Dukung Jokowi Tiga Periode: Dualisme Kepemimpinan Apdesi Terungkap

Suara.com - Setelah Surtawijaya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, menyatakan dukungan Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode, Arifin Abdul Majid yang juga mengklaim sebagai Ketua Umum Apdesi yang sah menyatakan sikap.

Arifin menyatakan  asosiasinya telah dicatut untuk kepentingan politik praktis.

Dukungan Surtawijaya disampaikan dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/3/2022).

Pernyataan sikap keberatan nama Apdesi dibawa-bawa dalam ranah politik menunjukkan adanya dualisme kepemimpinan dalam organisasi itu. 

Pernyataan Arifin disampaikan melalui surat yang diterima Suara.com.

Arifin mengklaim Apdesi di bawah kepemimpinannya merupakan organisasi yang resmi dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM semenjak 2016.

"Organisasi Apdesi mengutuk keras penggunaan nama organisasi kami yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggiring opini seolah-olah seluruh kepala desa yang bergabung dalam organisasi kami meminta perpanjangan masa jabatan Presiden," kata Arifin dalam pernyataan tertulis.

Polisi diminta mengusut

Arifin menyatakan kekecewaannya terhadap penggunaan nama organisasi Apdesi untuk mendukung Jokowi tiga periode.

Baca Juga: Heboh Teriakan Warga Ingin Presiden Jokowi Tiga Periode, Warganet: Itu di Jawa, Coba Ke Palembang, Pak?

Menurut Arifin masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Dia mendesak polisi untuk mengusut aktor intelektual dari penggiringan isu seolah-olah Apdesi mendukung perpanjangan masa jabatan Ppresiden.

Langkah politik itu dinilai Arifin justru mencemarkan nama Jokowi. 

"Serta telah mencemarkan kehadiran bapak Presiden Republik Indonesia seolah-olah Bapak Presiden hadir di acara tersebut karena akan mendapat dukungan untuk biasa menjadi Presiden tiga periode dari seluruh anggota Apdesi," katanya.

Dalam acara silaturahmi, Surtawijaya mengatakan Apdesi selama ini memiliki utang kepada Jokowi karena sudah mengabulkan tuntutan mereka, di antaranya mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.

"Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita," ujarnya.