Suara.com - Pemerintah Indonesia memastikan akan melangsungkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. IKN baru itu pun diberi nama Nusantara.
Meski berbagai kritik dan penolakan akan pembangunan IKN baru datang dari banyak pihak, pemerintah tetap melanjutkan ambisi tersebut.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan, IKN adalah wajah baru Indoenesia dalam membangun peradaban.
Menurutnya, bicara IKN adalah bicara masa depan generasi masa depan Indonesia.
"Sepanjang sejarah republik ini, sejak zaman Soekarno baru Jokowi [Joko Widodo] yang bisa mengambil keputusan memindahkan ibu kota," katanya dilansir Wartaekonomi.co.id, Senin (24/1/2022).
Dia mengungkapkan, berbicara soal adalah juga membahas generasi 100-200 tahun yang akan datang. IKN baru menurutnya adalah wajah peradaban Indonesia.
Dengan pemindahan ibu kota baru itu, Jokowi pun dinilainya bakal meninggalkan warisan terbaik untuk negeri ini.
"Indonesia punya banyak uang. Siapa yang bilang bahwa kalau ada pembangunan-pembangunan strategis istana negara tidak mungkin dibiayai swasta, biayai orang lain, harus lewat APBN," kata dia.
Menurutnya, ada banyak infrastruktur yang memang harus dibangun dan tidak semuanya harus menggunaka APBN.
Baca Juga: 5 Hewan Purba yang Masih Hidup di Indonesia
Ngabalin pun menyangsingkan pihak-pihak yang mengkritisi pembangunan IKN baru yang disebut bakal menggunakan APBN.
"Ada kerja sama pemerintah dengan badan usaha, ada swasta, BUMN, dan BUMD. Yang tidak tahu jangan ngerocos-ngerocos saja," kata Ngabalin.
Dia menegaskan, dalam mengambil keputusan pembangunan IKN baru, pemerintah telah melewati serangkaian proses seperti penyusunan undang-undang yang dibutuhkan.
Untuk itu, dia pun meminta doa serta dukungan masyarakat Indonesia agar pembangunan IKN baru berjalan lancar tanpa kendala.
Disinggung mengenai Kepala IKN baru, Ngabalin menyebut bahwa sejumlah nama telah masuk ke dalam daftar yang bakal diumumkan.
"Sebentar lagi akan diumumkan oleh presiden, Ahok salah satu nama yang disebutkan. Intinya ciri-ciri calon Kepala IKN baru adalah seorang arsitek dan sukses memimpin daerah," kata Ngabalin.
Berita Terkait
-
Mees Hilgers dan Ragnar Oratmangoen Ragu Jadi WNI, Shin Tae-yong Turun Tangan
-
Dikatai Sedeng, Rizal Ramli Ungkap Pujian Ruhut Sitompul Dulu: Penjilat
-
Mengenal Enam Kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara: Siapa Paling Kuat dan Bisa Mempengaruhi Jokowi?
-
5 Pose Pamer Perut Rata Adik Teerasil Dangda yang Moncer di Piala Asia Wanita 2022
-
5 Hewan Purba yang Masih Hidup di Indonesia
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
- 4 Rekomendasi Sampo Urang-Aring untuk Menghitamkan dan Menyuburkan Rambut
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Tangis Penyesalan Noel di Sidang Korupsi K3: Saya Seharusnya Lebih Hati-hati
-
Perempuan Menjaga Pangan dan Alam, Mengapa Justru Paling Rentan terhadap Krisis Iklim?
-
Angka Kecurangan Capai 99 Persen, Ada Apa dengan Fakultas Kedokteran di SNBT 2026?
-
Ironi Awak Kapal Perikanan: Banting Tulang di Tengah Laut, Pulang Malah Nombok Utang ke Majikan
-
Biadab! Sambil Hujan-hujanan, Pria Mabuk di Tangsel Cabuli Bocah Saat Main Petak Umpet
-
Vivace E Menjawab Kebutuhan Rumah Modern yang Estetik, Aman, dan Ramah Anak
-
Relokasi Akibat Krisis Iklim: Mengapa Memindahkan Warga Tidak Sesederhana Memindahkan Rumah?
-
Asa Baru Pascabencana: Anggaran Rp100 Triliun Disetujui DPR untuk Pulihkan Sumatra!
-
Bawa Mandat Prabowo Terkait RUU Polri, Menkum: UU Sudah Berlaku Dua Dekade, Perlu Disesuaikan
-
Miris! 6 Bulan Melaut Bertaruh Nyawa, Awak Kapal Perikanan Cuma Digaji Rp500 Ribu