Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani, berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memilih juru bicara Presiden seperti sosok juru bicara di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pernyataan Arsul tersebut berkaitan dengan kekosongan posisi juru bicara Presiden selepas peninggalan Fadjroel Rachman yang resmi dilantik menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP).
Arsul mendukung jubir Presiden harus diisi oleh figur yang mempunyai kapasitas. Ia membeberkan kriteria orang yang mempunyai kapasitas.
"Pertama tentu kemampuan komunikasi publiknya bagus, yang kedua tentu orang yang punya daya koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya, dan yang ketiga saya kira adalah orang yang memang tiap saat itu bisa gampang untuk dihubungi dikomunikasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/10/2021).
Ia pun memberikan contoh figur yang bagus ketika menjabat sebagai jubir Presiden. Ketika zaman Abdurrahman Wahid disebutnya ada sosok Wimar Witoelar, kemudian di era SBY ada nama Julian Aldrin Pasha.
"Nah saya berharap Pak Jokowi itu kemudian menunjuk jubir apakah satu atau dua tentu berpulang menurut kebutuhan beliau kira-kira yang sosoknya itu paling tidak seperti pak Wimar atau pak Julian Aldrin itu lah," tuturnya.
Lebih lanjut, Arsul menegaskan agar jubir Presiden diisi oleh figur yang pandai dalam berkomunikasi. Bukan justru sebaliknya.
"Jadi memang jubirnya itu jubir yang memang jagoan berkomunikasi, bukan jagoan miskomunikasi," tandasnya.
Fadjroel Jadi Dubes
Baca Juga: Jokowi Minta Harga Tes PCR Turun Jadi Rp300 Ribu, Masa Berlaku Diperpanjang
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/10/2021). Dari 17 orang yang dilantik Jokowi adalah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 127 P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.
Sebelum melantik 17 Duta Besar LBBP, Jokowi menanyakan kesediaan para Dubes yang akan dilantik.
"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara bersediakah saudara -saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing," tanya Jokowi.
Bersedia," jawab para Dubes LBBP.
Jokowi kemudian melantik 17 Duta Besar LBBP dengan menerapkan protokol kesehatan.
Berita Terkait
-
Masih Rendah, Jokowi Minta Papua, Aceh, Sumbar dan Sulbar Tingkatkan Capaian Vaksinasi
-
Jokowi Minta Harga Tes PCR Turun Jadi Rp300 Ribu, Masa Berlaku Diperpanjang
-
Ingatkan Jajarannya, Jokowi Tak Ingin Muncul Lonjakan Kasus Covid-19 saat Libur Nataru
-
Dua Tahun Jokowi-Maruf, Saleh Daulay Apresiasi Kesigapan Pemerintah Tangani Pandemi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar