Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Pangeran Khairul Saleh memberikan tanggapan soal polemik Desa Wadas.
Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Desa Wadas yang berada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjadi sorotan.
Diketahui sejumlah warga ditangkap aparat kepolisian saat hendak melakukan pengukuran tanah.
Lahan tersebut digunakan untuk membangun Bandungan Bener.
Sebanyak 64 orang warga ditangkap polisi dengan dalih membawa senjata tajam.
Tak hanya itu, warga yang ditangkap di antaranya merupakan anak-anak di bawah umur.
Merespon hal tersebut, Pangeran Khairul Saleh memberikan saran agar proses pengukuran dihentikan sementara.
Ia merasa khawatir sekaligus menyayangkan kegiatan yang dilakukan malah berujung pada dugaan adanya kekerasan terhadap warga oleh aparat kepolisian.
Dia memberikan saran agar proses pengukuran tanah dihentikan sampai mencapai kesepakatan bersama.
Baca Juga: Polisi: Situasi Desa Wadas Kondusif, Pengukuran Tanah Tetap Dilanjutkan
"Untuk menghindari konflik dan akibat tragis yang bakal ditimbulkannya, menurut saya sebaiknya pemangku kepentingan menghentikan dulu pengukuran tanah sebelum tercapainya kesepakatan bersama," jelasnya, dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Kamis (10/2/2022).
Lebih lanjut, Pangeran juga meminta agar aparat melepaskan warga Desa Wadas.
Sebelumnya, Ganjar mengatakan bahwa masyarakat tak perlu khawatir terkait ribuan aparat kepolisian yang datang.
Ganjar menyebut aparat yang datang tak lepas dari menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Iya ada pengukuran, hanya pengukuran saja kok, tidak perlu ditakuti, tidak akan ada kekerasan," kata Ganjar.
Berita Terkait
-
PKB Minta Pemerintah Setop Rencana Penambangan Batu Andesit di Wadas, Apabila Banyak Mudarat
-
Sindir Pemerintah soal Polemik Desa Wadas, Politisi Demokrat: Jangan Diseret-Seret, Ini Manusia Bukan Karung Beras
-
Polisi: Situasi Desa Wadas Kondusif, Pengukuran Tanah Tetap Dilanjutkan
-
Singgung Konflik Wadas, Mahfud MD: Kalau Polri Tak Bertindak Dituding Goblok, Bertindak Dianggap Melanggar HAM
-
Soal Peristiwa Desa Wadas, Elektabilitas Ganjar Diprediksi Terpengaruh Tapi Elektabilitas PDIP Tidak
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah