Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk bisa mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jokowi menegaskan kalau ASN itu tidak boleh bersikap ingin dilayani.
"Pertama, Korpri harus mampu mengajak dan mendorong seluruh ASN, memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Harus memiliki jiwa melayani masyarakat, bukan justru minta dilayani oleh masyarakat," kata Jokowi dalam video sambutan untuk acara Munas ke-9 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Jumat (28/1/2022).
Menurut Jokowi hal tersebut memang klise, namun tetap dinilai penting serta mendasar. Pasalnya, ia melihat ASN sudah lama berada pada zona nyamannya di mana terbelenggu oleh warisan budaya birokrasi feodal sehingga menjadikan ASN kurang produktif.
"Budaya ini harus berubah total. ASN Indonesia harus keluar dari zona nyaman menjadi modern dan profesional," ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga berpesan agar seluruh sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara kepada ASN harus mampu digunakan secara akuntabel. Menurutnya, otoritas yang diberikan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat.
Ia tidak mau apabila birokrasi hanya sekedar hadir di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi kehadirannya bisa berdampak nyata bagi masyarakat.
"Memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat, sehingga melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan amanah konstitusi," tuturnya.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga berharap kepada seluruh anggota Korpri harus mampu beradaptasi dengan perubahan di era disrupsi. Jokowi tidak mau kalau anggota Korpri hanya menjadi pengikut atas berkembangannya teknologi digital.
"Bersikap terbuka dengan menghilangkan semua ego, baik egonsektoral, ego daerah, hingga ego ilmu karena banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian, oleh suatu lembaga tertentu, bahkan satu disiplin ilmu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga meminta Korpri bisa terus menjadi simpul penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu disampaikannya mengingat Indonesia merupakan negara majemuk.
"Karena itu, Korpri harus jadi kekuatan yang mempersatukan bangsa untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis," ucapnya.
Menutup sambutannya, Jokowi berpesan kepada seluruh anggota Korpri, bahwa perubahan yang terpenting saat ini ialah perubahan pada nilai dan budaya yang bisa ditransformasikan dalam etis kerja birokratis. Perubahan tersebut memang memerlukan ekosistem yang baik.
Sehingga perbaikan-perbaikan pada sistem dan tata kelola menurut Jokowi memang harus terus diperbaiki. Dengan begitu, akan banyak ASN yang bertalenta serta berkualitas.
"Saya yakin dengan reformasi birokrasi yang konsisten, ASN akan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di seluruh penjuru tanah air."
Berita Terkait
-
PDIP Sebut Ahok Penuhi Syarat Jadi Kepala IKN, Legislator PAN Minta Jokowi Jangan Tunjuk Figur Terafiliasi dengan Partai
-
IKN Diprediksi Bakal Banyak Masalah, Pengamat Minta Jokowi Lakukan Ini
-
Jokowi Dinilai Tak Serius Lindungi Anak dari Rokok, YLKI: Malah Main Mata Dengan Industri
-
Jokowi Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan, PDIP: Kami Sangat Setuju
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
Terkini
-
3 Jam Bareng 22 Pengusaha APINDO di Hambalang, Prabowo Tekankan Penciptaan Lapangan Kerja
-
Respons KPK Soal 'Negara Menyuap Negara' di Kasus Suap PN Depok: Ada Niat Jahat yang Bertemu
-
Dua Rumah di Jalan Bangka Ludes Terbakar Subuh Tadi
-
Pertarungan di Senayan: Menghapus Ambang Batas Parlemen Demi Suara Rakyat atau Stabilitas Politik?
-
Fraksi PSI Kritik Pemprov DKI: Subsidi Pangan Sulit Diakses, Stunting Masih Tinggi
-
Dharma Pongrekun Kritik Respons Pemerintah soal Virus Nipah: Hanya Mengikuti Alarm Global!
-
Bongkar Sindikat Narkoba di Jakarta, Polisi Sita 450 Ekstasi dan 66,5 Gram Sabu
-
Green Media Network Dideklarasikan, Pers Bersatu untuk Isu Lingkungan
-
Eksekusi Hotel Sultan Tinggal Menghitung Hari, Karyawan dan Penyewa Diminta Tenang
-
Soal Pembangunan Gedung MUI di Bundaran HI, Golkar: Itu Kebutuhan Strategis, Bukan Kemewahan