Suara.com - Sosok Anggota DPR RI Hilary Brigitta Lasut sedang jadi sorotan publik karena surat yang ia kirim ke KSAD Dudung Abdurachman berisi permohonan untuk mengirimkan anggota TNI sebagai ajudan pribadi.
Terkait hal itu, pengamat militer Selamat Ginting turut angkat bicara. Lewat sebuah video yang tayang di kanal Youtube Hersubeno Point ia menilai permintaan Brigitta akan menimbulkan efek yang kurang baik.
Apabila permintaan agar anggota TNI jadi ajudan pribadi anggota DPR tersebut disetujui, maka bukan tidak mungkin anggota DPR lainnya, bahkan MPR akan mengajukan permintaan serupa.
Jika hal itu terjadi, Salamat menyebut setidaknya butuh satu batalyon TNI agar bisa memenuhi permintaan semua anggota dewan.
"Kalau saja nanti permohonan Brigitta ini dikabulkan oleh TNI dalam hal ini oleh Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), maka anggota DPR atau MPR yang lain akan mengajukan hal yang sama," kata Selamat Ginting dalam saluran YouTube Hersubeno Point, dikutip Suara.com, Jumat, (3/12/2021).
"Jadi jumlah anggota MPR sekitar 711 orang, kalau mereka semua meminta pertimbangan yang sama, berarti ada 711 anggota TNI yang akan menjadi ajudan anggota MPR, itu sama dengan jumlah personel batalyon infantri di Angkata Darat," sambungnya.
Lebih lanjut Salamat menyayangkan jika jumlah prajurit sebanyak itu diserahkan hanya untuk menjadi ajudan.
"Sayang sekali gitu, terlalu murah bagi saya kalau TNI menyerahkan begitu saja prajurit-prajurit terbaiknya hanya untuk menjadi ajudan anggota DPR," lanjutnya lagi.
Karena banyak dinilai tak etis, Brigitta Lasut meminta maaf seusai menulis surat yang isinya meminta ajudan dari prajurit TNI.
Baca Juga: Soal Hillary Brigitta Minta Ajudan TNI, ISESS: Telegram KSAD Tak Dapat Dibenarkan
Permintaan maaf itu ia tuliskan melalui keterangan foto di akun Instagram pribadi @hillarybrigitta. Dalam foto yang diunggah, ia turut menjelaskan kembali alasannya berkirim surat kepada KASAD Jenderal Dudung Abdurachman untuk meminta ajudan pribadi.
"Mohon maaf kalau niatan saya ini dianggap tidak etis. Proses belajar," kata Brigitta dikutip Jumat (3/12/2021).
Brigitta mengatakan dirinya akan taat dan mengakui perbuatannya memang tidak etis apabila memang Fraksi NasDem di DPR sudah memiliki pendapat demikian. Ia sekaligus berkomitmen untuk menjauhi tindakan serupa.
Berita Terkait
-
MKD Sebut Permintaan Hillary Brigitta Soal Ajudan Pribadi dari TNI Tak Masalah
-
1.826 Prajurit TNI AD di Papua Terinfeksi Virus HIV
-
Rajin Ziarah ke Makam Ayah dan Rutin Basuh Kaki Ibu Tiap Mau Tes, Pria Ini Lulus Jadi TNI
-
Usai Koordinasi dengan Komisi I DPR, KSAD Tarik Pengamanan Pribadi dari Hillary Brigitta
-
Soal Hillary Brigitta Minta Ajudan TNI, ISESS: Telegram KSAD Tak Dapat Dibenarkan
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh