Suara.com - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk memangkas anggaran untuk membuat sumur resapan. Tujuannya, agar nantinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa membeli alat berat penanganan banjir.
Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Komisi D DPRD DKI, Syarif. Dana untuk pengadaan drainase vertikal itu dicoret pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2022.
Syarif menjelaskan, dalam rapat RAPBD itu, lima fraksi meminta Gubernur Anies Baswedan mengevaluasi proyek sumur resapan. Program ini dinilai kurang efektif mencegah banjir.
"Anggaran sumur resapan dikurangi, dari Rp 322 miliar, tinggal sisa Rp 120 miliar," ujar Syarif saat dikonfirmasi, Selasa (24/11/2021).
Dalam pemandangan umum Fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah DKI tentang APBD tahun anggaran 2022, 16 November lalu. Lima fraksi mempertanyakan efektifitas sumur resapan.
Di antaranya adalah PDIP, PSI, Nasdem, Golkar, dan PKB-PPP. Sementara, empat fraksi lainnya yakni Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat tak menyinggung program sumur resapan.
Selain efektifitas, Syarif menyebut pemotongan anggaran dilakukan karena pertimbangan pandemi Covid-19. Pasalnya, pendapatan daerah Pemprov DKI masih defisit karena kondisi perekonomian yang terdampak.
Meski lima fraksi menganggapnya kurang efektif, politisi Gerindra ini enggan komentar lebih jauh soal sumur resapan itu. Ia sendiri menilai perlu ada kajian lebih jauh mengenai efektifitas program tersebut.
"Di rapat-rapat (DPRD) itu banyak ngomong begitu, tidak efektif. Ya, boleh saja orang berpendapat, tapi tolong buktikan secara teknis keilmuan," katanya.
Baca Juga: Tolak Pengajuan Utang Rp 4 Triliun ITF Sunter, Ketua DPRD: Anies Tak Jabat sampai 2024
Anggaran yang sudah dipangkas sebesar Rp202 miliar, kata Syarif, akan dialihkan untuk pembelian alat berat. Diharapkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) akan melakukan belanja yang membantu pengerukan sampah dan sungai yang tersedimentasi.
"Anggaran yang dipotong diredistribusi ke belanja Dinas Sumber Daya Air (SDA), misalnya alat excavator spider yang bisa dipakai dalam kolong jembatan bertambah 40 unit. Itu mahal harganya, satunya kalau tidak salah Rp14 miliar," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Tolak Pengajuan Utang Rp 4 Triliun ITF Sunter, Ketua DPRD: Anies Tak Jabat sampai 2024
-
Normalisasi Sungai Era Anies Mandek, Gerindra: Kalau Ahok Main Gusur, Pakai Cara Kekerasan
-
Guntur Romli Tuding Anies Tak Becus Urus Renovasi Sekolah, Anggota TGUPP Beri Tanggapan
-
Cerita Anies Baswedan Kecemplung Got, Sampai Bikin Deddy Penasaran Banget
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak
-
Niat Kencan Berujung Petaka: AP Dituntut 1 Tahun Bui, Diduga Korban Salah Tangkap Demo Agustus
-
Momen Gibran Kasih Perintah Gubernur Kalsel di Depan Warga: Tolong Aspirasi Mahasiswa Diselesaikan
-
Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra
-
Pilkada Lewat DPRD Bukan Cuma Hemat Biaya, Populi Center: Ini 4 Syarat Beratnya
-
Status Tersangka Tak Membuat Dokter Richard Lee Ditahan, Polisi Beberkan Alasan Kuncinya
-
Kritik Pedas Ryaas Rasyid: Jakarta yang Obral Izin, Daerah yang Dapat Banjirnya
-
Proyeksi MRT Jakarta: Target Monas Beroperasi 2027, Kota Tua Menyusul 2029
-
Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
-
Keberatan dengan Eksepsi Nadiem, Jaksa: Tak Perlu Cari Simpati dan Giring Opini