Suara.com - Kelurahan Utan Panjang, Jakarta Pusat sempat menjadikan sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat untuk mengambil bantuan sosial (Bansos) berupa beras.
Tujuannya, demi meningkatkan antusias warga untuk vaksinasi di wilayah tersebut.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap tindakan tersebut salah. Sebab, ia tak pernah membuat aturan penerima bansos wajib divaksin terlebih dahulu.
"Tidak ada, semua kegiatan yang sifatnya kemanusiaan. Bantuan gak boleh disambungkan dengan persyaratan itu, gak boleh," ujar Anies di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Jumat (6/8/2021).
Bahkan Anies menganggap syarat menunjukkan sertifikat vaksin sebelum menerima bansos sebagai pelanggaran.
"Tidak boleh, itu melanggar, kalau pembagian bantuan sosial tidak boleh. Kalau dibagi, kemudian dianjurkan vaksin nah itu boleh. Tapi kalau dibagi dengan syarat sudah vaksin itu enggak boleh," katanya.
Anies pun meminta para pejabat tidak lagi membuat aturan seperti itu. Namun ia tak menyebutkan apa sanksi yang akan dijatuhkan bagi pelanggar.
"Ada, ada sanksinya, semua aturan ada sanksinya, kalau gak ada sanksi namanya anjuran, bukan aturan," pungkas Anies.
Baca Juga: Sudah Vaksin Bakal Jadi Syarat Masuk Mal, Anies: Satpol PP Tak Lakukan Pemeriksaan
Berita Terkait
-
PKH Tahap 2 Cair Mulai April 2026, Begini Cara Cek Bansos via Online dan Penerimanya
-
Pencairan Bantuan April 2026 Dipercepat, Ini 2 Cara Cek Penerima Bansos Online
-
Link Cek Desil Bansos Kemensos 2026: Panduan 10 Langkahnya
-
Demi Efisiensi Anggaran, Gus Ipul Siap Gerah di Kantor: Batasi Penggunaan AC dan Listrik Kemensos
-
Bansos Macet & Urban Farming Mati Suri, DPRD DKI Jakarta: Sistem Distribusi Pangan Harus Dirombak
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
Kisah Supriadi: Dulu Belajar Silvofishery ke Kalimantan, Kini Sukses Budidaya Nila di Lombok Timur
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!
-
Diversifikasi Pasar Belum Optimal, Indonesia Rentan Terseret Dampak Konflik Timur Tengah
-
Seskab Teddy Sebut Ada Fenomena Inflasi Pengamat: Beri Data Keliru, Picu Kecemasan