Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau warganya untuk menunggu hasil pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh kepolisian mengenai kasus suntikan dosis vaksin Covid-19 yang videonya viral di media sosial karena diduga kosong.
"Soal vaksin kosong itu sedang ditangani oleh kepolisian ya, kita tunggu saja hasilnya," kata Riza di Jakarta, hari ini.
Riza mengatakan kasus itu terjadi bukan dalam program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Jakarta, namun merupakan program vaksinasi yang dilakukan oleh masyarakat, yakni di satu yayasan pendidikan dengan tujuan membantu vaksinasi.
"Namun entah mengapa yang disuntikkan itu tanpa ada isi vaksinnya," kata dia.
Saat ini, kasus tersebut sedang ditangani Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara untuk diselidiki motif, penyebab, hingga melakukan crosscheck apakah benar tidak ada vaksin yang disuntikkan atau tidak.
"Sebaiknya kita tunggu saja hasil pemeriksaan pihak yang berwenang mengenai kejadian ini," ucap dia.
Sebelumnya, beredar luas informasi di media sosial bahwa seorang warga mendapat suntikan vaksin kosong ketika menjalani vaksinasi di Sekolah IPEKA, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (6/8).
Dalam sebuah video yang diunggah di Twitter, tampak seorang vaksinator sedang menyuntik seorang pria. "Jam 12.30 suntikan vaksinasi, ternyata suntik kosong. Setelah protes dan cuma kata maaf. Akhirnya disuntik kembali," demikian bunyi cuitan tersebut.
Polisi akhirnya memeriksa enam orang terkait dugaan pemberian suntikan vaksin kosong kepada seorang warga di Penjaringan, Jakarta Utara. Dua di antaranya adalah vaksinator dan terduga korban.
Baca Juga: Resmi Tersangka Kasus Suntik Vaksin Kosong, Nakes Perempuan di Pluit Terancam 1 Tahun Bui
"Terhadap kejadian vaksinasi itu, yang diklarifikasi ada enam orang," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Dwi Prasetyo, Senin (9/8/2021).
Dwi mengatakan mereka terdiri atas dua orang pihak panitia, kepala puskesmas penjaringan, satu anggota tim medis, satu vaksinator dan warga yang diduga mendapat suntikan kosong. Mereka dimintai klarifikasi di Markas Polres Metro Jakarta Utara secara bergantian sejak Senin pagi.
Adapun terduga korban, kata dia, baru dimintai klarifikasinya pada Senin sore. [Antara]
Berita Terkait
-
Fokus Kerja Dulu: Meski Didukung Relawan, Prabowo Kirim Pesan Mengejutkan Jelang Pemilu 2029
-
Gerindra Imbau Para Pengusaha dan Taipan Bertaubat: Umur Gak Ada yang Tahu
-
Riza Patria Soroti Perjalanan Politik Prabowo dan Pesannya bagi Para Taipan
-
Riza Patria Klaim Kunjungan Luar Negeri Prabowo Perkuat Posisi Global Indonesia
-
Profil Carina Joe, Pahlawan Vaksin Covid-19 Raih Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!