Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebutkan suhu politik di tahun 2022 berpotensi makin tegang dan memanas, meski tak ada agenda pilkada di tahun ini.
Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Ujang menilai para capres, cawapres dan partai politiknya akan mulai bergerak untuk mempersiapkan pemilu 2024. Oleh karenannya, ia menyebut, tahun 2022 adalah tahun politik.
"Katakanlah di 2022 tidak ada pilkada, tapi jangan lupa, 2022 adalah tahun politik. Hari ini kita sudah memasuki tahun politik. Nah tahun politik ini saya melihat hanya ada dua hal yang dilakukan oleh para politisi. Termasuk para capres cawapres itu," kata Ujang dikutip dari Wartaekonomi.co.id, Senin (3/1/2021).
Manuver pertama yang akan dilakukan para kandidat capres-cawapres, menurut Ujang, adalah membangun pencitraan melalui berbagai platform.
"Pertama membangun pencitraan, jadi setiap capres dan cawapres termasuk parpol akan bekerja keras membangun citra diri baik melalui darat maupun melalui udara. Baik melalui media sosial maupun media mainstream. Makanya hari ini muncul buat YouTube (dari para) capres cawapres tersebut," katanya.
Sedangkan pergerakan politik selanjutnya, menurut Ujang, adalah menjatuhkan lawan politik. Hal ini menurutnya akan berbahaya dan dapat memicu kondisi politik tahun 2022 kian memanas.
"Yang kedua yang paling bahaya adalah yaitu membusuk-busuki lawan. Nah membusuk-busuki lawan inilah yang membuat politik akan makin tegang, makin panas. Di sini nanti ada yang menyebar hoaks, memfitnah, ada yang saling melaporkan, dan sebagainya. Nah ini sudah dimulai pada tahun-tahun ini. Artinya serangan-serangan terhadap capres-cawapres akan dilakukan oleh lawan politiknya masing-masing," tandasnya.
Ia juga tak menampik ada kemungkinan, serangan terhadap lawan politik tersebut juga dilancarkan melalui buzzer.
"Semua yang dilakukan capres cawapres termasuk partai itu menggunakan buzzer. Mereka punya cyber army masing-masing. Ini yg membuat narasi politik kita akan semakin memanas," katanya.
Baca Juga: Demokrasi Indonesia Turun, NasDem: Bukan karena Pandemi, Tapi Aturan yang Membatasi
Namun demikian, menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar ini, peta koalisi belum akan menampakkan hilalnya pada tahun 2022 ini.
"Peta koalisi itu akan terlihat di 2024 nanti. Karena ingin melihat elektabilitas dari capres cawapres itu. Jadi partai-partai akan bergerak menentukan arah koalisinya ketika elektabilitas capres-cawapres sudqh kelihatan tinggi dan stabil. Nah, tinggi dan stabilnya itu akan kelihatan di tahun 2024 nanti," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Prabowo dan Ganjar Dinilai Cocok Duet di Pilpres 2024, Pengamat: Punya Bekal yang Sama
-
Prabowo Dinilai Kurang Bisa Tarik Perhatian Publik, Pengamat: Mungkin Masih Atur Strategi
-
Tahun Ini Dana Bantuan Partai Politik di Bekasi Naik Jadi Rp 6.000 per Suara
-
Ungguli Prabowo Dan Anies Versi Survei, Pendukung Pede, Ganjar Bakal Menangi Pilpres 2024
-
Demokrasi Indonesia Turun, NasDem: Bukan karena Pandemi, Tapi Aturan yang Membatasi
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Hasil TKA Pelajar SMA Sederajat Jeblok Parah, Pemerintah Didesak Evaluasi
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka