Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Pangeran Khairul Saleh memberikan tanggapan soal polemik Desa Wadas.
Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Desa Wadas yang berada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjadi sorotan.
Diketahui sejumlah warga ditangkap aparat kepolisian saat hendak melakukan pengukuran tanah.
Lahan tersebut digunakan untuk membangun Bandungan Bener.
Sebanyak 64 orang warga ditangkap polisi dengan dalih membawa senjata tajam.
Tak hanya itu, warga yang ditangkap di antaranya merupakan anak-anak di bawah umur.
Merespon hal tersebut, Pangeran Khairul Saleh memberikan saran agar proses pengukuran dihentikan sementara.
Ia merasa khawatir sekaligus menyayangkan kegiatan yang dilakukan malah berujung pada dugaan adanya kekerasan terhadap warga oleh aparat kepolisian.
Dia memberikan saran agar proses pengukuran tanah dihentikan sampai mencapai kesepakatan bersama.
Baca Juga: Polisi: Situasi Desa Wadas Kondusif, Pengukuran Tanah Tetap Dilanjutkan
"Untuk menghindari konflik dan akibat tragis yang bakal ditimbulkannya, menurut saya sebaiknya pemangku kepentingan menghentikan dulu pengukuran tanah sebelum tercapainya kesepakatan bersama," jelasnya, dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Kamis (10/2/2022).
Lebih lanjut, Pangeran juga meminta agar aparat melepaskan warga Desa Wadas.
Sebelumnya, Ganjar mengatakan bahwa masyarakat tak perlu khawatir terkait ribuan aparat kepolisian yang datang.
Ganjar menyebut aparat yang datang tak lepas dari menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Iya ada pengukuran, hanya pengukuran saja kok, tidak perlu ditakuti, tidak akan ada kekerasan," kata Ganjar.
Berita Terkait
-
PKB Minta Pemerintah Setop Rencana Penambangan Batu Andesit di Wadas, Apabila Banyak Mudarat
-
Sindir Pemerintah soal Polemik Desa Wadas, Politisi Demokrat: Jangan Diseret-Seret, Ini Manusia Bukan Karung Beras
-
Polisi: Situasi Desa Wadas Kondusif, Pengukuran Tanah Tetap Dilanjutkan
-
Singgung Konflik Wadas, Mahfud MD: Kalau Polri Tak Bertindak Dituding Goblok, Bertindak Dianggap Melanggar HAM
-
Soal Peristiwa Desa Wadas, Elektabilitas Ganjar Diprediksi Terpengaruh Tapi Elektabilitas PDIP Tidak
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS