Suara.com - Kota Singkawang Kalimantan Barat masuk kota paling toleran tahun 2021 versi indeks kota toleran (IKT) Setara Institute. Berikut daftar kabupaten dan kota paling toleran di Indonesia.
Ada 94 dari total 98 kota di Indonesia yang ikut dalam indeks kota toleran (IKT).
Salah satu alasan Kota Singkawang berhasil menjadi kota paling toleran dengan skor IKT senilai 6,483 adalah karena adanya terobosan kebijakan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat yang menjadi pedoman bagi daerah tersebut dalam mengawasi, mencegah, dan menindak setiap tindakan intoleransi yang dapat mengganggu ketentraman serta ketertiban umum warga setempat.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Setara Institute yang telah menyelenggarakan acara ini di mana para kepala daerah tentu harus menjaga keharmonisan di dalam masyarakatnya," ujar Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie saat menyampaikan pidato singkat atas penghargaan yang diterima oleh Kota Singkawang tersebut, di Ballroom Hotel Ashley, Jakarta, Rabu.
Berikut daftar kabupaten dan kota paling toleran di Indonesia:
1.Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (skor 6,400);
2. Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah (skor 6,367),
3. Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (skor 6,337);
4. Kota Tomohon, Provinsi Sulut (skor 6,133).
Baca Juga: Singkawang Jadi Kota Paling Toleran 2021 Versi Setara Institute, Ini Rahasianya
5. Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah (skor 6,020);
6. Kota Ambon, Provinsi Maluku (skor 5,900);
7. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (skor 5,830);
8. Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah (skor 5,783),
9. Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur (5,733).
Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani dalam sambutannya menjelaskan laporan indeks kota toleran tahun 2021 merupakan laporan kelima yang telah diterbitkan oleh pihaknya sejak 2015, 2017, 2018, dan 2020.
Berita Terkait
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Polemik Lahan Tambang Emas Ketapang Memanas: PT SRM Bantah Penyerangan, TNI Ungkap Kronologi Berbeda
-
Majelis Adat Budaya Tionghoa Buka Suara soal Penyerangan 15 WNA China di Kawasan Tambang Emas
-
Imigrasi Dalami Penyerangan 15 WNA China Bersenjata Tajam hingga Alat Setrum di Tambang Emas Kalbar
-
Harita Nickel Masuk Daftar Perusahaan Tambang yang Penuhi Standar Perlindungan HAM
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
-
Jokowi Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi Mantan Menag Yaqut: Saya Tidak Pernah Perintahkan Korupsi!
Terkini
-
Tak Ditemukan Unsur Pidana, Polisi Resmi Hentikan Penyelidikan Kematian Lula Lahfah!
-
Motif Asmara, Polres Metro Bekasi Bekuk Penculik Anak di Bus di Bandung
-
Fakta Baru Kasus Ibu Dibunuh Anak karena Tak Diberi Uang Rp39 Juta di Mataram, Pelaku Positif THC
-
Tanggapi Isu Reshuffle hingga Peleburan Kementerian, Mensesneg Bilang Begini
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Menteri Siti Nurbaya, Terkait Penyidikan Tata Kelola Sawit
-
Mensesneg Baru Terima Surat Resmi dari DPR: Adies Kadir ke MK, Thomas Djiwandono ke BI
-
Pesawat TNI AL Bonanza G36 Crash Landing di Juanda, Awak Selamat dan Hanya Alami Kerusakan Ringan
-
Apa Kata Pemerintah Soal Drama Bursa? Mensesneg Ungkap Pelajaran dari Mundurnya Iman Rachman
-
Konflik Agraria Padang Halaban: Realita Hak Anak Ikut Tergusur Bersama Rumah Warga
-
PKS Dukung Ambang Batas Parlemen Tetap Ada, Kritisi Usul Fraksi Gabungan Partai