Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani, berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memilih juru bicara Presiden seperti sosok juru bicara di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pernyataan Arsul tersebut berkaitan dengan kekosongan posisi juru bicara Presiden selepas peninggalan Fadjroel Rachman yang resmi dilantik menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP).
Arsul mendukung jubir Presiden harus diisi oleh figur yang mempunyai kapasitas. Ia membeberkan kriteria orang yang mempunyai kapasitas.
"Pertama tentu kemampuan komunikasi publiknya bagus, yang kedua tentu orang yang punya daya koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya, dan yang ketiga saya kira adalah orang yang memang tiap saat itu bisa gampang untuk dihubungi dikomunikasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/10/2021).
Ia pun memberikan contoh figur yang bagus ketika menjabat sebagai jubir Presiden. Ketika zaman Abdurrahman Wahid disebutnya ada sosok Wimar Witoelar, kemudian di era SBY ada nama Julian Aldrin Pasha.
"Nah saya berharap Pak Jokowi itu kemudian menunjuk jubir apakah satu atau dua tentu berpulang menurut kebutuhan beliau kira-kira yang sosoknya itu paling tidak seperti pak Wimar atau pak Julian Aldrin itu lah," tuturnya.
Lebih lanjut, Arsul menegaskan agar jubir Presiden diisi oleh figur yang pandai dalam berkomunikasi. Bukan justru sebaliknya.
"Jadi memang jubirnya itu jubir yang memang jagoan berkomunikasi, bukan jagoan miskomunikasi," tandasnya.
Fadjroel Jadi Dubes
Baca Juga: Jokowi Minta Harga Tes PCR Turun Jadi Rp300 Ribu, Masa Berlaku Diperpanjang
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/10/2021). Dari 17 orang yang dilantik Jokowi adalah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 127 P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.
Sebelum melantik 17 Duta Besar LBBP, Jokowi menanyakan kesediaan para Dubes yang akan dilantik.
"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara bersediakah saudara -saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing," tanya Jokowi.
Bersedia," jawab para Dubes LBBP.
Jokowi kemudian melantik 17 Duta Besar LBBP dengan menerapkan protokol kesehatan.
Berita Terkait
-
Masih Rendah, Jokowi Minta Papua, Aceh, Sumbar dan Sulbar Tingkatkan Capaian Vaksinasi
-
Jokowi Minta Harga Tes PCR Turun Jadi Rp300 Ribu, Masa Berlaku Diperpanjang
-
Ingatkan Jajarannya, Jokowi Tak Ingin Muncul Lonjakan Kasus Covid-19 saat Libur Nataru
-
Dua Tahun Jokowi-Maruf, Saleh Daulay Apresiasi Kesigapan Pemerintah Tangani Pandemi
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
Pilihan
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
Terkini
-
Sekolah Iran di Tengah Perang: Tanpa Telepon, Internet Mati dan Kelas Hancur
-
Pemerintah Pastikan Tak Ada Penolakan Industri Terkait Kebijakan Label Nutri Level AD
-
Saiful Mujani Santai Meski Dilaporkan Makar: Kalau Harus Ditahan, Ya Tahan Saja
-
PM Lebanon: Israel Sengaja Incar Bunuh Wartawan Pakai Rudal
-
Eks Ketua Komnas Perempuan Soal Demokrasi RI: Kalau Kartini Lahir Sekarang, Bisa Dituduh Makar
-
Kemenlu RI Pastikan Sama Sikap dengan Malaysia dan Singapura Soal Tarif Selat Malaka
-
Kasus DKJA, KPK Panggil Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub
-
Kabar Gembira! Besok Naik Transportasi Umum di Jakarta Cuma Bayar Rp1
-
Soal Kasus Guru Atun Dihina Siswa di Kelas, Komisi X DPR: Ini Tamparan Keras Dunia Pendidikan
-
Daya Beli Terancam Gegara Harga Naik, DPR Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng