Suara.com - Anggota parlemen Prancis menyetujui undang-undang hak-hak hewan baru tentang larangan membeli, memelihara, atau menjual satwa liar untuk sirkus keliling.
Parlemen Prancis pada Kamis (18/11) mengesahkan undang-undang hak hewan yang secara efektif mengakhiri penggunaan satwa liar di pertunjukan sirkus dan menetapkan hukuman yang lebih tinggi untuk penyalahgunaan hewan.
Undang-undang tersebut telah diperdebatkan sejak 2020. Melalui keputusan ini, pertunjukan satwa liar seperti singa, harimau, dan beruang, dilarang secara total mulai tahun 2024.
Kepemilikan hewan liar juga akan dilarang mulai tujuh tahun mendatang. Menggunakan hewan liar di acara televisi, klub malam, dan pesta pribadi, bersama dengan peternakan cerpelai (bulu hewan) juga akan dilarang.
Pada undang-undang baru tersebut, Pemerintah Prancis menaikkan hukuman maksimal untuk mengakhiri penggunaan satwa liar di sirkus dan penyalahgunaan hewan.
Bagi siapa pun yang menganiaya hewan, akan dikenai hukuman lima tahun penjara dan denda €75.000 (Rp1,2 miliar).
Sementara, bagi siapa pun yang ingin membeli hewan peliharaan juga akan dilakukan seleksi dengan ketat, untuk menghentikan pembelian impulsif hewan yang berujung penelantaran.
Pemilik sirkus tidak senang Republic on the Move (LREM) yang dipimpin Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut undang-undang tentang satwa liar tersebut sebagai "langkah bersejarah” untuk hak-hak hewan.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas orang di Prancis mendukung pelarangan penggunaan satwa liar untuk sirkus.
Baca Juga: Viral Dua Bocah Naik Sepeda Tanpa Roda Depan di Jalan Raya, Warganet: Bibit Sirkus
Beberapa kota di Prancis juga sudah melarang penggunaannya. Opini publik secara keseluruhan di Eropa juga telah berbalik menentang sirkus hewan dalam beberapa tahun terakhir, menyusul pengungkapan tentang perlakuan kejam dan kampanye dari kelompok hak asasi.
Pada 2017, seekor harimau ditembak oleh pemiliknya di jalanan Paris setelah melarikan diri dari sirkus. Pemilik sirkus keliling dan Kepala Serikat Pelatih Hewan Sirkus Prancis, William Kerwich, kepada AFP mengatakan, bahwa pihaknya akan melayangkan protes dan mengajukan banding ke pengadilan.
Di Prancis sendiri diperkirakan ada 120 pemilik sirkus. "Ini adalah hukum yang sewenang-wenang karena tidak ada hewan yang dianiaya di sirkus kami,” kata William. rw/ha (AFP, dpa)
Berita Terkait
-
Cak Imin Pastikan Bantuan BPJS Tepat Sasaran, Masyarakat Miskin Tetap Bisa Berobat
-
Purbaya Blacklist Keluarga Dwi Sasetyaningtyas usai Viral Hina RI, Tagih Balik Dana LPDP Plus Bunga
-
Bos Agrinas Pangan Manut Diminta Tunda Impor Pikap dari India
-
Komisi XII DPR Minta ESDM Hitung Akurat Kebutuhan Energi Ramadan-Lebaran: Jangan Ada Kurang Pasokan
-
Seorang Pemotor Tewas Usai Tertemper Kereta Bandara di Perlintasan Kalideres Jakbar
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
KPK Bicara Soal Potensi PT Bluray Jadi Tersangka Korporasi dalam Kasus Bea Cukai
-
Solidaritas Dokter Menguat, IDAI Tuntut Kemenkes Batalkan Mutasi dan Pemecatan Dokter Piprim dkk
-
SBY: Sinyal Perang Dunia Ketiga Menguat, Indonesia Harus Siaga Tempur!
-
Tragedi IMIP Pasca Longsor, Anggota DPR Desak Audit Total DAS: Jangan Tunggu Korban Berikutnya!
-
Wanti-wanti PDIP Usai Pelonggaran Sertifikasi Halal Produk AS: Jangan Korbankan UMKM
-
Para Menteri, BPJS, BPS Duduk Bersama Bahas Transisi PBI
-
Gugatan 57 Mantan Pegawai KPK Dikabulkan KIP, Hasil TWK Harus Diungkap ke Publik
-
Skandal Dana Raib Rp90 Miliar: Mediasi Buntu, Mirae Asset Justru Salahkan Nasabah Bocorkan Password?
-
7 Fakta Tragis NS di Sukabumi: Remaja 12 Tahun Meninggal Diduga Korban Kekerasan Ibu Tiri
-
Busyro Muqoddas Ingatkan Bahaya Kriminalisasi Aktivis, Soroti Pola Lama Penegakan Hukum