Suara.com - Partai NasDem mengikuti kehendak Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait informasi adanya perombakan kabinet atau reshuffle pada Rabu, 8 Desember 2021.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya berujar NasDem akan menghormati keputusan Jokowi soal kocok ulang menteri.
"Tentu Pak Jokowi memiliki catatan-catatan itu, itu pembantu beliau. Jadi NasDem menghormati untuk setiap keputusan yang diambil Pak Jokowi dan NasDem support apa yang menjadi keputusan tersebut," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2021).
Adapun informasi reshuffle itu seiring dengan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintah. Disebut-sebut perombakan kabinet juga untuk mengakomodir kursi menteri untuk PAN.
Menanggapi itu, Willy berpendapat bahwa hal itu sudah menjadi konsekuensi.
"Ya ini konsekuensi logis yang dari awal kita lihat. Politik kita kan musyawarah ya, ya tentu semua ingin masuk, semua ingin dapat peran," kata Willy.
"Kita kalau itu sudah jadi keputusan bersama, karena sebelumnya Pak Zul juga sudah diundang bersama ketua umum yang lain itu kan sudah tanda-tanda tinggal bagaimana masalah posisi itu dirembuk di Pak Jokowi lah. Di mana yang dirasa penting. Ya kalau NasDem fine saja," tandasnya.
Isu Reshuffle
Sebelumnya, beredar informasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan kabinetatau reshuffle pada Rabu 8 Desember 2021.
Baca Juga: Pan Brothers Gandeng Xurya Daya Indonesia Tekan Emisi Karbon dengan Instalasi Solar Panel
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan hingga kini belum ada rencana reshuffle kabinet. Sehingga kata dia para menteri dan wakil menteri bekerja seperti biasa.
"Setahu saya tidak ada rencana (Reshuffle) tersebut. Jadi, pokoknya semua menteri tetap bekerja seperti biasa, semua Wamen tetap kerja seperti biasanya," ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/11/2021).
Pratikno menyebut, jajaran menteri Jokowi saat ini fokus mewaspadai perkembangan kasus Covid-19, terlebih munculnya varian baru Covid-19 yakni, Omicron.
"Kami juga terus waspada, apalagi ini kan Covid ada varian baru Omicron. Kita (Jajaran pemerintah) harus waspada apalagi kemudian ada Nataru, libur Natal dan Tahun Baru. Jadi kita antisipasi bagaimana perekonomian tetap bergerak, tetapi covid tetap terkendali. semua fokus bekerja," tutur Pratikno.
Ketika ditanya soal isu reshuffle, menyusul bergabungnya PAN ke pemerintah, Pratikno menegaskan belum ada rencana reshuffle.
"Sampai saat ini belum ada rencana, sampai sekarang lah ya," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, mengaku baru mendengar isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada 8 Desember 2021.
Mengenai hal itu, PAN sendiri dalam posisi siap jika diminta untuk mengisi kursi di Kabinet.
"Saya dengar juga isunya begitu, katanya sih (8 Desember). Tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi," kata Yandri di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO