Anggota DPR Jelaskan Simbol Apa yang Ingin Ditunjukkan Jokowi dengan Kemah di Titik Nol Kilometer IKN

Suara.com - Anggota DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan kegiatan berkemah yang dilakukan Presiden Joko Widodo di Titik Nol Kilometer Ibu Kota Nusantara menjadi simbol pengambilan kebijakan publik dengan didasarkan pada bukti obyektif atau evidence based policy.

"Camping yang akan dilakukan Presiden Jokowi di kawasan IKN Nusantara, yang dimulai Senin (14/3), menjadi simbol dari upaya Jokowi dan Otorita IKN untuk mengambil kebijakan yang berbasis bukti, evidence based policy," katanya, hari ini.

Kegiatan berkemah tersebut bertujuan agar Presiden bersama jajarannya, termasuk kepala dan wakil kepala otorita yang telah ditunjuk, dapat melihat langsung kondisi geografis, alam, lingkungan, dan kehidupan masyarakat setempat, sehingga terjadi interaksi langsung dengan lingkungan setempat.

Dengan demikian, Hetifah berharap berbagai kebijakan pemerintah yang akan diambil dapat mencerminkan realitas kebutuhan dan tantangan di IKN sehingga kebijakan tersebut berpihak pada masyarakat.

"Jangan sampai para petinggi IKN hanya bermimpi membangun kota baru yang futuristik, tanpa memperhatikan kondisi riil dengan seksama," kata dia.

Dia menceritakan kunjungannya saat meninjau lokasi IKN secara langsung dan menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat Kecamatan Sepaku.

"Memang medan di Sepaku sangat menantang. Fasilitas publik dan pelayanan dasar sosial maupun infrastruktur usaha dan ekonomi yang tersedia di sekitar lokasi IKN pun masih sangat minim," kata dia.

Berdasarkan fakta lapangan itu, kata dia, proyek pembangunan ibu kota negara yang baru tersebut menjadi pekerjaan tidak mudah, sehingga perlu dukungan banyaknya pihak dan kolaborasi dengan berbagai lintas sektor.

Dia juga berharap dengan berkemah di Titik Nol Kilometer IKN, Presiden melakukan dialog dua arah dengan sejumlah tokoh masyarakat setempat guna meningkatkan tingkat penerimaan warga Kalimantan terhadap IKN.

Baca Juga: SoftBank Mundur dari Proyek IKN, Said Didu Sebut Pemerintah jadi Korban Janji Surga Investor Asing