Suara.com - Belakangan ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan penemuan kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Kerangkeng tersebut dihuni oleh sejumlah orang.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Anggota DPR RI Dedi Mulyadi tak ingin berspekulasi lebih jauh apakah kerangkeng tersebut tempat rehabilitasi narkoba atau tempat perbudakan modern para pekerja sawit.
"Kalau saya sih tidak mau masuk ke perdebatan itu karena saya belum berkunjung ke sana, belum melihat fakta yang sebenarnya. Itu baru sekadar kata orang," ucap Kang Dedi Mulyadi.
Bagi Dedi perdebatan seperti itu sudah biasa terjadi di Indonesia. Terlebih jika orang tersebut sudah tidak lagi jabatan segala sesuatunya akan dibuka kesalahannya dan menjadi omongan di luar.
"Padahal ketika menjabat tidak ada yang ngomong bahwa di rumah bupati itu ada tempat misal rehabilitasi korban narkoba kemudian tempat itu tidak memenuhi syarat sehingga diminta untuk memperbaiki persyaratannya. Kan harusnya dulu diomonginnya, jangan sekarang," katanya.
"Di kita mah biasa, kalau orang lagi menjabat betul terus. Kalau sama orang menjabat di Indonesia mah, ‘bapak bagus’, ‘bapak betul’, seluruh keinginannya diiyakan, dipuji terus, pokoknya top. Begitu berhenti balik kanan paling kencang ngejelekin, segala diomongin," tutur Dedi.
Sehingga, kata Dedi, ia belum bisa berkomentar banyak terkait apakah kerangkeng tersebut benar rehabilitasi narkoba atau tempat orang yang dipekerjakan di kebun sawit.
"Walaupun kalimat itu otak saya belum bisa menjangkau apakah mungkin itu dilakukan," ucapnya.
Terlepas dari itu, menurutnya ada hal yang harus diubah dari negeri ini yakni otokritik terhadap kesalahan orang sebaiknya dilakukan saat masih menjabat sehingga bermanfaat. Bukan malah sebaliknya saat orang tersebut tak lagi menjabat.
Baca Juga: Perbudakan Modern: Kejahatan Serius yang Jarang Terekspos dan Minim Perhatian dari Negara
"Jadi di Indonesia itu punya kebiasaan beraninya saat berhenti jabatan, kalau lagi menjabat enggak pada berani. Misal di Langkat, bagi saya sih apakah itu tempat rehabilitasi narkoba atau itu dikatakan kerangkeng pekerja sawit, saya tidak mau mengomentari lebih jauh karena saya belum ke sana belum melihat langsung, itu semua kata berita," katanya.
Kang Dedi Mulyadi menilai terpenting dari penemuan kerangkeng tersebut adalah mengapa baru diketahui saat ini. Padahal ada banyak aparat dari berbagai unsur berada di sekeliling bahkan menjadi bagian dari Bupati Langkat saat itu.
"Terpenting bagi saya andai kata itu tempat rehabilitasi narkoba kemudian tidak memenuhi syarat kenapa tidak diperbaiki sejak lama? Kan aparat di sana banyak, kenapa bukan melakukan perbaikan. Tapi kalau pun itu untuk perbudakan kenapa kok sampai tidak diketahui sejak lama? Jadi otokritiknya adalah lakukan perbaikan sesuatu saat orangnya masih menjabat agar perbaikannya bermanfaat," ujar Dedi.
Tag
Berita Terkait
-
Sederet Kontroversi Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, Belum Tuntas Soal Kerangkeng Kini Ada Orangutan
-
Kerangkeng Puluhan Orang, Menko PMK Muhadjir Effendy Tidak Yakin Bupati Langkat Punya Tabiat Seburuk Itu
-
Fakta Mengejutkan Soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat
-
Lihat Langsung Kerangkeng Manusia Bupati Langkat, Komnas HAM: Semakin Terang Benderang
-
Perbudakan Modern: Kejahatan Serius yang Jarang Terekspos dan Minim Perhatian dari Negara
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Trump Undang RI Hadiri Pertemuan Perdana Board of Peace, Prabowo Datang?
-
Terima Laporan Tragedi Gearek, Yorrys Raweyai Singgung Era Jokowi: Ini Tukang Bohong Atau Apa
-
Usai Kesaksian Pimpinan LKPP, Nadiem Klaim Tak Ada Kerugian Negara di Kasus Laptop
-
Anak Muda Kian Banyak Kena Diabetes, Pemerintah Siapkan Label Khusus Pada Kemasan Produk Gula Tinggi
-
Segera Terbitkan Surat Edaran Korve, Mendagri Bakal Awasi Daerah yang Tidak Bersih-bersih
-
Terkuak! Bukan Paspampres, Pelaku Penganiaya Ojol di Kembangan Ternyata Anggota Denma Mabes TNI
-
Siswa SMK 34 Jakarta Tewas Kecelakaan di Matraman Gegara Jalan Berlubang, Paramono Bilang Begini
-
Kasus Dugaan Penipuan Dana Syariah Indonesia, Dirut Minta Maaf
-
KPK Bidik Dugaan Korupsi Stadion Swarnabhumi, Nama Gubernur Jambi Al Haris Terseret
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura