Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Pangeran Khairul Saleh memberikan tanggapan soal polemik Desa Wadas.
Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Desa Wadas yang berada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjadi sorotan.
Diketahui sejumlah warga ditangkap aparat kepolisian saat hendak melakukan pengukuran tanah.
Lahan tersebut digunakan untuk membangun Bandungan Bener.
Sebanyak 64 orang warga ditangkap polisi dengan dalih membawa senjata tajam.
Tak hanya itu, warga yang ditangkap di antaranya merupakan anak-anak di bawah umur.
Merespon hal tersebut, Pangeran Khairul Saleh memberikan saran agar proses pengukuran dihentikan sementara.
Ia merasa khawatir sekaligus menyayangkan kegiatan yang dilakukan malah berujung pada dugaan adanya kekerasan terhadap warga oleh aparat kepolisian.
Dia memberikan saran agar proses pengukuran tanah dihentikan sampai mencapai kesepakatan bersama.
Baca Juga: Polisi: Situasi Desa Wadas Kondusif, Pengukuran Tanah Tetap Dilanjutkan
"Untuk menghindari konflik dan akibat tragis yang bakal ditimbulkannya, menurut saya sebaiknya pemangku kepentingan menghentikan dulu pengukuran tanah sebelum tercapainya kesepakatan bersama," jelasnya, dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Kamis (10/2/2022).
Lebih lanjut, Pangeran juga meminta agar aparat melepaskan warga Desa Wadas.
Sebelumnya, Ganjar mengatakan bahwa masyarakat tak perlu khawatir terkait ribuan aparat kepolisian yang datang.
Ganjar menyebut aparat yang datang tak lepas dari menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Iya ada pengukuran, hanya pengukuran saja kok, tidak perlu ditakuti, tidak akan ada kekerasan," kata Ganjar.
Berita Terkait
-
PKB Minta Pemerintah Setop Rencana Penambangan Batu Andesit di Wadas, Apabila Banyak Mudarat
-
Sindir Pemerintah soal Polemik Desa Wadas, Politisi Demokrat: Jangan Diseret-Seret, Ini Manusia Bukan Karung Beras
-
Polisi: Situasi Desa Wadas Kondusif, Pengukuran Tanah Tetap Dilanjutkan
-
Singgung Konflik Wadas, Mahfud MD: Kalau Polri Tak Bertindak Dituding Goblok, Bertindak Dianggap Melanggar HAM
-
Soal Peristiwa Desa Wadas, Elektabilitas Ganjar Diprediksi Terpengaruh Tapi Elektabilitas PDIP Tidak
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan