pascabencana: Anggaran Rp100 Triliun Disetujui DPR untuk Pulihkan Sumatra!
-
Bawa Mandat Prabowo Terkait RUU Polri, Menkum: UU Sudah Berlaku Dua Dekade, Perlu Disesuaikan
-
Miris! 6 Bulan Melaut Bertaruh Nyawa, Awak Kapal Perikanan Cuma Digaji Rp500 Ribu
-
Benarkah Pertumbuhan Ekonomi Selalu Merusak Alam? Studi Baru Justru Menemukan Sebaliknya
-
DPR Beberkan Poin-poin Perubahan di RUU Polri: Ada Soal Aturan Polisi Bertugas di Luar Institusi
-
Bukan Dibacok Begal! Pria di Tambora Patah Kaki Hantam Beton Gara-gara Mabuk
-
Bukan Sabotase, Ini Alasan PLN Butuh Waktu Lama untuk Pulihkan Listrik Sumatra
-
Sisi Getir Pasca-Bencana Sumatra: Masih Ada Sekolah yang Bertahan di Tenda dan Kelas Darurat
-
Menagih Janji di Atas Puing: Sepuluh Bulan Pedagang Taman Puring Menunggu